Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu itu mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret, saat aliansi menekankan pentingnya akses pembiayaan, kepemimpinan, dan pasar yang lebih setara.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, mengatakan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan jejaring global dibutuhkan agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menegaskan, komitmen tersebut harus diterjemahkan ke dalam langkah nyata yang memberi dampak langsung bagi perempuan, termasuk pelaku UMKM.
pemberdayaan perempuan dan tantangan
Rinawati menyebut G20 EMPOWER sebagai aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi perempuan mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital. Kondisi tersebut membuat banyak usaha perempuan belum tumbuh optimal, meski memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai ditempatkan sebagai bagian dari penggerak ekonomi. Sejumlah inisiatif turut diperkuat, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu menitikberatkan pada kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
pemberdayaan perempuan dan kebijakan
Rinawati menilai Komunike 2025 kembali menegaskan masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Dokumen itu juga menyoroti rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital.
Sebagai tindak lanjut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code serta memperkuat Global Advocates Network.
Selain itu, G20 EMPOWER mengembangkan lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruh langkah itu dirancang agar agenda pemberdayaan tidak berhenti pada komitmen, tetapi masuk ke implementasi yang sistematis dan berbasis data.
Rinawati mengatakan momentum IWD 2026 di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kolaborasi tersebut diarahkan pada pengarusutamaan gender, penguatan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan.
pemberdayaan perempuan dan digital
G20 EMPOWER juga mendorong sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan secara lebih luas.
Aliansi tersebut turut menyiapkan pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, bersama kolaborasi dengan IWAPI. Upaya itu dimaksudkan agar pembinaan perempuan berjalan sejak awal, hingga mampu masuk ke ekosistem usaha yang lebih kompetitif.
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan ini disebut sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dalam penguatan UMKM, literasi digital, dan transisi energi yang inklusif. Ia menambahkan bahwa pembinaan talenta perempuan masa depan juga perlu dipastikan agar manfaat program tidak hanya terasa hari ini, tetapi berlanjut dalam jangka panjang.
pemberdayaan perempuan dan kolaborasi
Rinawati mengajak berbagai pihak terlibat aktif dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurutnya, kemitraan publik-swasta yang kuat akan menjadi kunci agar perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penggerak utamanya.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menegaskan bahwa peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Ia menilai pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui langkah konkret.
Yessie menyebut yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian membangun ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan. Akses itu mencakup kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar yang lebih luas.
Dengan dorongan itu, G20 EMPOWER berharap agenda pemberdayaan perempuan di Indonesia dan tingkat global dapat berjalan lebih konsisten. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi fondasi penting agar perempuan memperoleh ruang yang lebih besar dalam ekonomi yang berkelanjutan.
