Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah dorongan pemerintah dan daerah untuk mempercepat relokasi jaringan di berbagai wilayah. Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa penataan harus dilakukan tanpa mengorbankan keberlangsungan bisnis operator. Menurut dia, internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air.
Apjatel menilai relokasi jaringan memang mendesak karena infrastruktur yang tidak tertata dapat memicu gangguan estetika kota dan risiko kecelakaan lalu lintas. Namun asosiasi juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global telah menekan kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional dan biaya modal menjadi tantangan besar yang perlu diperhitungkan dalam setiap kebijakan penataan. Pernyataan itu disampaikan Jerry dalam keterangan resmi yang diterima media, Selasa, 12 Mei 2026.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Fokus utama permintaan itu adalah proyek yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya. Menurut asosiasi, pekerjaan yang berlarut-larut dapat meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas di lapangan. Karena itu, percepatan penyelesaian dinilai penting untuk menjaga keselamatan masyarakat.
Jerry menegaskan bahwa penataan jaringan tidak boleh hanya dilihat dari sisi kerapian tata kota. Ia menilai setiap pekerjaan lapangan harus mengutamakan keamanan publik sebagai prioritas utama. Dalam pandangannya, infrastruktur telekomunikasi yang tidak tertata dapat menimbulkan dampak langsung bagi pengguna jalan. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi Apjatel untuk mendorong penyelesaian relokasi secara lebih disiplin.
Asosiasi juga menekankan bahwa internet telah menjadi layanan dasar yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Oleh karena itu, proses penataan jaringan perlu dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan terukur. Apjatel ingin agar perbaikan infrastruktur tidak justru menghambat akses masyarakat terhadap layanan digital. Keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlanjutan layanan menjadi pesan utama yang dibawa asosiasi.
Di sisi lain, Apjatel menilai percepatan yang tidak disertai perencanaan matang dapat menimbulkan beban tambahan bagi operator. Beban itu berpotensi memengaruhi kemampuan industri dalam menjaga kualitas layanan di berbagai daerah. Karena itu, asosiasi meminta setiap kebijakan relokasi disusun dengan mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan. Dengan demikian, penataan jaringan tetap berjalan tanpa menimbulkan gangguan yang lebih luas.
Tekanan Biaya Operator
Apjatel menyampaikan bahwa tekanan ekonomi global saat ini memberi dampak signifikan terhadap kondisi keuangan operator. Lonjakan biaya operasional dan biaya modal disebut menggerus ruang gerak pelaku industri telekomunikasi. Situasi ini membuat perusahaan perlu mengatur ulang prioritas belanja agar layanan tetap berjalan stabil. Dalam pandangan asosiasi, penataan jaringan harus melihat realitas finansial tersebut secara lebih cermat.
Menurut Apjatel, biaya relokasi yang tinggi dapat menjadi beban tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Operator juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga investasi jaringan agar kualitas layanan tidak menurun. Jika beban industri terus meningkat, risiko terhadap keberlanjutan bisnis bisa semakin besar. Kondisi ini menjadi alasan Apjatel meminta adanya keseimbangan dalam setiap kebijakan penataan.
Asosiasi menilai keberlangsungan operasional operator merupakan bagian penting dari ekosistem telekomunikasi nasional. Tanpa kondisi bisnis yang sehat, upaya memperluas dan merawat jaringan akan semakin sulit dilakukan. Karena itu, kebijakan relokasi perlu disusun agar tidak mematikan ruang usaha pelaku industri. Apjatel berharap pemerintah pusat dan daerah memahami tantangan yang sedang dihadapi operator.
Di tengah tekanan biaya tersebut, asosiasi meminta agar setiap program penataan memiliki skema yang realistis. Skema itu harus memperhitungkan kemampuan teknis, keuangan, dan sumber daya operator di lapangan. Dengan pendekatan yang proporsional, penataan jaringan dapat berjalan tanpa menambah beban yang tidak perlu. Apjatel menegaskan bahwa industri yang sehat akan mendukung layanan publik yang lebih baik.
Proyek Strategis Nasional
Dalam pernyataannya, Apjatel memastikan proyek relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menegaskan dukungan penuh terhadap program pemerintah yang dinilai berdampak luas bagi kepentingan bangsa. Langkah itu menunjukkan komitmen Apjatel untuk tetap mendukung agenda pembangunan nasional. Namun pelaksanaannya tetap diharapkan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, proyek relokasi non-PSN yang merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah daerah diputuskan untuk dihentikan sementara selama satu bulan. Kebijakan freeze ini berlaku sejak siaran pers diterbitkan. Menurut Apjatel, jeda sementara diperlukan untuk memberi ruang bagi operator mengelola kondisi keuangan dan sumber daya. Langkah tersebut juga dimaksudkan agar industri bisa menata ulang kesiapan internalnya.
Moratorium sementara itu dinilai penting di tengah meningkatnya tekanan biaya dan kebutuhan operasional harian. Apjatel memandang penundaan terbatas dapat membantu menciptakan ruang evaluasi yang lebih sehat. Dengan begitu, relokasi dapat dilanjutkan kembali melalui mekanisme yang lebih siap dan terukur. Asosiasi menegaskan bahwa penghentian sementara bukan penolakan terhadap penataan jaringan.
Jerry menyebut dukungan terhadap proyek strategis pemerintah tetap menjadi komitmen utama Apjatel. Namun, pelaksanaan di level daerah perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing operator agar tidak menimbulkan gangguan baru. Asosiasi berharap langkah ini dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kelangsungan industri. Dengan demikian, penataan jaringan bisa berlangsung lebih tertib dan berkelanjutan.
Kolaborasi Regulasi Daerah
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional tidak dapat berjalan efektif jika dilakukan secara terpisah. Koordinasi yang baik dibutuhkan agar setiap kebijakan memiliki arah yang sama. Tanpa kolaborasi, proses relokasi berisiko memunculkan hambatan baru di lapangan.
Zulfi juga menilai harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi kunci terciptanya iklim investasi yang sehat dan efisien. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai dasar pengaturan yang perlu dijalankan secara konsisten. Menurut dia, aturan yang selaras akan memudahkan pelaku usaha memahami kewajiban mereka. Kepastian regulasi dinilai penting untuk menjaga ritme investasi di sektor telekomunikasi.
Apjatel menilai kebijakan yang terlalu berbeda antardaerah dapat menyulitkan pelaksanaan penataan jaringan. Kondisi tersebut berpotensi menambah biaya dan memperpanjang waktu pengerjaan relokasi. Karena itu, penyamaan persepsi antara pemerintah dan industri menjadi kebutuhan mendesak. Asosiasi berharap forum koordinasi dapat menjadi ruang penyelesaian masalah secara praktis.
Zulfi menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Ia menolak pandangan bahwa ketiganya harus saling bertentangan dalam implementasi kebijakan. Menurutnya, tata kelola yang baik justru dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan industri sekaligus. Apjatel pun mendorong agar penataan jaringan menjadi langkah perbaikan yang memberi kepastian jangka panjang.
