Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar.
Pesan tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. G20 EMPOWER menilai kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan jejaring global dibutuhkan agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
G20 EMPOWER dan ekonomi perempuan
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih menegaskan, aliansi itu menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut dia, pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan tidak berhenti pada komitmen, tetapi hadir dalam bentuk program yang nyata. Sejak diluncurkan pada 2019, G20 EMPOWER mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Rinawati mengatakan, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Berbagai inisiatif kemudian diperkuat, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Upaya itu ditujukan untuk memperluas ruang bagi perempuan dalam kegiatan ekonomi yang kompetitif.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut menempatkan kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM sebagai fokus utama. Bagi aliansi ini, arah tersebut menjadi dasar untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam rantai nilai ekonomi global.
Tantangan akses dan representasi
Rinawati menyoroti bahwa tantangan perempuan dalam ekonomi global masih cukup besar. Komunike 2025 kembali menegaskan lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi dalam pengambilan keputusan, dan perlunya percepatan akses terhadap ekonomi digital. Kondisi itu menunjukkan bahwa hambatan struktural masih membatasi laju pertumbuhan usaha perempuan.
Selain pembiayaan, perempuan juga kerap menghadapi keterbatasan jaringan, pasar, dan kesempatan untuk masuk ke pengadaan yang lebih luas. Situasi ini membuat banyak usaha milik perempuan sulit berkembang secara berkelanjutan. Karena itu, G20 EMPOWER mendorong langkah yang lebih sistematis agar perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi.
Aliansi tersebut menilai akses setara terhadap sumber daya ekonomi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. Dalam konteks itu, data, monitoring, dan evaluasi dianggap penting untuk mengukur dampak program secara jelas. Pendekatan berbasis bukti dinilai dapat memastikan pemberdayaan perempuan tidak hanya simbolik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Langkah lanjutan di Indonesia
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Pemerintah dan dunia usaha disebut memiliki ruang besar untuk menyusun program yang saling melengkapi.
Rinawati menyebut G20 EMPOWER juga mendorong sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, dan pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. Kolaborasi dengan IWAPI turut didorong untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan. Langkah ini diharapkan memperluas akses perempuan pada inovasi dan pasar yang lebih kompetitif.
Penguatan kemitraan lintas sektor dinilai penting agar pelaku UMKM perempuan memperoleh dukungan yang lebih nyata. Dukungan tersebut dapat berbentuk literasi digital, pembinaan talenta, hingga transisi energi yang inklusif. Dengan begitu, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Komitmen hingga dua ribu tiga puluh
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Bagi aliansi, kesinambungan kebijakan menjadi kunci untuk menjaga dampak program dalam jangka panjang.
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menegaskan bahwa peringatan International Women's Day 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat berhenti pada wacana, melainkan membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat. Implementasi yang terukur dan keberanian membangun ekosistem yang terbuka menjadi syarat utama agar perubahan berjalan.
Rinawati menutup dengan ajakan agar berbagai pihak terlibat dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut dia, kolaborasi publik-swasta yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, dan kemitraan lintas sektor akan menentukan keberhasilan program. Tujuan akhirnya adalah memastikan perempuan tidak hanya hadir dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak utamanya.
