Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengkaji kebijakan baru yang mewajibkan akun media sosial terhubung dengan verifikasi nomor ponsel. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat identitas pengguna sekaligus menekan risiko kejahatan digital yang semakin beragam. Operator seluler XLSmart menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut karena dinilai memberi perlindungan lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan pembahasan lanjutan bersama pemangku kepentingan sebelum aturan itu diterapkan.
Director & Chief Regulatory Officer XLSmart, Merza Fachys, mengatakan bahwa validasi nomor seluler di media sosial dapat membuat identitas akun menjadi lebih jelas. Menurut dia, sistem tersebut akan membantu memastikan nomor yang digunakan benar-benar terdaftar dan tervalidasi dengan baik. XLSmart juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Komdigi, Dukcapil, dan lembaga terkait agar pelaksanaannya tertata. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan penguatan perlindungan masyarakat di ruang digital.
Verifikasi Nomor HP Medsos
Merza Fachys menilai verifikasi nomor HP di media sosial dapat menjadi perlindungan tambahan bagi pengguna. Ia menyebut, kebijakan itu akan membantu memastikan akun yang beredar memiliki identitas yang jelas. Dengan begitu, aktivitas di platform digital diharapkan lebih mudah ditelusuri ketika terjadi penyalahgunaan. XLSmart pun menyatakan akan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Merza, integrasi data yang resmi akan membuat nomor yang terdaftar di media sosial lebih valid. Kondisi ini diyakini dapat mengurangi potensi akun palsu yang kerap dipakai untuk tujuan merugikan. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan upaya membangun ruang digital yang lebih aman. Operator seluler, kata dia, siap mendukung implementasi selama regulasinya jelas.
XLSmart juga menilai kebijakan itu dapat memperkuat tanggung jawab pengguna atas aktivitasnya di media sosial. Identitas yang terverifikasi dinilai penting untuk mencegah penipuan, hoaks, dan penyalahgunaan akun. Karena itu, perusahaan mendukung langkah pemerintah yang mengarah pada sistem identitas digital yang lebih tertib. Dukungan tersebut diberikan dengan harapan perlindungan publik di ruang digital semakin kuat.
Komdigi Dorong Identitas Jelas
Rencana verifikasi nomor HP berawal dari pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR. Ia menyebut pemerintah tengah mengkaji kewajiban memasukkan nomor telepon saat membuat akun media sosial. Menurut Meutya, langkah itu masih dibahas melalui konsultasi publik sebelum diberlakukan. Tujuannya agar identitas pengguna dapat tercatat dengan jelas sejak awal.
Meutya menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sekadar soal administrasi digital. Pemerintah melihatnya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di ruang digital. Ancaman yang dihadapi mencakup disinformasi, penipuan daring, judi online, hingga konten berbahaya berbasis kecerdasan buatan. Karena itu, identitas pengguna yang jelas dianggap menjadi kebutuhan mendesak.
Komdigi menilai anonimitas di media sosial kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan digital. Kondisi itu memudahkan penyebaran hoaks, penipuan, dan konten ilegal tanpa mudah dilacak. Dengan verifikasi nomor telepon, pemerintah berharap ada jejak identitas yang lebih kuat. Langkah ini juga diharapkan membuat pengguna lebih bertanggung jawab atas unggahannya.
Biometrik dan Sistem Digital
Selain verifikasi nomor HP, pemerintah juga menyiapkan aturan registrasi biometrik untuk nomor seluler baru. Dalam skema tersebut, setiap nomor terbaru akan diminta melakukan perekaman wajah. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat akurasi data pelanggan dan mencegah penyalahgunaan identitas. Dengan demikian, nomor seluler tidak mudah digunakan secara sembarangan.
Meutya menyampaikan bahwa kebijakan biometrik akan menjadi bagian dari sistem identitas digital yang lebih kuat. Pemerintah juga akan memperkuat peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau PSrE. Sistem ini diharapkan mampu mendukung validasi identitas secara lebih aman dan terstandar. Pembahasan teknisnya masih berlangsung bersama pihak terkait.
Integrasi antara nomor ponsel, data kependudukan, dan identitas digital dinilai menjadi fondasi penting. Pemerintah ingin memastikan setiap pengguna media sosial dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Dalam jangka panjang, sistem tersebut diharapkan menekan ruang gerak pelaku kejahatan digital. Aturan ini juga akan disusun agar tetap mempertimbangkan masukan publik.
Dampak Bagi Pengguna
Bagi pengguna media sosial, aturan baru ini akan mengubah cara pendaftaran akun di platform digital. Nomor ponsel tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan identitas yang harus diverifikasi. Dengan mekanisme tersebut, pengguna diharapkan lebih mudah dikenali ketika berinteraksi di ruang digital. Pemerintah menilai transparansi ini penting untuk menjaga keamanan bersama.
Di sisi lain, kebijakan ini dapat menimbulkan kebutuhan penyesuaian dari penyedia platform dan operator telekomunikasi. Sistem verifikasi harus disiapkan agar berjalan aman, cepat, dan tidak membebani pengguna. Kolaborasi antara pemerintah, operator, dan penyedia layanan digital menjadi kunci utama. Tanpa koordinasi yang rapi, implementasinya berisiko menimbulkan hambatan teknis.
XLSmart memastikan akan mengikuti regulasi apabila aturan itu resmi diterapkan. Perusahaan menyatakan siap bekerja sama dengan Komdigi dan Dukcapil agar data yang dipakai lebih tertata. Dukungan ini menunjukkan bahwa industri telekomunikasi melihat kebijakan tersebut sebagai upaya perlindungan masyarakat. Jika berjalan efektif, verifikasi nomor HP bisa menjadi salah satu benteng baru di ruang digital Indonesia.
