Perseteruan hukum antara Wardatina Mawa dan Inara Rusli terkait laporan dugaan perzinaan masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Wardatina menolak penyelesaian damai melalui mekanisme restorative justice yang sebelumnya difasilitasi kepolisian. Penolakan itu disampaikan secara resmi melalui surat kepada penyidik. Dengan keputusan tersebut, proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur pidana.
Kepastian itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, pada Jumat, 22 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pelapor telah bulat memilih melanjutkan perkara ke tahap berikutnya. Polisi pun menghormati sikap tersebut dan bersiap menindaklanjuti penyidikan. Fokus berikutnya adalah memperkuat berkas perkara dengan pemeriksaan ahli.
Restorative Justice Ditolak Pelapor
Wardatina Mawa menyampaikan penolakan terhadap restorative justice melalui surat resmi yang dikirimkan kepada tim penyidik. Langkah itu membuat upaya mediasi yang sempat disiapkan kepolisian tidak lagi berlanjut. Kompol Andaru menyebut sikap pelapor sudah jelas dan tidak berubah. Karena itu, jalur kekeluargaan dinyatakan tertutup.
Penolakan tersebut menjadi penanda bahwa perkara akan diproses melalui jalur hukum formal. Polda Metro Jaya sebelumnya telah memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk berdialog. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pelapor sebagai pihak yang mengadukan. Polisi kini tinggal menjalankan tahapan penyidikan sesuai ketentuan.
Andaru menegaskan kembali bahwa pihaknya menghormati pilihan Wardatina Mawa sebagai pelapor. Menurut dia, keputusan itu wajib dijadikan dasar dalam penanganan perkara. Penyidik tidak dapat memaksa adanya penyelesaian damai jika salah satu pihak menolak. Oleh sebab itu, proses hukum tetap berjalan tanpa pengalihan arah.
Penyidik Siapkan Pemeriksaan Ahli
Setelah penolakan restorative justice diterima, penyidik Ditreskrimum PPA dan PPO Polda Metro Jaya mulai menyusun langkah lanjutan. Pemeriksaan ahli menjadi salah satu agenda utama untuk melengkapi berkas perkara. Langkah ini diperlukan agar unsur pidana dalam laporan dapat diuji secara objektif. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar sebelum gelar perkara dilakukan.
Kompol Andaru menyebut setidaknya ada dua ahli yang akan dipanggil dalam waktu dekat. Para ahli tersebut dibutuhkan untuk memberikan keterangan yang relevan dengan substansi laporan. Keterangan mereka akan membantu penyidik menilai posisi hukum para pihak. Setelah itu, penyidik akan menentukan tahap berikutnya secara lebih terukur.
Pemeriksaan ahli kerap menjadi bagian penting dalam perkara yang membutuhkan pendalaman unsur hukum. Dalam kasus ini, penyidik ingin memastikan apakah unsur dugaan perzinaan benar-benar terpenuhi. Jika seluruh keterangan sudah terkumpul, gelar perkara akan segera dijadwalkan. Informasi mengenai jadwal itu akan disampaikan kemudian oleh pihak kepolisian.
Laporan Dugaan Perzinaan Berlanjut
Kasus ini bermula dari laporan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perzinaan yang disebut melibatkan suami pelapor. Wardatina menuding keduanya menjalin hubungan gelap dan melakukan hubungan intim. Tuduhan itu menjadi dasar pemeriksaan awal oleh penyidik.
Sebagai bagian dari bukti, pihak pelapor menyerahkan rekaman CCTV kepada penyidik. Rekaman itu diklaim memperlihatkan kebersamaan Inara Rusli dan Insanul Fahmi di sebuah lokasi. Polisi akan menilai seluruh bukti sesuai mekanisme pembuktian pidana. Karena itu, setiap barang bukti harus diuji bersama keterangan saksi dan ahli.
Perkara ini kini menjadi perhatian publik karena melibatkan nama-nama yang dikenal luas. Meski demikian, proses hukum tetap harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Kepolisian menegaskan bahwa seluruh tahapan akan mengikuti prosedur yang berlaku. Dengan begitu, hasil penyidikan diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi semua pihak.
Fokus Hukum Selanjutnya
Setelah jalur damai ditolak, perhatian penyidik kini tertuju pada penguatan alat bukti. Pemeriksaan ahli dan gelar perkara menjadi dua tahapan penting yang akan menentukan arah kasus. Polisi akan menilai apakah laporan tersebut cukup kuat untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Semua langkah dilakukan agar penanganan perkara tetap sesuai aturan.
Di sisi lain, keputusan Wardatina Mawa untuk menolak restorative justice menunjukkan bahwa ia ingin perkara ini diproses secara formal. Sikap itu sekaligus menandai bahwa penyelesaian nonlitigasi tidak lagi menjadi opsi. Polda Metro Jaya pun harus menyesuaikan langkah dengan keputusan pelapor. Situasi ini membuat proses hukum memasuki fase yang lebih substantif.
Hingga kini, kepolisian belum mengumumkan jadwal pasti pemeriksaan ahli maupun gelar perkara. Namun, Andaru memastikan tahapan tersebut akan segera dilakukan setelah persiapan rampung. Publik masih menunggu perkembangan terbaru dari kasus ini. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa informasi lanjutan akan disampaikan secara resmi pada waktunya.
