Sebuah video curahan hati pelaku usaha hijab lokal, Dyalodya, viral di media sosial setelah memperlihatkan tumpukan paket retur dalam jumlah besar selama sepekan. Unggahan itu menyoroti kerugian yang dialami usaha tersebut akibat sistem Cash on Delivery atau COD yang diduga kerap disalahgunakan oknum pembeli.
Video yang diunggah di akun Instagram @dyalodya itu memperlihatkan paket berlabel COD yang gagal terkirim lalu dikembalikan kurir. Pemilik usaha, Siti Zahra atau Zahra, menyebut kejadian tersebut tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengganggu operasional dan reputasi merek yang ia bangun sejak 2017.
Curahan Hati Dyalodya Viral
Dalam video yang beredar, Zahra menunjukkan gunungan paket retur yang menumpuk di tempat usahanya. Ia menilai kondisi itu sebagai bukti bahwa masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi COD.
Melalui keterangan video, ia menyebut paket-paket tersebut berasal dari pengiriman selama satu minggu. Zahra juga menyinggung adanya oknum yang memesan, lalu menolak paket saat kurir datang tanpa alasan yang jelas.
Ia menuturkan bahwa paket yang dikembalikan bukan sekadar menimbulkan biaya kirim ulang, tetapi juga membuat stok barang tertahan. Dalam unggahannya, ia menyampaikan rasa kecewa karena kejadian serupa disebut terus berulang.
Unggahan itu kemudian menarik perhatian warganet dan memicu diskusi soal keamanan transaksi COD. Banyak pengguna media sosial mengaku pernah mendengar kasus serupa, terutama pada penjual kecil yang bergantung pada penjualan online.
Modus Paket Retur COD
Zahra mengungkap bahwa sebagian paket retur diduga menjadi korban penipuan atau scam. Ia memperlihatkan beberapa bungkusan yang sudah terbuka dan isinya tampak telah diganti dengan barang tidak bernilai.
Menurut dia, ada paket berisi produk pakaian yang justru kembali dalam kondisi rusak. Bahkan, ia menemukan isi paket yang telah diganti dengan celana bekas, sehingga menambah kerugian bagi usaha yang dijalankan.
Ia menilai pola tersebut bukan lagi sekadar pembeli batal menerima barang. Baginya, ada indikasi tindakan yang disengaja untuk merugikan penjual dan memanfaatkan sistem pembayaran di tempat.
Kondisi itu membuat pelaku usaha harus menanggung ongkos produksi, biaya kemasan, dan biaya pengiriman yang tidak kembali. Dalam situasi seperti ini, bisnis kecil dinilai paling rentan karena margin keuntungan mereka cenderung tipis.
Alamat Palsu Jadi Ancaman
Selain paket retur, Zahra juga menyoroti modus lain yang menurutnya lebih berbahaya. Ia menyebut ada pihak yang menggunakan alamat Dyalodya secara palsu untuk mengirim paket COD ke konsumen acak.
Dalam penjelasannya, pengirim dari paket tersebut sering kali tidak jelas, baik alamat maupun nomor teleponnya. Kondisi itu membuat penerima yang tidak pernah memesan barang bisa ikut menjadi korban.
Zahra menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin nama brand disalahgunakan untuk aksi yang merugikan. Ia juga mengingatkan konsumen agar lebih berhati-hati ketika menerima paket yang tidak pernah dipesan.
Ia meminta masyarakat tidak langsung menerima barang COD bila merasa tidak pernah melakukan transaksi dengan toko terkait. Menurut dia, kewaspadaan penting agar identitas dan alamat pribadi tidak dipakai oleh oknum tak bertanggung jawab.
Respons Warganet Membludak
Video curhatan Zahra sudah ditonton lebih dari 54,4 ribu kali dan mendapat banyak komentar dari warganet. Respons yang muncul didominasi rasa prihatin atas kerugian yang dialami pelaku UMKM.
Sejumlah pengguna Instagram mengaku pernah mengalami kasus serupa, mulai dari data alamat yang bocor hingga paket datang tidak sesuai pesanan. Mereka menilai praktik seperti itu menunjukkan masih rapuhnya keamanan data dalam ekosistem belanja online.
Ada pula warganet yang menyarankan agar sistem COD dinonaktifkan sementara untuk mencegah kerugian berulang. Namun, sebagian lain menilai solusi terbaik adalah pengawasan lebih ketat dari pihak pengiriman dan penjual.
Kasus yang dialami Dyalodya kembali membuka perhatian publik terhadap risiko transaksi COD bagi pelaku usaha kecil. Di tengah pertumbuhan belanja daring, perlindungan data dan kepastian transaksi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
