Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena dinilai mampu menghubungkan ponsel dan perangkat sensor langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski tantangan regulasi dan kedaulatan data masih membayangi.
Ketua Umum ASSI, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan D2D terbagi dalam dua kategori utama, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Teknologi ini dinilai berpotensi memperluas konektivitas di Indonesia, terutama untuk sektor maritim, industri, dan layanan navigasi.
Teknologi D2D dan Peluang
Rusdianto menjelaskan bahwa direct-to-device memungkinkan perangkat terhubung langsung ke satelit tanpa perlu menunggu jangkauan BTS. Skema ini dinilai relevan untuk wilayah yang belum terlayani jaringan seluler secara optimal. Dalam praktiknya, ponsel dapat tetap mengirim dan menerima sinyal meski berada di area terpencil.
Pada sisi lain, direct IoT membuka peluang besar bagi penggunaan sensor di berbagai sektor. Sensor yang selama ini mengandalkan pengumpul data dapat mengirim informasi langsung ke satelit. Model tersebut diyakini akan mempercepat aliran data secara real-time.
Menurut ASSI, manfaat D2D tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga efisiensi operasional. Industri maritim, energi, hingga logistik dapat memanfaatkan konektivitas satelit untuk pemantauan yang lebih akurat. Hal ini menjadi nilai tambah bagi ekosistem digital nasional.
Di tengah kebutuhan konektivitas yang terus berkembang, D2D dipandang sebagai salah satu teknologi yang dapat menjembatani kesenjangan infrastruktur. Indonesia dinilai punya peluang besar untuk ikut mengembangkan layanan ini. Namun, peluang tersebut tetap harus diimbangi dengan kesiapan kebijakan dan ekosistem pendukung.
PNT dan Persaingan Global
Selain konektivitas langsung, kebutuhan akan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga disebut semakin meningkat. Rusdianto menilai dinamika geopolitik global membuat banyak negara ingin memiliki sistem navigasi sendiri. Kondisi itu mendorong lahirnya kompetisi baru di industri satelit.
Ia menyebut, perang satelit kini tidak hanya terjadi pada layanan komunikasi, tetapi juga pada penguasaan sistem navigasi. Sejumlah negara berupaya membangun alternatif selain GPS agar tidak bergantung pada pihak luar. Persaingan ini menegaskan bahwa ruang angkasa telah menjadi area strategis baru.
Menurut ASSI, teknologi D2D berpotensi terkait erat dengan kebutuhan PNT di masa depan. Konektivitas satelit yang andal akan mendukung berbagai layanan berbasis lokasi dan timing. Karena itu, pengembangan satelit dinilai tidak bisa dipisahkan dari agenda kemandirian digital.
Di tingkat global, persaingan juga dipicu oleh hadirnya pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan sejumlah perusahaan asal China. Mereka tengah membangun konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Situasi ini membuat industri satelit bergerak sangat cepat dan kompetitif.
Regulasi D2D Masih Dikaji
Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan regulasi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi disebut tengah mengkaji model operasional yang paling sesuai. Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan spektrum frekuensi.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Akan tetapi, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas. Kondisi ini membuat pengembangan layanan belum bisa langsung dilakukan secara luas.
Secara global, International Telecommunication Union atau ITU juga masih membahas penambahan alokasi frekuensi untuk teknologi ini. Pembahasan tersebut diperkirakan baru menghasilkan realisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menyiapkan strategi yang tepat.
ASSI menilai kepastian regulasi sangat penting agar industri tidak berjalan tanpa arah. Keterlambatan pengaturan dapat menghambat investasi dan kesiapan teknis. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, operator, dan pelaku satelit dinilai harus segera diperkuat.
Kedaulatan Data Jadi Prioritas
Selain regulasi, ASSI menekankan pentingnya aspek kedaulatan data dalam penerapan D2D. Rusdianto menegaskan idealnya infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri. Namun, ia mengakui pembangunan ekosistem seperti itu membutuhkan waktu dan investasi besar.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia. Skema ini dinilai penting meski infrastruktur satelit melibatkan pihak asing. Menurut ASSI, pengendalian data menjadi bagian dari perlindungan kedaulatan digital.
Rusdianto menegaskan bahwa data konsumen tidak boleh sepenuhnya berada di luar negeri. Ia menilai penyimpanan dan pengelolaan data harus mengikuti kepentingan nasional. Dengan begitu, manfaat teknologi tetap sejalan dengan perlindungan pengguna.
Di tengah percepatan inovasi satelit global, Indonesia dituntut bergerak cepat agar tidak tertinggal. Pemerintah didorong lebih sigap membaca arah perkembangan direct-to-device. Langkah tersebut dinilai penting agar industri nasional dapat ikut mengambil peran dalam peta persaingan satelit dunia.
