Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di level Rp17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR. Target ini memicu beragam respons dari ekonom, mulai dari yang menilai realistis hingga yang menganggapnya belum didukung langkah kebijakan yang cukup kuat.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai asumsi tersebut masih masuk akal jika melihat kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian. Namun, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, justru memandang target itu kurang realistis karena pemerintah dinilai belum menyiapkan kebijakan konkret untuk memperkuat rupiah.
Rupiah dan asumsi fiskal
Lukman Leong menilai target rupiah Rp17.500 per dolar AS pada 2027 tergolong realistis. Menurutnya, pemerintah cenderung memilih asumsi konservatif agar APBN tetap memiliki ruang antisipasi terhadap tekanan eksternal.
Ia menjelaskan, kondisi global masih dipengaruhi suku bunga Amerika Serikat, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Dalam situasi seperti itu, kehati-hatian fiskal dinilai lebih penting daripada memasang target yang terlalu optimistis.
Meski demikian, Lukman melihat target tersebut juga mengisyaratkan pemerintah belum memperkirakan penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Menurutnya, penguatan tetap mungkin terjadi jika sentimen global membaik dan arus modal asing kembali masuk.
Ia menambahkan, stabilnya harga komoditas juga dapat membantu menopang nilai tukar. Selain itu, keputusan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis dinilai pasar sebagai sinyal disiplin fiskal yang positif.
Penilaian pasar terhadap rupiah
Menurut Lukman, pasar umumnya merespons positif sikap pemerintah yang terlihat lebih berhati-hati terhadap defisit dan pembiayaan utang. Kebijakan semacam itu dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap aset Indonesia.
Kepercayaan yang membaik berpotensi membantu menjaga stabilitas rupiah dalam jangka menengah. Karena itu, asumsi nilai tukar yang disusun pemerintah dianggap masih memiliki dasar yang cukup kuat.
Meski begitu, pasar tetap menunggu arah kebijakan berikutnya agar sentimen positif tidak hanya berhenti pada wacana. Tanpa konsistensi fiskal, ruang penguatan rupiah bisa kembali tertahan oleh tekanan eksternal.
Dengan kata lain, target pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan persepsi investor terhadap disiplin anggaran. Jika persepsi itu membaik, rupiah berpeluang bergerak lebih stabil.
Keraguan atas target rupiah
Berbeda dengan Lukman, Wijayanto Samirin menilai target rupiah tersebut belum realistis. Ia menyebut pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk membawa rupiah kembali ke level yang lebih kuat.
Menurutnya, tidak ada kebijakan konkret yang cukup jelas untuk mendongkrak nilai tukar dalam waktu dekat. Karena itu, proyeksi pemerintah dinilai masih lebih bersifat aspiratif daripada operasional.
Wijayanto juga menilai intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal dan optimalisasi skema Bond Stabilization Fund belum cukup efektif. Kedua langkah itu, kata dia, hanya mampu meredam volatilitas, bukan memperbaiki fondasi rupiah.
Ia menegaskan, isu utama rupiah bukan semata pergerakan harian, melainkan faktor fiskal dan neraca pembayaran. Selama dua aspek itu belum membaik, tekanan terhadap rupiah tetap berpotensi berlanjut.
Rupiah dan restrukturisasi ekonomi
Presiden Direktur Center For Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, memandang pelemahan rupiah dari sudut yang berbeda. Ia menilai kondisi tersebut harus dibaca sebagai proses restrukturisasi ekonomi nasional, bukan sekadar pelemahan mata uang.
Menurut Deni, pelemahan dolar AS masih mungkin terjadi bila Gubernur The Fed mengikuti dorongan penurunan suku bunga dari Presiden AS Donald Trump. Jika itu terjadi, tekanan terhadap rupiah dapat mereda secara bertahap.
Ia menambahkan, pelemahan rupiah justru dapat membuka ruang penyesuaian struktural bagi perekonomian Indonesia. Peluang ekspor, penguatan industri domestik, dan pengurangan ketergantungan impor dinilai bisa muncul dari proses tersebut.
Deni juga menilai pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen belum sepenuhnya mencerminkan fondasi yang kuat. Menurutnya, pertumbuhan masih banyak ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality, sehingga risiko middle income trap tetap perlu diwaspadai.
