Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah di level Rp 17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR. Target tersebut langsung memicu perdebatan di kalangan analis, karena dinilai berkaitan erat dengan arah kebijakan fiskal, stabilitas pasar keuangan, dan prospek ekonomi global.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai asumsi itu masih tergolong realistis meski kondisi eksternal tengah penuh ketidakpastian. Namun, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, justru menyebut target tersebut belum cukup didukung langkah konkret untuk memperkuat rupiah.
Asumsi Konservatif
Lukman menilai pemerintah memilih asumsi yang cenderung konservatif agar APBN tetap memiliki ruang antisipasi. Menurutnya, langkah itu masuk akal di tengah ketidakpastian suku bunga Amerika Serikat, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia.
Ia menjelaskan, target Rp 17.500 belum menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Meski demikian, peluang penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik, arus modal asing kembali masuk, dan harga komoditas bertahan solid.
Dalam pandangannya, pendekatan hati-hati ini dapat membantu menjaga kredibilitas fiskal. Pasar, kata dia, cenderung merespons positif bila pemerintah menyiapkan asumsi yang tidak terlalu optimistis.
Sinyal Bagi Pasar
Lukman juga menilai pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai memberi perhatian pada disiplin fiskal. Investor, menurutnya, membaca kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga defisit dan pembiayaan utang tetap terkendali.
Ia menyebut kepercayaan pasar terhadap aset Indonesia dapat membaik bila pemerintah menunjukkan kehati-hatian yang konsisten. Kondisi itu berpotensi mendukung stabilitas rupiah dalam jangka menengah.
Meski begitu, ia menegaskan penguatan rupiah tetap bergantung pada perbaikan fundamental eksternal. Tanpa dukungan faktor global, ruang apresiasi rupiah akan tetap terbatas.
Keraguan Ekonom
Berbeda pandangan, Wijayanto menilai target rupiah Rp 17.500 belum realistis. Ia berpendapat pemerintah belum memperlihatkan keseriusan untuk mendorong nilai tukar kembali ke level yang lebih kuat.
Menurutnya, intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal serta optimalisasi skema Bond Stabilization Fund belum cukup untuk memulihkan stabilitas rupiah. Kedua instrumen itu hanya mampu meredam volatilitas, bukan mengatasi akar persoalan.
Ia menekankan bahwa faktor utama rupiah tetap berada pada isu fiskal dan neraca pembayaran. Selama kedua persoalan itu belum dibenahi secara mendasar, tekanan terhadap mata uang domestik masih berpotensi berlanjut.
Fase Restrukturisasi
Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, memandang pelemahan rupiah perlu dibaca sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi nasional. Ia menilai penyesuaian nilai tukar dapat memberi ruang bagi ekspor dan memperkuat daya saing industri dalam negeri.
Menurutnya, pelemahan dolar AS juga masih mungkin terjadi bila kebijakan suku bunga Amerika Serikat kembali melonggar. Dalam skenario itu, rupiah berpeluang memperoleh ruang pemulihan yang lebih besar.
Deni menilai transformasi struktural menjadi kunci agar ekonomi tidak terus bergantung pada impor. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap bila penyesuaian ekonomi tidak segera diarahkan.
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen, namun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fondasi yang kuat. Menurutnya, pertumbuhan tersebut masih ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality, sehingga belum cukup untuk menopang ketahanan jangka panjang.
Jika pemerintah mampu memperkuat basis industri, ekspor, dan kebijakan fiskal yang disiplin, tekanan terhadap rupiah berpotensi lebih terkendali. Dengan demikian, target Rp 17.500 pada 2027 tidak hanya menjadi angka asumsi, tetapi juga cerminan arah reformasi ekonomi yang lebih luas.
Pada akhirnya, perdebatan soal rupiah menunjukkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Kejelasan arah kebijakan akan menjadi penentu apakah target tersebut dipandang sebagai asumsi hati-hati atau justru terlalu optimistis.
