Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di level Rp17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR. Target itu langsung memicu perdebatan di kalangan ekonom, karena dinilai mencerminkan kehati-hatian fiskal di tengah ketidakpastian global.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai asumsi tersebut masih realistis, meski cenderung konservatif untuk menjaga ruang aman APBN. Namun, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, justru menilai target itu kurang realistis karena belum disertai kebijakan konkret yang kuat untuk menopang rupiah.
Target Rupiah Dan APBN
Lukman menilai target rupiah Rp17.500 per dolar AS pada 2027 masih masuk akal jika melihat kondisi global yang belum stabil. Ia menyebut suku bunga Amerika Serikat, tensi geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia masih menjadi faktor utama yang menekan pasar keuangan.
Menurutnya, pemerintah tampak memilih asumsi yang lebih konservatif agar APBN memiliki ruang antisipasi terhadap gejolak eksternal. Sikap itu, kata dia, menunjukkan kehati-hatian dalam menyusun postur fiskal agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan pasar global.
Ia menilai target tersebut juga mengisyaratkan pemerintah belum melihat peluang penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Meski demikian, ruang penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik, modal asing kembali masuk, dan harga komoditas tetap solid.
Dalam pandangan Lukman, penguatan rupiah akan lebih mudah terjadi bila faktor eksternal bergerak positif secara bersamaan. Karena itu, target yang dipasang pemerintah dianggap lebih sebagai skenario aman daripada proyeksi optimistis.
Disiplin Fiskal Jadi Sinyal
Lukman juga menilai pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi sinyal positif bagi pasar. Langkah itu dipandang investor sebagai tanda bahwa pemerintah mulai memberi perhatian lebih pada disiplin fiskal.
Menurut dia, pasar umumnya merespons baik kebijakan yang menunjukkan kehati-hatian terhadap defisit dan pembiayaan utang. Jika persepsi itu menguat, kepercayaan investor terhadap aset Indonesia berpotensi membaik.
Ia menambahkan, perbaikan kepercayaan pasar dapat membantu stabilitas rupiah dalam jangka menengah. Namun dampaknya tetap bergantung pada konsistensi pemerintah menjaga kredibilitas fiskal dan arah kebijakan ekonomi.
Pasar, kata Lukman, cenderung menilai langkah fiskal bukan hanya dari besaran anggaran, melainkan juga dari sinyal kebijakan yang dibangun. Karena itu, disiplin fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga persepsi positif terhadap Indonesia.
Kritik Atas Realisme Target
Berbeda pandangan, Wijayanto Samirin menilai target rupiah Rp17.500 per dolar AS pada 2027 belum cukup realistis. Ia berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk mengembalikan rupiah ke level yang lebih kuat.
Menurutnya, kebijakan yang ada belum menghadirkan dorongan nyata bagi penguatan mata uang nasional. Ia menilai pendekatan pemerintah masih bersifat umum dan belum menyentuh inti persoalan nilai tukar.
Wijayanto juga menyoroti intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal serta pemanfaatan skema Bond Stabilization Fund atau BSF. Menurut dia, dua langkah itu hanya berfungsi meredam volatilitas, bukan mengatasi akar pelemahan rupiah.
Ia menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar pada akhirnya ditentukan oleh isu fiskal dan neraca pembayaran. Karena itu, tanpa perbaikan fundamental, target rupiah dinilai sulit dicapai secara meyakinkan.
Rupiah Dan Restrukturisasi
Presiden Direktur Center For Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, memandang pelemahan rupiah sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi nasional. Ia menilai kondisi itu tidak semestinya dibaca semata sebagai tanda ekonomi melemah.
Menurut Deni, rupiah masih berpeluang stabil jika dolar AS melemah, terutama bila arah kebijakan The Fed mengikuti tekanan penurunan suku bunga. Ia menyebut kondisi tersebut dapat membuka ruang pemulihan bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Deni menjelaskan, pelemahan rupiah justru dapat menjadi momentum penyesuaian struktural bagi ekonomi Indonesia. Dalam pandangannya, situasi itu bisa memperkuat ekspor, mendorong industri domestik, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Ia juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen masih menunjukkan stabilitas, tetapi fondasinya belum sepenuhnya kuat. Menurut dia, tanpa transformasi struktural yang lebih nyata, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap.
