PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR), emiten Grup Djarum, berencana menghapus pencatatan saham atau delisting dari Bursa Efek Indonesia. Perseroan juga menyiapkan langkah go private setelah proses tersebut selesai, menyusul evaluasi strategis bersama pemegang saham pengendali, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Rencana itu disampaikan dalam paparan publik yang digelar pada Rabu, 20 Mei 2026, dan diumumkan melalui keterbukaan informasi pada Kamis, 21 Mei 2026. Dalam proses ini, SUPR akan menawarkan tender sukarela kepada pemegang saham publik dengan harga Rp45.000 per saham.
Manajemen menyebut keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menyeluruh atas strategi bisnis jangka panjang grup. Fokus utamanya adalah pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien, termasuk restrukturisasi kepemilikan saham di dalam grup. Saham SUPR saat ini juga telah disuspensi dan sebelumnya berada di papan pemantauan khusus Full Call Auction. Kondisi itu terjadi karena perseroan tidak memenuhi ketentuan free float 15 persen dan likuiditas saham yang rendah.
Delisting SUPR dan Go Private
Perseroan menjelaskan bahwa rencana delisting dan go private muncul setelah kajian internal bersama Protelindo. Evaluasi tersebut menilai struktur kepemilikan saat ini belum sepenuhnya mendukung efisiensi jangka panjang. Manajemen menilai penataan ulang kepemilikan dapat membantu pengelolaan aset menjadi lebih optimal. Langkah ini juga disebut sejalan dengan kebutuhan operasional grup yang lebih terintegrasi.
Dalam materi paparan publik, SUPR menyatakan bahwa keputusan itu tidak diambil secara mendadak. Perseroan telah lebih dulu membahas opsi tersebut dengan pemegang saham pengendali. Setelah mempertimbangkan kondisi pasar, perseroan juga melihat keterbatasan likuiditas saham sebagai salah satu faktor penting. Karena itu, go private dipandang sebagai opsi korporasi yang paling sesuai saat ini.
SUPR sebelumnya telah mengumumkan belum dapat memenuhi ketentuan minimum free float yang dipersyaratkan. Pada keterbukaan informasi berikutnya, perseroan juga menyatakan tidak mampu memenuhi ketentuan transisi minimum free float. Situasi ini membuat saham SUPR berada dalam pengawasan pasar yang lebih ketat. Dalam kondisi tersebut, rencana delisting menjadi langkah lanjutan yang dinilai paling realistis oleh manajemen.
Tender Sukarela Rp45.000
Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Protelindo akan menggelar penawaran tender sukarela kepada seluruh pemegang saham publik. Harga yang ditawarkan ditetapkan sebesar Rp45.000 per saham. Masa penawaran dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 14 Juli 2026. Setelah periode itu berakhir, proses pembayaran akan dilanjutkan sesuai jadwal yang telah disiapkan.
Manajemen menegaskan bahwa harga tender tersebut harus lebih tinggi dari rata-rata harga perdagangan saham dalam 12 bulan terakhir. Ketentuan ini mengikuti aturan pasar terkait pembelian saham publik dalam proses delisting. Dalam perhitungan yang disampaikan perseroan, harga acuan berada di level Rp42.295 per saham. Dengan demikian, penawaran Rp45.000 per saham dinilai telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Langkah tender sukarela ini menjadi tahap awal sebelum pencabutan pencatatan saham di BEI. Selama proses berlangsung, perdagangan saham perseroan akan terlebih dahulu dihentikan. Saat ini, saham SUPR juga sudah dalam status suspensi dan diperdagangkan pada level Rp43.850 per saham. Kondisi tersebut membuat investor publik perlu mencermati jadwal resmi dan ketentuan penawaran dengan saksama.
Jadwal Proses Delisting
Rapat umum pemegang saham luar biasa telah digelar pada 20 Mei 2026 sebagai titik awal proses korporasi. Keesokan harinya, perseroan mengumumkan pernyataan tender offer sukarela kepada masyarakat. Setelah itu, Otoritas Jasa Keuangan diperkirakan menerbitkan pernyataan efektif pada 11 Juni 2026. Masa penawaran sukarela kemudian diproyeksikan berlangsung selama satu bulan penuh.
Setelah masa penawaran berakhir, pembayaran tender sukarela diperkirakan dilakukan pada 24 Juli 2026. Tahap berikutnya adalah pencabutan efektif pernyataan pendaftaran oleh OJK yang diperkirakan terjadi pada 18 Februari 2027. Pada tahap akhir, BEI diperkirakan membatalkan pencatatan efek pada 10 Maret 2027. Pada tanggal yang sama, KSEI juga diperkirakan membatalkan penitipan kolektif saham SUPR.
Rangkaian jadwal tersebut menunjukkan bahwa proses go private tidak selesai dalam waktu singkat. Investor publik masih memiliki waktu untuk menilai tawaran yang diberikan oleh Protelindo. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada kepatuhan prosedur dan penyelesaian seluruh tahapan administratif. Di pasar, langkah ini menjadi salah satu aksi korporasi besar yang menarik perhatian pelaku saham emiten infrastruktur telekomunikasi.
Dampak Bagi Investor
Bagi pemegang saham publik, rencana delisting SUPR membuka opsi untuk melepas saham pada harga tender yang lebih tinggi dari acuan pasar. Namun, investor juga perlu memahami bahwa proses ini akan berujung pada hilangnya status saham yang tercatat di bursa. Setelah delisting, likuiditas saham akan berubah karena tidak lagi diperdagangkan secara reguler di BEI. Kondisi itu membuat keputusan investor perlu didasarkan pada profil risiko masing-masing.
Di sisi lain, langkah go private memberi ruang lebih besar bagi perseroan untuk menyusun strategi bisnis tanpa tekanan pasar modal harian. Manajemen dapat fokus pada efisiensi operasional dan restrukturisasi internal grup. Proses tersebut biasanya ditujukan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan aset dan pengambilan keputusan. Dalam kasus SUPR, alasan itu menjadi dasar utama pengajuan delisting.
Meski demikian, publik tetap menanti perkembangan resmi dari regulator dan bursa terkait kelanjutan proses ini. Setiap tahapan harus dipenuhi sebelum pencabutan pencatatan benar-benar dilakukan. Investor disarankan mengikuti pengumuman perusahaan dan keterbukaan informasi berikutnya secara berkala. Dengan begitu, keputusan investasi dapat diambil berdasarkan informasi yang lebih utuh dan akurat.
