Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pengoperasian satelit Nusantara Lima milik Pasifik Satelit Nusantara akan mempercepat pemerataan akses internet di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam peresmian satelit di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026, saat pemerintah menegaskan target konektivitas nasional yang lebih merata.
Menurut Meutya, akses internet saat ini telah menjangkau lebih dari 80 persen populasi, namun masih ada sekitar 20 persen warga yang belum terhubung. Pemerintah menilai satelit berkapasitas besar itu penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar, dari Sabang sampai Merauke.
Internet nasional lewat Nusantara Lima
Meutya Hafid menegaskan bahwa satelit Nusantara Lima menjadi solusi strategis bagi kebutuhan konektivitas nasional. Dengan kapasitas mencapai 160 Gbps, satelit ini diharapkan mampu memperkuat layanan internet di berbagai daerah yang selama ini sulit dijangkau jaringan terestrial. Pemerintah menempatkan infrastruktur ini sebagai bagian penting dari pemerataan layanan digital. Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian teknologi dalam negeri.
Ia menjelaskan, pemerataan internet tidak boleh berhenti di wilayah yang dekat dengan pusat ekonomi di Pulau Jawa. Akses digital harus hadir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terluar seperti Miangas dan Rote. Dalam kesempatan itu, Meutya menyebut bahwa kebutuhan dasar masyarakat atas informasi harus dipenuhi tanpa menunggu terlalu lama. Karena itu, kehadiran Nusantara Lima dipandang sebagai jawaban atas keterbatasan konektivitas di banyak wilayah.
Meutya juga menyinggung pengalaman pemerintah saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Saat itu, pemerintah sempat menyalurkan Starlink karena kebutuhan akses internet di daerah tersebut harus segera dipenuhi. Namun, dengan hadirnya satelit Nusantara Lima, kebutuhan konektivitas diharapkan bisa dipasok oleh perusahaan nasional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kesiapan industri dalam negeri untuk merespons kebutuhan publik.
Selain memperluas jangkauan internet, pemerintah menilai satelit ini akan membantu memperkuat layanan digital di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Konektivitas yang stabil dinilai dapat membuka akses informasi yang lebih cepat dan merata bagi masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur satelit, wilayah yang sebelumnya terisolasi secara digital berpeluang lebih terhubung. Hal itu menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan yang lebih inklusif.
Target desa tanpa internet
Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung layanan internet dapat menikmati konektivitas digital pada akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Meutya menyebut percepatan ini penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak terus tertinggal dari arus digital. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses antarwilayah.
Wilayah 3T menjadi fokus karena masih banyak daerah yang belum menikmati layanan internet memadai. Menurut pemerintah, pemerataan konektivitas bukan hanya soal membuka akses jaringan, tetapi juga menghadirkan kesempatan ekonomi baru. Dengan internet yang lebih baik, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pendidikan daring, perdagangan digital, dan akses administrasi publik. Pemerintah menilai manfaat itu akan lebih terasa jika konektivitas hadir secara berkelanjutan.
Meutya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Ia menilai internet yang tersedia di desa-desa terpencil perlu mendorong produktivitas dan membuka peluang usaha. Karena itu, pemerintah tidak ingin konektivitas berhenti pada pembangunan jaringan semata. Akses tersebut harus menjadi alat untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Dalam pandangan pemerintah, keberhasilan agenda digital tidak hanya diukur dari jumlah desa yang terhubung. Pemerataan akses harus diikuti dengan pemanfaatan yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya, pembangunan internet di daerah 3T ditempatkan sebagai prioritas kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital diharapkan berjalan lebih adil dan merata.
Perlindungan ruang digital
Meutya Hafid menegaskan bahwa perluasan internet harus dibarengi dengan perlindungan masyarakat di ruang digital. Ia menyebut berbagai ancaman seperti kekerasan siber, judi online, dan radikalisasi sebagai risiko yang harus diantisipasi sejak awal. Pemerintah, kata dia, tidak ingin konektivitas justru membuka celah bagi masalah baru. Oleh karena itu, aspek keamanan digital menjadi bagian dari kebijakan transformasi nasional.
Ia menambahkan bahwa anak-anak perlu menjadi perhatian utama dalam ekosistem digital yang semakin terbuka. Pemerintah ingin memastikan ruang internet yang tersedia juga aman bagi kelompok rentan. Perlindungan itu mencakup pengawasan terhadap konten berbahaya, penipuan daring, dan berbagai bentuk eksploitasi digital. Dengan demikian, manfaat internet bisa dirasakan tanpa mengorbankan keselamatan pengguna.
Menurut Meutya, konektivitas yang baik harus mendorong pertumbuhan masyarakat, bukan menambah risiko sosial. Pemerintah ingin memastikan wilayah yang sudah terhubung juga memiliki ketahanan terhadap kejahatan digital. Langkah ini dipandang penting agar adopsi teknologi berjalan seiring dengan literasi digital yang memadai. Dengan kata lain, akses dan perlindungan harus berjalan beriringan.
Ia menegaskan bahwa transformasi digital nasional tidak boleh dilepaskan dari aspek kedaulatan. Pemerintah ingin ruang digital Indonesia tetap aman, berdaulat, dan berkelanjutan. Dalam konteks itu, Satelit Nusantara Lima diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur strategis, bukan sekadar proyek teknologi. Kehadirannya diharapkan memperkuat kemampuan Indonesia menjaga kepentingan publik di era digital.
Kolaborasi industri digital
Meutya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan industri untuk membangun ekosistem digital nasional. Pasifik Satelit Nusantara dinilai telah menunjukkan keberanian dalam menghadirkan infrastruktur strategis milik dalam negeri. Menurutnya, keberanian itu perlu diikuti oleh komitmen untuk memperluas manfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, kerja sama pemerintah dan pelaku industri akan terus menjadi fokus utama.
Ia menyebut Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang cakap sekaligus berani menghadapi tantangan teknologi. Dalam pandangannya, pengembangan infrastruktur digital harus didukung oleh orang-orang yang mampu membaca kebutuhan masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan talenta lokal dinilai menjadi kunci pembangunan digital yang berdaya saing. Dengan dukungan itu, Indonesia dapat mempercepat langkah menuju ekosistem yang lebih maju.
Pemerintah juga ingin agar perkembangan digital memberikan ruang bagi inovasi yang aman dan bertanggung jawab. Konektivitas yang tersedia harus dimanfaatkan untuk pendidikan, ekonomi, dan layanan publik yang lebih efisien. Di saat yang sama, regulasi dan pengawasan perlu memastikan penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Pendekatan ini diharapkan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan.
Meutya menutup pernyataannya dengan menegaskan arah pembangunan digital Indonesia yang ingin lebih inklusif dan mandiri. Pemerintah berharap kehadiran Nusantara Lima menjadi simbol kemajuan industri nasional di sektor satelit. Infrastruktur tersebut diyakini akan membantu memperluas akses, memperkuat perlindungan, dan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi persaingan digital global.
