CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan empat alasan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI. Mahony dipilih untuk memimpin entitas yang akan mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam, termasuk memperkuat pengawasan dan integritas data perdagangan.
Rosan menyebut pertimbangan utama bukan hanya rekam jejak Mahony di perusahaan multinasional, tetapi juga kemampuannya berbahasa Indonesia, pengalaman di sektor perdagangan dan pertambangan, serta jejaring yang luas. Penunjukan ini terjadi di tengah dorongan pemerintah memperketat pengawasan ekspor komoditas strategis dan menekan kebocoran devisa hasil ekspor.
Alasan Penunjukan Mahony
Rosan menjelaskan bahwa Mahony memiliki pengalaman panjang dalam memimpin perusahaan multinasional. Salah satu rekam jejak yang disorot adalah posisinya sebagai direktur di PT Vale Indonesia Tbk. Menurut Rosan, pengalaman tersebut menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang relevan untuk mengelola entitas berskala besar. Ia menegaskan bahwa Danantara melihat kualitas personal dan profesional secara menyeluruh.
Selain itu, Mahony dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap lingkungan kerja di Indonesia. Meski berstatus warga negara asing asal Australia, ia disebut dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Rosan juga menyebut istri Mahony merupakan orang Indonesia, sehingga komunikasi dan adaptasi kerja diyakini lebih mudah. Faktor ini ikut memperkuat keyakinan dalam proses seleksi.
Rosan menambahkan bahwa pengalaman di sektor perdagangan dan pertambangan menjadi nilai penting lainnya. Mahony disebut memiliki latar belakang yang berkaitan langsung dengan bisnis mineral dan industri berbasis sumber daya alam. Pengalaman tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan DSI sebagai entitas yang akan menangani tata kelola ekspor komoditas SDA. Jaringan profesional yang luas juga menjadi pertimbangan strategis.
Peran DSI dalam Ekspor
DSI dibentuk sebagai entitas usaha yang akan mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pembentukan ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Pemerintah menempatkan DSI sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan ekspor. Langkah ini diarahkan agar perdagangan komoditas strategis berjalan lebih tertib.
Komoditas yang masuk dalam skema itu antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy. Ekspor komoditas tersebut nantinya wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing. Pemerintah juga ingin menekan pelarian devisa hasil ekspor.
Menurut Rosan, kinerja internal di Danantara juga menjadi alasan tambahan dalam penunjukan tersebut. Ia menilai operasional DSI memerlukan sosok yang mampu bekerja lintas sektor dan memahami ekosistem bisnis global. Pengalaman Mahony di perusahaan mineral dinilai mendukung kebutuhan itu. Dengan demikian, DSI diharapkan dapat menjalankan mandatnya secara efektif sejak awal operasional.
Dukungan Airlangga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut DSI telah dibentuk oleh BPI Danantara. Ia menjelaskan bahwa pembentukan DSI ditujukan untuk meningkatkan kontrol pengawasan atas ekspor devisa dari komoditas strategis. Langkah ini juga diarahkan untuk membangun validitas dan integritas data perdagangan. Pemerintah menilai dua aspek tersebut penting bagi tata kelola ekspor nasional.
Airlangga mengatakan kebijakan ini membawa dua dampak positif utama. Pertama, pengawasan terhadap devisa hasil ekspor akan semakin kuat, sehingga berpengaruh pada stabilitas nilai tukar dan transaksi berjalan neraca pembayaran. Kedua, kebijakan tersebut dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara. Sumber penerimaan itu mencakup pajak, bea keluar, dan PNBP SDA.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga ditujukan untuk menghindari trade misinvoicing. Praktik itu dinilai berisiko menggerus penerimaan negara dan merusak akurasi data perdagangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap cadangan devisa dapat terjaga lebih baik. Kondisi tersebut diharapkan ikut mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Efek pada Ekonomi Nasional
Pemerintah memandang penguatan tata kelola ekspor sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi. Pengawasan yang lebih tertib diharapkan membuat aliran devisa hasil ekspor masuk secara optimal ke sistem keuangan nasional. Hal ini penting untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, transparansi perdagangan juga menjadi perhatian utama.
Di sisi lain, kebijakan melalui DSI berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola komoditas strategis. Dengan data perdagangan yang lebih valid, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dunia usaha juga diharapkan memperoleh kepastian yang lebih baik dalam jalur ekspor. Kepastian tersebut menjadi faktor penting dalam iklim investasi.
Penunjukan Mahony menandai langkah Danantara dalam menempatkan figur dengan pengalaman internasional di posisi strategis. Kombinasi rekam jejak, kemampuan komunikasi, dan jaringan bisnis dinilai sesuai dengan kebutuhan lembaga baru ini. Pemerintah menargetkan pembenahan tata kelola ekspor dapat memberi manfaat fiskal dan makroekonomi. Di saat yang sama, pengawasan yang lebih kuat diharapkan menekan praktik perdagangan yang merugikan negara.
