Purbaya: Target Pertumbuhan Ekonomi 6,5% pada 2027 Berpeluang Tercapai

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai target tersebut memiliki peluang besar untuk tercapai, seiring perbaikan mesin ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Optimisme tersebut juga datang di tengah dorongan agar pertumbuhan ekonomi 2025 mendekati 6 persen.

Purbaya mengatakan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini agar bergerak mendekati 6 persen. Ia menilai mesin perekonomian, terutama sektor swasta, sudah mulai bergerak lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Menurut dia, prospek tahun depan juga terlihat lebih cepat apabila momentum pemulihan tetap terjaga. Karena itu, ia meminta publik tidak meragukan arah perekonomian saat ini.

Optimisme pertumbuhan

Purbaya menyebut target pertumbuhan ekonomi 2027 berada dalam jangkauan jika berbagai mesin ekonomi berjalan selaras. Ia menilai sektor swasta mulai menunjukkan pergerakan yang lebih positif dan dapat menopang akselerasi pertumbuhan. Dengan kondisi itu, pemerintah melihat ada ruang untuk menjaga laju ekonomi tetap kuat. Keyakinan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan asumsi fiskal untuk tahun anggaran mendatang.

Menurut Purbaya, pemerintah akan terus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi 2025 berada sedekat mungkin dengan 6 persen. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan yang ditempuh saat ini bertumpu pada pemulihan aktivitas ekonomi secara bertahap. Pemerintah juga ingin memastikan dorongan pertumbuhan tidak hanya terlihat di angka, tetapi juga di sektor riil. Dengan demikian, efeknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Meski begitu, Purbaya menegaskan capaian target tetap bergantung pada konsistensi kebijakan dan kondisi ekonomi global. Ia menilai strategi fiskal yang hati-hati menjadi penting untuk menjaga stabilitas. Pemerintah juga perlu memastikan ruang pertumbuhan tidak terganggu oleh tekanan eksternal. Karena itu, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat dalam implementasi kebijakan ekonomi.

Pernyataan tersebut mempertegas sikap pemerintah yang optimistis terhadap prospek ekonomi nasional hingga 2027. Purbaya menilai laju pertumbuhan yang lebih tinggi bisa dicapai tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal. Ia juga melihat pergerakan sektor swasta sebagai sinyal penting bagi pemulihan ekonomi. Dalam pandangannya, momentum itu harus dijaga agar berkelanjutan.

Tak ada pajak baru

Purbaya memastikan belum ada rencana kenaikan pajak maupun penambahan pajak baru pada tahun depan. Ia menyampaikan bahwa asumsi dalam penyusunan target ekonomi belum memasukkan kebijakan pajak baru. Pemerintah, menurut dia, masih akan melihat kondisi ekonomi masyarakat secara selektif. Langkah penyesuaian kebijakan akan dipertimbangkan secara bertahap apabila ekonomi dinilai cukup sehat.

Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal akan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan. Dalam tahap ini, pemerintah memilih menjaga stabilitas agar pelaku usaha dan masyarakat memiliki kepastian. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi. Dengan begitu, target pertumbuhan dapat ditopang oleh fondasi yang lebih kuat.

Keputusan untuk menahan penambahan pajak baru juga memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga ruang pemulihan ekonomi. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat di tengah proses pemulihan. Selain itu, kebijakan yang hati-hati dapat membantu dunia usaha merencanakan ekspansi dengan lebih pasti. Pemerintah pun ingin memastikan pertumbuhan berjalan tanpa tekanan fiskal yang berlebihan.

Pernyataan mengenai pajak ini menjadi salah satu poin penting dalam penyusunan arah ekonomi 2027. Publik dan pelaku usaha menilai kepastian kebijakan sangat memengaruhi sentimen pasar. Karena itu, sinyal tanpa pajak baru menjadi perhatian tersendiri dalam pembahasan RAPBN 2027. Pemerintah pun berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan dukungan terhadap pertumbuhan.

Asumsi makro 2027

Dalam penyampaian KEM-PPKF di DPR, pemerintah memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk 2027. Asumsi tersebut menjadi rujukan penting dalam menyusun RAPBN 2027. Fokus utamanya adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas harga, dan ketahanan fiskal. Berikut rincian asumsi dasar yang disampaikan pemerintah.

Asumsi tersebut menunjukkan pemerintah masih berhati-hati dalam membaca arah perekonomian global. Rentang inflasi dan nilai tukar dibuat cukup lebar untuk mengantisipasi ketidakpastian. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dan lifting energi tetap dijaga dalam koridor realistis. Seluruh indikator itu mencerminkan upaya menjaga stabilitas makro secara menyeluruh.

Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun menjadi salah satu indikator penting bagi pembiayaan negara. Rentang yang dipatok menunjukkan pemerintah memperhitungkan dinamika pasar keuangan yang masih fluktuatif. Di sisi lain, target lifting minyak dan gas menegaskan pentingnya sektor energi dalam menopang penerimaan. Kebijakan fiskal dan sektor riil diharapkan saling mendukung agar asumsi tersebut tercapai.

Asumsi makro ini menjadi landasan utama bagi pembahasan RAPBN 2027 di DPR. Pemerintah berharap target yang disusun tidak hanya ambisius, tetapi juga dapat dieksekusi secara terukur. Dengan kerangka tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap inklusif dan berkelanjutan. Fokus akhirnya adalah memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat secara nyata.

Jalan menuju target

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. Ia menargetkan pertumbuhan itu menjadi pijakan menuju ekonomi 8 persen pada 2029. Menurut dia, pencapaian tersebut harus didukung strategi ekonomi yang tepat. Kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan juga dianggap menjadi syarat utama.

Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka statistik semata. Ia menilai pertumbuhan harus tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dituntut memberi dampak langsung kepada masyarakat. Arah pembangunan ekonomi pun diarahkan untuk memperkuat daya saing nasional.

Optimisme pemerintah terhadap 2027 akan diuji oleh kondisi global, daya beli, serta konsistensi reformasi ekonomi. Namun, sinyal tanpa pajak baru dan proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi memberi ruang harapan bagi pelaku usaha. Pasar akan menilai apakah stimulus kebijakan mampu menjaga momentum tersebut. Dalam jangka menengah, koordinasi fiskal dan sektor riil menjadi penentu keberhasilan.

Jika mesin ekonomi swasta terus bergerak dan kebijakan pemerintah tetap terjaga, target 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 dinilai bukan hal yang mustahil. Pemerintah kini berupaya memastikan seluruh asumsi makro berada dalam jalur yang realistis. Para pemangku kepentingan pun menunggu implementasi kebijakan yang konsisten. Pada akhirnya, keberhasilan target itu akan diukur dari dampaknya bagi masyarakat luas.