Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembelian surat berharga negara atau SBN dilakukan untuk membantu stabilitas rupiah, bukan untuk menetapkan target kurs tertentu. Kebijakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026. Purbaya menilai langkah itu diperlukan agar pasar valas memiliki ruang bernapas di tengah dinamika global.
Ia juga menekankan bahwa penentuan nilai tukar rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia, bukan Kementerian Keuangan. Setelah pembelian dilakukan, pemerintah tidak langsung melepas SBN kembali, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi pasar. Di saat yang sama, Purbaya menyebut minat investor asing ke pasar obligasi mulai meningkat.
SBN untuk stabilkan rupiah
Purbaya menjelaskan bahwa pembelian SBN bukan dilakukan untuk mengejar angka tertentu pada kurs rupiah. Menurut dia, kebijakan tersebut ditujukan agar tekanan terhadap mata uang nasional mereda. Pemerintah ingin memberi waktu bagi pasar untuk menyesuaikan diri secara lebih tenang.
Ia menegaskan, urusan penetapan nilai tukar tetap berada di tangan bank sentral. Karena itu, Kementerian Keuangan hanya mengambil langkah yang mendukung stabilitas pasar. Pendekatan tersebut dipilih agar kebijakan fiskal dan moneter saling menguatkan.
Dalam konferensi pers itu, Purbaya menegaskan tidak ada target resmi mengenai posisi rupiah terhadap dolar AS. Ia menyebut pemerintah tidak akan ikut menentukan level kurs tertentu. Fokus utama, kata dia, adalah menjaga ruang gerak yang sehat bagi pasar keuangan.
Tak ada target kurs
Purbaya mengatakan pemerintah tidak menetapkan batas waktu khusus untuk periode pembelian SBN. Langkah itu akan dijalankan selama masih dibutuhkan untuk menjaga kondisi pasar. Kebijakan tersebut bersifat fleksibel agar dapat menyesuaikan situasi yang berubah cepat.
Ia juga menolak anggapan bahwa SBN yang sudah dibeli akan segera dijual kembali ketika rupiah menguat. Menurut dia, pelepasan instrumen tersebut baru dilakukan jika kondisi pasar sudah memungkinkan. Dengan begitu, pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan yang dapat memicu gejolak baru.
Purbaya menyampaikan bahwa keputusan jual beli SBN akan mengikuti perkembangan pasar. Ia menegaskan tidak ada tenggat seperti harus dijual keesokan hari atau dalam jangka waktu tertentu. Prinsip yang dipakai adalah mencari momentum yang paling aman bagi stabilitas keuangan.
Arus asing mulai masuk
Purbaya mengungkapkan investor asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia. Ia menyebut total masuk sekitar Rp1,3 triliun dan memberi dampak pada penurunan yield obligasi. Kondisi itu dinilai sebagai sinyal positif bagi pasar surat utang pemerintah.
Menurut dia, pada perdagangan hari itu investor asing masuk Rp500 miliar di pasar sekunder. Sementara di pasar primer, dana yang tercatat masuk mencapai Rp1,68 triliun. Arus masuk tersebut menunjukkan minat investor terhadap instrumen utang pemerintah masih terjaga.
Purbaya menilai penurunan yield menjadi salah satu efek dari meningkatnya minat investor asing. Ia menyebut kondisi itu membantu menciptakan stabilitas yang lebih baik di pasar obligasi. Pemerintah berharap tren tersebut dapat terus berlanjut tanpa menimbulkan tekanan baru pada rupiah.
Menjaga pasar obligasi
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan tujuan langkah tersebut. Menurut dia, pemerintah ingin menjaga pasar obligasi dari aksi jual bersih investor. Kebijakan itu juga diarahkan untuk mempertahankan kepercayaan pelaku pasar.
Suminto menyebut stabilitas SBN berperan penting dalam menjaga arus masuk dana ke Indonesia. Ia menilai investor akan lebih percaya ketika pemerintah mampu menjaga kondisi pasar tetap terkendali. Karena itu, upaya mencegah outflow menjadi bagian penting dari strategi pembiayaan negara.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk menarik inflow baru dari investor. Menurut dia, stabilitas pasar menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor dalam menempatkan dana. Dengan pasar yang tenang, pembiayaan negara diharapkan tetap berjalan efisien dan berkelanjutan.
