Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperbaiki, bahkan diganti pimpinannya jika tidak mampu berbenah. Purbaya mengatakan akan menindaklanjuti arahan tersebut, tetapi tetap memerlukan waktu untuk mengevaluasi kondisi yang ada.
Respons itu disampaikan Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), usai menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan pergantian Dirjen Bea Cukai. Saat ditanya soal kinerja pejabat saat ini, Purbaya hanya tertawa dan belum memberi jawaban tegas.
Respons Purbaya
Purbaya menegaskan dirinya tidak akan mengabaikan perintah Presiden apabila memang diminta melakukan evaluasi terhadap pimpinan Bea Cukai. Ia menyebut akan melihat lebih dulu kondisi yang ada sebelum mengambil keputusan.
Ia juga menolak tergesa-gesa dalam menyikapi isu tersebut karena langkah pergantian pejabat memerlukan dasar yang jelas. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara cermat agar keputusan yang diambil tepat sasaran.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai perintah untuk mencopot pejabat yang dinilai tidak bekerja dengan baik, Purbaya memberi jawaban singkat. Ia mengatakan, jika itu merupakan instruksi, maka dirinya akan menjalankannya.
Meski demikian, ia menegaskan tetap perlu memeriksa situasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah berikutnya. Sikap itu menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang penilaian terhadap kinerja internal Bea Cukai.
Arahan Presiden
Dalam rapat paripurna di DPR RI, Prabowo menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menurutnya perlu segera dibenahi. Ia meminta agar perbaikan dilakukan secara serius dan tidak ditunda.
Prabowo bahkan menegaskan kepada Menteri Keuangan bahwa pimpinan Bea Cukai harus diganti bila tidak mampu melakukan pembenahan. Pesan itu disampaikan berulang kali sebagai penekanan atas pentingnya reformasi birokrasi.
Selain menyoroti Bea Cukai, Prabowo juga mengingatkan jajarannya agar aktif membersihkan institusi dari perilaku korupsi. Ia meminta setiap pelanggaran ditindak tanpa ragu.
Menurut Prabowo, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik agar tidak menghambat jalannya ekonomi nasional. Ia menilai upaya pemberantasan penyalahgunaan wewenang perlu dilakukan secara konsisten.
Keluhan Dunia Usaha
Prabowo juga menyebut masih menerima laporan dari para pengusaha terkait pungutan liar di lapangan. Keluhan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa ia menuntut pembenahan di tubuh lembaga pemerintah.
Menurutnya, praktik pungli mencederai kepercayaan pelaku usaha terhadap pelayanan negara. Karena itu, ia menilai pemerintah harus berani melakukan pembenahan menyeluruh.
Presiden menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang kuat, profesional, dan bebas korupsi. Ia menilai kualitas institusi sangat menentukan kecepatan pergerakan ekonomi nasional.
Dalam pandangannya, komitmen pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pemerintah, kata dia, harus menjaga semua lembaga agar bekerja sesuai aturan.
Tahap Evaluasi Lanjutan
Pernyataan Purbaya membuka ruang bagi kemungkinan evaluasi lebih lanjut terhadap kepemimpinan Bea Cukai. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pergantian jabatan tersebut.
Posisi Dirjen Bea Cukai saat ini masih dijabat Djaka Budhi Utama. Purbaya belum menjelaskan apakah evaluasi yang dimaksud akan berujung pada perombakan struktur pimpinan.
Sikap hati-hati yang ditunjukkan Purbaya mencerminkan bahwa proses pengambilan keputusan masih berlangsung. Pemerintah tampaknya ingin memastikan setiap langkah memiliki dasar kinerja yang kuat.
Isu ini menjadi sorotan karena menyangkut reformasi pelayanan kepabeanan yang berdampak langsung pada dunia usaha. Jika evaluasi dilakukan, hasilnya berpotensi memengaruhi arah pembenahan birokrasi di sektor strategis tersebut.
