Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memasang target khusus terhadap kurs rupiah dalam langkah pembelian surat berharga negara, atau SBN. Kebijakan itu, kata dia, diarahkan untuk membantu memberi ruang bernapas bagi nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Purbaya juga menekankan bahwa penentuan arah rupiah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Sementara itu, pembelian SBN diposisikan sebagai langkah pengelolaan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas pasar. Ia menyebut pelepasan SBN tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan mengikuti kondisi pasar.
SBN dan Rupiah
Purbaya menyatakan pemerintah tidak menargetkan nilai tukar rupiah tertentu setelah pembelian SBN dilakukan. Menurut dia, urusan kurs merupakan ranah bank sentral, bukan kepentingan keuangan negara secara langsung. Karena itu, langkah fiskal yang diambil hanya ditujukan untuk meredakan tekanan di pasar.
Ia menuturkan pembelian SBN dimaksudkan agar rupiah memperoleh ruang bernapas yang lebih baik. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga sentimen pasar tetap stabil. Dengan begitu, gejolak nilai tukar dapat diredam tanpa menetapkan angka target tertentu.
Purbaya menegaskan kebijakan ini bukan upaya intervensi langsung terhadap kurs. Pemerintah hanya berupaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pelaku pasar. Dalam pandangannya, stabilitas menjadi tujuan utama yang perlu dijaga bersama.
Ia menambahkan, koordinasi kebijakan tetap diperlukan agar langkah fiskal dan moneter saling mendukung. Hubungan yang seimbang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor. Di saat yang sama, pasar juga diharapkan tetap memiliki ruang penyesuaian yang sehat.
Langkah di Pasar Obligasi
Pemerintah memastikan SBN yang telah dibeli tidak akan langsung dijual kembali setelah rupiah menguat. Purbaya mengatakan pelepasan instrumen itu akan disesuaikan dengan kondisi pasar. Dengan demikian, keputusan tidak diambil berdasarkan batas waktu yang kaku.
Ia bahkan menyebut tidak ada kewajiban menjual SBN pada hari berikutnya atau dalam periode tertentu. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan arah pasar obligasi dan kebutuhan stabilitas. Menurut dia, fleksibilitas menjadi faktor penting dalam pengelolaan portofolio.
Langkah tersebut dipandang sebagai cara menjaga pasar tetap tenang di tengah perubahan sentimen investor. Pemerintah ingin memastikan instrumen utang negara tetap dipercaya pelaku pasar. Karena itu, keputusan beli dan jual tidak ditempuh secara tergesa-gesa.
Dalam skema ini, pemerintah memprioritaskan kehati-hatian agar volatilitas tidak meningkat. Setiap tindakan akan melihat respons pasar, baik dari sisi minat beli maupun tekanan jual. Pendekatan tersebut diharapkan menjaga keseimbangan pasar obligasi dalam jangka lebih panjang.
Arus Masuk Investor Asing
Purbaya mengatakan investor asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi dengan nilai sekitar Rp1,3 triliun. Arus masuk itu disebut ikut menekan imbal hasil atau yield obligasi. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa minat terhadap instrumen rupiah mulai membaik.
Ia menjelaskan, pada perdagangan harian terdapat masuk dana asing di pasar sekunder sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, di pasar primer tercatat arus masuk Rp1,68 triliun. Menurut dia, kombinasi tersebut menunjukkan respons positif dari investor.
Penurunan yield dinilai membantu menciptakan kondisi pembiayaan yang lebih nyaman bagi pemerintah. Saat imbal hasil turun, harga obligasi umumnya bergerak lebih kuat. Situasi ini juga dapat memperkuat kepercayaan terhadap pasar domestik.
Purbaya menilai masuknya dana asing memberi dukungan tambahan bagi stabilitas rupiah. Arus modal tersebut dapat membantu menahan tekanan keluar dana dari pasar. Karena itu, kebijakan pembelian SBN disebut relevan dengan kondisi saat ini.
Tujuan Stabilkan Pasar
Dalam penjelasan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyebut kebijakan ini ditujukan untuk menjaga pasar obligasi dari aksi jual bersih investor. Menurut dia, pemerintah ingin memastikan investor yang sudah ada tetap merasa nyaman. Stabilitas pasar dinilai penting agar aliran dana tidak cepat berbalik arah.
Suminto mengatakan kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga investor saat ini agar tidak keluar dari pasar. Ketika SBN stabil, masuknya dana baru atau inflow juga berpeluang menguat. Dengan demikian, pasar obligasi diharapkan tetap likuid dan menarik.
Ia menambahkan, investor biasanya memperhatikan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas. Jika kepercayaan meningkat, potensi arus dana masuk akan lebih besar. Sebaliknya, ketidakpastian dapat memicu tekanan jual yang tidak diinginkan.
Meski demikian, Suminto belum menjelaskan berapa lama langkah tersebut akan dijalankan. Pemerintah masih menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Fokus utamanya tetap pada pencegahan outflow dan dorongan inflow secara seimbang.
