Prabowo Tegaskan Investasi Asing Tak Boleh Buat RI Tergantung

Ekonomi Bisnis Dimas Rayyanza 22 Mei 2026 06:40 WIB 7
Prabowo Tegaskan Investasi Asing Tak Boleh Buat RI Tergantung

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap membutuhkan investasi dari luar negeri untuk menopang pembangunan nasional. Namun, ia menilai kebutuhan itu tidak boleh membuat Indonesia bergantung pada kekuatan asing. Penegasan tersebut disampaikan dalam Pidato Penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Dalam pidato itu, Prabowo juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan martabat bangsa.

Prabowo menolak pandangan yang menempatkan Indonesia dalam posisi lemah saat mencari pendanaan. Ia menegaskan pemerintah akan mengerahkan seluruh kekuatan nasional agar kebutuhan investasi tetap terpenuhi dari dalam negeri. Menurutnya, Indonesia harus percaya diri dan tidak bersikap mengemis kepada negara lain. Sikap itu, kata Prabowo, sejalan dengan karakter bangsa besar yang pernah melawan penjajahan.

Kebutuhan Investasi

Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan arus investasi yang kuat untuk mempercepat pembangunan. Kebutuhan itu mencakup pembiayaan proyek strategis, penguatan industri, dan perluasan lapangan kerja. Ia menyebut investasi asing tetap penting dalam ekosistem ekonomi nasional. Meski demikian, sumber pendanaan tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya penopang.

Dalam pandangannya, kemandirian ekonomi harus berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Pemerintah, kata dia, perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan modal dan kehormatan nasional. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang global tanpa kehilangan kendali atas arah pembangunan. Karena itu, setiap kerja sama investasi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional.

Prabowo menegaskan bahwa negara yang besar harus memiliki kepercayaan diri dalam menentukan masa depan ekonominya. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan yang membentuk karakter tegas dan berdaulat. Semangat itu, menurutnya, tidak boleh luntur hanya karena kebutuhan modal. Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan investasi datang sebagai mitra, bukan sebagai pengendali.

Peran Danantara

Prabowo juga menyinggung cita-cita lama Indonesia untuk memiliki dana kedaulatan yang kuat. Cita-cita itu kemudian diwujudkan melalui pembentukan Sovereign Wealth Fund bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada 2025. Nama Danantara, menurut Prabowo, memiliki arti energi dan kekuatan masa depan bagi Indonesia. Kehadiran lembaga itu disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.

Ia menyebut Danantara dirancang untuk mempercepat investasi dan modal kerja yang dibutuhkan dalam proses industrialisasi. Dengan instrumen tersebut, pemerintah diharapkan memiliki ruang fiskal dan pembiayaan yang lebih luas. Danantara juga diposisikan sebagai kendaraan untuk menghimpun dan mengelola aset negara secara lebih produktif. Target akhirnya adalah memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Prabowo menilai keberadaan Danantara mulai menunjukkan hasil yang dirasakan pemerintah. Lembaga itu, kata dia, ikut membantu menemukan potensi kekayaan negara yang selama ini belum terlihat optimal. Temuan itu kemudian diarahkan untuk mendukung percepatan ekonomi nasional. Ia menegaskan manfaatnya akan semakin terasa jika pengelolaan dilakukan secara disiplin dan transparan.

Aset Negara

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah masih menemukan tanah, gedung, dan aset milik negara yang nilainya tidak kecil. Aset tersebut selama ini diduga belum dikelola secara optimal untuk kepentingan publik. Menurutnya, penguatan tata kelola aset menjadi salah satu cara meningkatkan kapasitas fiskal negara. Dengan langkah itu, sumber daya nasional dapat dimanfaatkan lebih efektif.

Ia menekankan bahwa pengelolaan aset negara tidak boleh tersandera oleh birokrasi yang lamban. Pemerintah harus memastikan setiap aset tercatat, terverifikasi, dan dapat dipakai untuk memperkuat ekonomi. Prabowo menilai banyak peluang pembiayaan tertahan hanya karena pengelolaan yang kurang maksimal. Oleh karena itu, pembenahan administrasi menjadi bagian penting dari agenda ekonomi pemerintah.

Prabowo juga menyebut Danantara mulai membuktikan keampuhannya dalam mendorong pemanfaatan kekayaan negara. Pernyataan itu menunjukkan optimisme pemerintah terhadap instrumen baru tersebut. Ia berharap pengelolaan aset dan dana kedaulatan dapat memberi efek berganda bagi perekonomian. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya bergantung pada modal eksternal.

Menuju Industrialisasi

Prabowo menegaskan percepatan industrialisasi menjadi salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi pemerintah. Untuk mencapai itu, pembiayaan harus tersedia dalam jumlah memadai dan dalam waktu yang tepat. Danantara, menurutnya, diharapkan menjadi salah satu sumber pendukung utama. Dengan pembiayaan yang kuat, proyek industri dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Ia menilai industrialisasi penting untuk memperluas nilai tambah di dalam negeri. Ketika industri tumbuh, penyerapan tenaga kerja dan daya saing nasional juga akan meningkat. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kekayaan alam tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah. Nilai tambah perlu dinikmati lebih besar oleh masyarakat Indonesia.

Prabowo menutup penjelasannya dengan penegasan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kekuatan sendiri. Investasi luar negeri tetap dibutuhkan, tetapi arah pembangunan tidak boleh ditentukan dari luar. Melalui Danantara dan pengelolaan aset negara, pemerintah ingin memperkuat kedaulatan ekonomi. Agenda itu, menurutnya, menjadi bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!