Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik under invoicing, atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya, yang menurutnya telah menggerus kekayaan negara selama puluhan tahun. Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), ia menyebut kebocoran pendapatan negara bisa mencapai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 15.400 triliun.
Prabowo menilai praktik tersebut tidak hanya terjadi pada under invoicing, tetapi juga pada undercounting dan transfer pricing. Ia mengaitkan kebocoran itu dengan lemahnya kemampuan fiskal negara, meski Indonesia kerap mencatat surplus perdagangan.
Praktik yang Dianggap Merugikan
Prabowo menyebut praktik under invoicing sebagai bentuk penipuan yang membuat nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik semacam ini telah berlangsung lama dan berdampak besar terhadap penerimaan negara.
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Indonesia mengalami kehilangan kekayaan nasional dalam jumlah sangat besar. Ia bahkan menyebut angka US$ 900 miliar sebagai gambaran besarnya potensi yang hilang dari perekonomian nasional.
Prabowo menilai sejumlah pelaku usaha memahami persoalan itu karena terkait langsung dengan praktik perdagangan. Ia menyebut para hadirin di ruang sidang pasti mengetahui bahwa persoalan tersebut bukan sekadar teori, melainkan keadaan nyata di lapangan.
Ia juga menyinggung bahwa kekayaan yang seharusnya berputar di dalam negeri justru mengalir ke luar negeri. Kondisi itu, menurutnya, membuat Indonesia tidak memperoleh manfaat penuh dari aktivitas ekspor yang selama ini terlihat menguntungkan di atas kertas.
Surplus Dagang Tak Cukup
Prabowo mengatakan Indonesia sebenarnya hampir selalu mencatat surplus perdagangan. Artinya, nilai ekspor lebih besar daripada impor dalam banyak periode.
Namun, ia menilai surplus tersebut belum tercermin sepenuhnya pada kekuatan ekonomi nasional. Ia menyebut ada outflow of national wealth yang membuat hasil perdagangan tidak terasa optimal bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, jika prinsip dagang berjalan sehat, negara tidak semestinya mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa kondisi neraca perdagangan yang tampak positif belum tentu berarti perekonomian dalam keadaan kuat.
Untuk memperkuat pernyataannya, Prabowo mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama 22 tahun, Indonesia disebut meraih keuntungan US$ 436 miliar, tetapi pada saat yang sama terjadi arus keluar dana hingga US$ 343 miliar.
Dampak ke Fiskal Negara
Prabowo menilai kebocoran pendapatan negara berdampak langsung pada ruang fiskal pemerintah. Ia menyebut anggaran negara selama ini terasa selalu kurang kuat untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Dalam pidatonya, ia mengaitkan persoalan itu dengan rendahnya kesejahteraan sejumlah sektor pelayanan publik. Ia menyebut gaji guru, aparat penegak hukum, dan aparatur sipil negara masih kecil karena anggaran yang tidak cukup.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata persoalan belanja negara, melainkan akibat kebocoran yang terus terjadi. Ia menilai negara akan jauh lebih leluasa membiayai pembangunan jika pendapatan tidak banyak hilang.
Prabowo menyebut praktik under invoicing sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Ia menegaskan, jika pengusaha melaporkan nilai ekspor tidak sesuai kenyataan, maka negara kehilangan hak fiskal yang semestinya masuk ke kas nasional.
Contoh pada Komoditas
Prabowo mencontohkan praktik manipulasi ekspor pada komoditas batu bara dan kelapa sawit. Menurutnya, barang yang dikirim bisa saja berbeda dengan angka yang tercantum dalam dokumen resmi.
Ia menggambarkan situasi ketika suatu pelabuhan mencatat pengiriman 10 ribu ton batu bara, tetapi yang dilaporkan hanya 5 ribu ton. Dalam pandangannya, selisih tersebut menunjukkan adanya potensi pelaporan yang tidak jujur.
Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu dapat terjadi di berbagai titik rantai perdagangan. Karena itu, pengawasan terhadap data ekspor dinilai penting untuk memastikan negara menerima nilai yang sebenarnya.
Pidato tersebut menjadi sorotan karena menempatkan isu kepatuhan perdagangan sebagai bagian penting dari agenda ekonomi nasional. Prabowo menekankan bahwa pembenahan tata niaga ekspor perlu dilakukan agar kebocoran kekayaan negara dapat ditekan.
