Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik under invoicing, undercounting, dan transfer pricing yang disebut telah menggerus kekayaan Indonesia selama puluhan tahun. Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo menilai praktik itu memicu kebocoran pendapatan negara hingga ratusan miliar dolar AS.
Prabowo menyebut under invoicing selama 34 tahun membuat pendapatan negara bocor hingga US$ 900 miliar, atau sekitar Rp 15.400 triliun. Ia menilai, bila potensi itu dapat dinikmati di dalam negeri, kekuatan ekonomi Indonesia akan jauh lebih besar dan ruang fiskal pemerintah tidak akan serapuh sekarang.
Soroti Kebocoran Nilai Ekspor
Prabowo mengatakan, kebocoran itu terjadi karena nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ia mencontohkan praktik yang kerap muncul di sektor perdagangan komoditas, termasuk batu bara dan kelapa sawit. Menurutnya, manipulasi seperti ini membuat negara kehilangan penerimaan yang semestinya masuk ke kas nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut ada banyak pelaku usaha di ruang rapat yang memahami praktik tersebut. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan bukan sekadar asumsi, melainkan gambaran nyata yang berlangsung lama. Karena itu, ia menilai perlu ada penindakan yang lebih tegas terhadap praktik perdagangan curang.
Prabowo juga menyinggung bahwa Indonesia hampir selalu mencatat surplus perdagangan. Namun, surplus itu dinilai belum sepenuhnya tercermin pada kekuatan ekonomi nasional. Ia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya arus keluar kekayaan negara yang tidak sebanding dengan data perdagangan resmi.
Tekan Kemampuan Fiskal
Prabowo mengaitkan kebocoran ekonomi dengan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah. Menurutnya, kondisi anggaran yang terasa selalu kurang menyebabkan banyak kebutuhan negara belum dapat dipenuhi secara optimal. Ia menyinggung gaji guru, aparat penegak hukum, dan aparatur sipil negara yang masih kecil sebagai salah satu dampaknya.
Ia menilai, bila pendapatan negara tidak bocor, kapasitas fiskal Indonesia akan lebih kuat. Dengan kekuatan anggaran yang lebih besar, pemerintah disebut dapat membiayai layanan publik dengan lebih baik. Prabowo menyatakan bahwa selama kebocoran berlangsung, negara akan terus menghadapi tekanan fiskal.
Selain itu, Prabowo menyebut praktik tersebut membuat hasil ekspor tidak sepenuhnya kembali menjadi manfaat domestik. Ia menilai situasi itu menciptakan ketidakseimbangan antara performa perdagangan dan kesejahteraan fiskal. Karena itu, ia menempatkan pemberantasan kebocoran sebagai agenda penting dalam pembenahan ekonomi.
Data PBB Jadi Rujukan
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menyampaikan bahwa selama 22 tahun Indonesia mencatat keuntungan US$ 436 miliar, namun pada saat yang sama terjadi arus keluar dana sebesar US$ 343 miliar. Menurutnya, data tersebut memperlihatkan adanya kebocoran yang sangat besar dalam ekonomi nasional.
Prabowo menilai arus keluar kekayaan negara itu tidak bisa dipandang sepele. Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penggerusan nilai ekonomi yang seharusnya dapat dipakai untuk pembangunan. Dengan kata lain, hasil kerja ekonomi nasional tidak seluruhnya tinggal di dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa kebocoran seperti ini harus dihentikan agar manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan masyarakat. Prabowo menilai transparansi perdagangan dan pengawasan yang ketat menjadi syarat penting. Tanpa itu, surplus perdagangan hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Desakan Pengawasan Lebih Ketat
Prabowo menutup penjelasannya dengan contoh sederhana mengenai manipulasi dokumen ekspor. Ia menyebut, jika 10 ribu ton batu bara dikirim tetapi hanya 5 ribu ton yang dilaporkan, maka negara telah dirugikan. Menurutnya, praktik seperti itu merupakan penipuan yang harus dicegah sejak awal.
Ia menilai pengawasan di pelabuhan, kepabeanan, dan rantai ekspor harus diperkuat. Pemerintah, kata Prabowo, perlu memastikan setiap barang yang keluar dari Indonesia dilaporkan sesuai nilai dan jumlah sebenarnya. Dengan begitu, potensi penerimaan negara dapat kembali optimal.
Prabowo menegaskan bahwa pembenahan tata niaga ekspor menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional. Ia percaya Indonesia memiliki kapasitas besar untuk tumbuh lebih cepat bila kebocoran dapat ditutup. Karena itu, praktik under invoicing, undercounting, dan transfer pricing dinilai tidak boleh dibiarkan berlanjut.
