Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya rasio belanja dan penerimaan negara Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) di hadapan DPR RI, Rabu (20/5/2026). Dalam rapat paripurna itu, ia menyebut posisi Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara, termasuk Malaysia, Kamboja, dan Filipina.
Prabowo menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu melakukan introspeksi atas kemampuan mengelola ekonomi dan kekayaan negara. Ia merujuk data terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang menunjukkan penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 11-12 persen dari PDB.
Rasio Penerimaan Rendah
Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia sebagai anggota G20 justru memiliki rasio belanja negara terhadap PDB yang paling rendah di antara negara-negara kelompok tersebut. Ia juga menegaskan bahwa rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB berada di posisi paling bawah dibanding anggota G20 lainnya.
Menurut data IMF yang dikutip dalam pidatonya, rasio pendapatan Meksiko mencapai 25 persen dari PDB. Sementara itu, India berada di level 20 persen, Filipina 21 persen, dan Kamboja 15 persen.
Di sisi lain, Indonesia hanya mencatatkan rasio penerimaan negara 11-12 persen dari PDB. Prabowo menyebut angka itu sebagai peringatan bahwa kapasitas fiskal nasional masih perlu diperkuat.
Ia menilai perbandingan tersebut menunjukkan adanya pekerjaan besar dalam pengelolaan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengabaikan fakta bahwa penerimaan negara masih tertinggal dari banyak negara lain.
Ajakan Introspeksi
Dalam pidatonya, Prabowo meminta jajaran pemerintah untuk berani bertanya mengapa Indonesia belum mampu mengelola ekonominya secara optimal. Ia menilai sikap introspektif diperlukan agar kebijakan fiskal dan ekonomi bisa diarahkan lebih efektif.
Prabowo mengatakan bahwa pendapatan negara seharusnya bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina dan Meksiko. Ia menilai perbedaan capaian itu perlu dijawab dengan evaluasi mendalam, bukan sekadar pernyataan optimistis.
Presiden juga menyinggung posisi Indonesia yang masih berada di bawah Malaysia dalam beberapa indikator fiskal. Menurutnya, kondisi itu harus menjadi bahan renungan bagi para pengambil kebijakan.
Ia menekankan bahwa kemampuan mengelola ekonomi berkaitan langsung dengan kekuatan negara dalam membiayai pembangunan. Karena itu, peningkatan penerimaan negara menjadi salah satu agenda yang tidak bisa ditunda.
Perbandingan Regional
Perbandingan yang disampaikan Prabowo menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara Indonesia dan sejumlah negara lain. Filipina, Kamboja, Malaysia, hingga Meksiko disebut memiliki rasio penerimaan terhadap PDB yang lebih tinggi.
Data tersebut memberi gambaran bahwa ruang perbaikan dalam penghimpunan pendapatan negara masih terbuka lebar. Dalam konteks G20, capaian Indonesia dinilai belum mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki.
Rendahnya rasio penerimaan dapat berdampak pada terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Jika kondisi itu berlanjut, pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik akan menghadapi tekanan yang lebih besar.
Karena itu, pemerintah diperkirakan akan menghadapi tantangan untuk memperluas basis penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penguatan fiskal menjadi kunci dalam pembahasan lanjutan.
Imbas Kebijakan Fiskal
Pernyataan Prabowo menandakan bahwa penguatan fiskal akan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Fokusnya bukan hanya pada kenaikan penerimaan, tetapi juga pada kemampuan negara mengelola potensi ekonomi secara lebih efisien.
Dalam jangka panjang, peningkatan rasio penerimaan terhadap PDB dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan belanja negara. Langkah itu juga penting agar pemerintah memiliki ruang yang lebih besar dalam mendukung investasi, infrastruktur, dan layanan publik.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah perlu berani melihat kelemahan secara terbuka agar perbaikan dapat dilakukan dengan tepat. Ia menilai keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan negara menghimpun pendapatan secara sehat.
Dengan tekanan fiskal yang masih besar, dorongan untuk memperbaiki tata kelola ekonomi akan menjadi perhatian penting ke depan. Pidato di DPR RI itu menempatkan penerimaan negara sebagai indikator strategis dalam menilai kekuatan ekonomi Indonesia.
