Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya rasio penerimaan dan belanja negara Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026. Ia menyebut posisi Indonesia bahkan berada di bawah Malaysia, Kamboja, dan Filipina, meski Indonesia merupakan anggota G20. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para anggota dewan saat membahas kemampuan negara mengelola kekayaan dan ekonomi nasional. Menurut Prabowo, kondisi tersebut harus menjadi bahan introspeksi bagi seluruh jajaran pemerintah.
Prabowo merujuk data terbaru Dana Moneter Internasional atau IMF, yang menunjukkan rasio pendapatan negara Indonesia hanya sekitar 11 hingga 12 persen dari PDB. Angka itu lebih rendah dibanding Meksiko sebesar 25 persen, India 20 persen, Filipina 21 persen, dan Kamboja 15 persen. Ia menilai perbedaan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang perbaikan dalam tata kelola ekonomi nasional. Prabowo juga mempertanyakan mengapa Indonesia belum mampu menyamai capaian negara lain yang secara ekonomi dinilai tidak jauh berbeda.
Introspeksi Pengelolaan Ekonomi
Prabowo menekankan bahwa rendahnya penerimaan negara terhadap PDB bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan kemampuan negara mengelola ekonominya. Ia menilai pemerintah perlu jujur melihat kelemahan yang masih membuat Indonesia tertinggal dari sejumlah negara pembanding. Menurut dia, introspeksi menjadi langkah awal untuk memperbaiki arah kebijakan fiskal dan ekonomi. Sikap sadar terhadap masalah dinilai penting sebelum merumuskan solusi yang lebih tepat.
Dalam pidatonya, Prabowo meminta jajarannya berani bertanya mengapa Indonesia belum bisa mengelola ekonomi secara optimal. Ia menyebut pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka agar tidak ada lagi pembiaran terhadap kondisi yang berulang. Menurut dia, penerimaan negara yang rendah akan berdampak pada ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan. Karena itu, evaluasi menyeluruh dianggap perlu dilakukan dari hulu ke hilir.
Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia yang masih berada di bawah Malaysia dalam beberapa indikator penerimaan negara. Menurut dia, perbandingan tersebut menjadi pengingat bahwa ukuran besar ekonomi tidak otomatis diikuti oleh kuatnya pendapatan negara. Ia menilai ada persoalan serius dalam optimalisasi sumber daya dan pengelolaan hasil ekonomi nasional. Tanpa perbaikan, Indonesia berisiko terus tertinggal dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki.
Ia menegaskan bahwa kekayaan alam dan besarnya pasar domestik harus diiringi kemampuan administrasi fiskal yang kuat. Dengan begitu, negara dapat memperoleh penerimaan yang lebih besar dan berkelanjutan. Prabowo menilai penguatan tersebut akan menentukan daya tahan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Karena itu, ia mendorong seluruh lembaga terkait untuk bergerak lebih efektif dan disiplin.
Perbandingan Dengan Negara Lain
Data IMF yang dikutip Prabowo memperlihatkan jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan beberapa negara lain dalam rasio pendapatan terhadap PDB. Meksiko tercatat sebesar 25 persen, India 20 persen, Filipina 21 persen, dan Kamboja 15 persen. Sementara itu, Indonesia berada di kisaran 11 hingga 12 persen, yang disebut sebagai yang terendah di antara negara anggota G20. Perbandingan ini menjadi dasar utama kritik Prabowo terhadap kinerja pengelolaan ekonomi nasional.
Menurut Prabowo, fakta tersebut tidak boleh dianggap biasa karena menyangkut kemampuan negara membiayai kebutuhan publik. Semakin rendah penerimaan negara, semakin sempit pula ruang untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan. Ia menilai negara dengan ekonomi besar semestinya memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat. Namun, kondisi yang disorotnya menunjukkan bahwa potensi tersebut belum tergarap maksimal.
Prabowo mempertanyakan mengapa Indonesia belum mampu mencapai tingkat penerimaan yang sebanding dengan negara-negara pembanding. Ia menilai pertanyaan itu penting untuk membuka diskusi yang lebih serius mengenai efektivitas kebijakan ekonomi. Dalam pandangannya, masalah ini tidak cukup dijawab dengan optimisme semata, tetapi juga memerlukan pembenahan sistem. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi tidak akan otomatis diikuti oleh peningkatan pendapatan negara.
Ia menyampaikan bahwa tantangan tersebut harus dihadapi dengan keberanian politik dan administrasi yang lebih kuat. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan ekonomi nasional benar-benar kembali ke negara dalam bentuk penerimaan yang memadai. Jika tidak, Indonesia akan terus tertinggal meskipun berada dalam kelompok ekonomi besar dunia. Karena itu, perbaikan mekanisme menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.
Dampak Bagi Fiskal
Rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB berpotensi membatasi kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai prioritas nasional. Dalam praktiknya, ruang belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial dapat tertekan jika pendapatan negara tidak tumbuh seimbang. Kondisi ini juga dapat meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan lain, termasuk utang. Oleh sebab itu, penguatan penerimaan menjadi isu strategis dalam pengelolaan anggaran.
Prabowo menilai negara perlu memastikan bahwa potensi ekonomi tidak bocor di tengah jalan. Optimalisasi pajak, efisiensi belanja, serta perbaikan tata kelola disebut sebagai bagian penting dari upaya memperbesar kapasitas fiskal. Ia mengisyaratkan bahwa pengelolaan yang lebih baik akan membantu negara memperoleh hasil yang lebih adil dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam kerangka itu, kemampuan negara menjaga rasio penerimaan menjadi indikator penting kesehatan fiskal. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar pula kemampuan pemerintah untuk menjalankan program tanpa tekanan berlebihan. Prabowo menilai Indonesia perlu bergerak ke arah itu agar tidak tertinggal dari negara yang lebih kecil sekalipun. Perbaikan tersebut juga dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap arah ekonomi nasional.
Pidato Prabowo di DPR RI memperlihatkan bahwa pemerintah ingin menempatkan isu penerimaan negara sebagai perhatian utama. Ia menginginkan adanya kesadaran kolektif bahwa tantangan fiskal tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang biasa-biasa saja. Menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup, tetapi perlu pengelolaan yang lebih cermat dan berani. Dengan langkah itu, kapasitas negara untuk membiayai pembangunan diharapkan meningkat secara bertahap.
Arah Kebijakan Berikutnya
Pernyataan Prabowo memberi sinyal bahwa pemerintah akan mendorong evaluasi lebih mendalam terhadap pengelolaan ekonomi nasional. Fokus utama kemungkinan tertuju pada upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki struktur fiskal agar lebih kuat. Ia menilai kerja pemerintah harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi pendapatan negara. Tanpa pembenahan, Indonesia akan sulit mengejar negara pembanding dalam indikator fiskal.
Prabowo menekankan pentingnya keberanian untuk mengubah cara pandang dalam mengelola ekonomi. Menurut dia, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai anggota G20, tetapi harus menunjukkan performa yang sepadan. Rasio penerimaan yang rendah menjadi alarm agar pemerintah tidak lengah terhadap tantangan struktural. Oleh karena itu, agenda reformasi ekonomi perlu dijalankan secara konsisten.
Ia juga menggarisbawahi perlunya sinergi antarlembaga agar potensi penerimaan tidak hilang karena kelemahan koordinasi. Dalam konteks itu, penguatan data, pengawasan, dan disiplin kebijakan menjadi aspek yang dinilai krusial. Pemerintah diharapkan mampu mengubah kekayaan ekonomi menjadi pendapatan negara yang lebih besar. Jika berhasil, ruang fiskal untuk pembangunan akan semakin terbuka.
Dengan sorotan tersebut, isu penerimaan negara kemungkinan akan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan ekonomi nasional ke depan. Prabowo ingin agar pemerintah tidak berhenti pada pengakuan masalah, tetapi juga segera menghadirkan solusi yang terukur. Pesan utamanya adalah bahwa Indonesia memiliki potensi besar, namun harus dikelola dengan lebih efektif. Dari sana, daya saing fiskal nasional diharapkan dapat naik dan mendekati negara anggota G20 lainnya.
