Presiden Prabowo Subianto menyoroti arah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di kisaran 5 persen per tahun, namun belum sepenuhnya tercermin pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, ia mempertanyakan mengapa pertumbuhan tersebut justru dibarengi kenaikan angka kemiskinan dan penurunan kelas menengah. Prabowo menyampaikan bahwa kondisi itu perlu dijelaskan secara ilmiah agar penyebabnya dapat dipahami dengan tepat. Ia menilai, pertumbuhan yang tinggi seharusnya menghadirkan manfaat yang lebih merata bagi rakyat.
Prabowo juga mengaku terkejut setelah menerima sejumlah data ekonomi beberapa minggu setelah menjabat sebagai presiden. Ia menyebut data tersebut membuatnya merasa seperti dipukul di ulu hati karena hasil pertumbuhan tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi selama tujuh tahun terakhir yang mencapai akumulasi sekitar 35 persen semestinya membuat rakyat lebih sejahtera. Namun, fakta yang muncul justru menunjukkan tantangan baru pada kelompok miskin dan kelas menengah.
Data Pertumbuhan Ekonomi
Prabowo menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam tujuh tahun terakhir. Jika dihitung secara akumulatif, ia menyebut pertumbuhan itu setara dengan 35 persen. Dari hitungan tersebut, ia berpendapat seharusnya terjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata. Akan tetapi, ia menilai hasil di lapangan belum menunjukkan kondisi yang diharapkan.
Ia menyebut angka pertumbuhan tersebut sebagai modal penting bagi bangsa. Meski demikian, pertumbuhan yang baik menurutnya tidak cukup jika tidak diikuti pemerataan manfaat. Prabowo menilai masyarakat berhak merasakan dampak langsung dari kinerja ekonomi nasional. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi yang lebih mendalam terhadap arah kebijakan yang berjalan.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa data ekonomi tidak boleh dibaca secara parsial. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan melihat hubungan antara pertumbuhan, kemiskinan, dan kelas menengah secara utuh. Menurutnya, indikator makro harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat luas. Jika tidak, pertumbuhan hanya akan menjadi angka tanpa dampak sosial yang kuat.
Kemiskinan Dan Kelas Menengah
Prabowo menyinggung kenaikan jumlah masyarakat miskin meski ekonomi terus tumbuh. Ia juga menyebut kelas menengah justru mengalami penurunan dalam periode yang sama. Menurutnya, kondisi itu menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas pertumbuhan nasional. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai.
Dalam pandangannya, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya mampu mendorong mobilitas sosial. Namun, fakta bahwa kemiskinan meningkat menunjukkan adanya ketimpangan manfaat pembangunan. Ia menilai kondisi itu menjadi sinyal bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif. Karena itu, pemerintah perlu memastikan hasil pembangunan mengalir ke lapisan masyarakat yang lebih luas.
Prabowo mengatakan, penurunan kelas menengah harus menjadi perhatian besar karena kelompok ini berperan penting dalam menopang ekonomi domestik. Jika kelompok tersebut terus menyusut, daya beli dan stabilitas sosial dapat ikut tertekan. Ia menilai problem tersebut tidak boleh dipandang sebagai gejala biasa. Pemerintah perlu membaca data itu sebagai alarm untuk melakukan koreksi kebijakan.
Evaluasi Sistem Ekonomi
Prabowo menilai jawaban atas persoalan ekonomi harus bersifat ilmiah dan matematis. Ia mengaku telah bertanya kepada partai politik, organisasi masyarakat, pakar, dan guru besar mengenai ketidaksesuaian antara pertumbuhan dan kesejahteraan. Menurutnya, penjelasan yang tersedia harus mampu membuktikan mengapa kemiskinan masih naik. Jika tidak, ia menilai sistem yang berjalan patut dipertanyakan.
Ia menduga ada kemungkinan sistem ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tidak tepat. Karena itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap trayektori kebijakan yang selama ini ditempuh. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan sejak dari dasar agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Evaluasi tersebut, kata dia, harus didasarkan pada fakta, bukan sekadar asumsi politik.
Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan yang tampak baik belum tentu menghasilkan kesejahteraan bila mekanismenya tidak adil. Ia menilai sistem ekonomi harus dirancang agar manfaatnya lebih merata bagi masyarakat. Dengan begitu, hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Ia menyebut koreksi sistem sebagai langkah penting untuk memastikan pertumbuhan benar-benar berdampak.
Perbandingan Dengan Negara Lain
Prabowo membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara berkembang seperti India, Meksiko, dan Filipina. Menurutnya, perbedaan dengan negara-negara tersebut kemungkinan terletak pada faktor sistemik. Ia menilai perbandingan itu penting untuk melihat apakah Indonesia masih berada di jalur yang tepat. Dari sana, pemerintah dapat membaca kelemahan yang perlu segera diperbaiki.
Ia menekankan bahwa pembenahan sistem menjadi syarat agar Indonesia dapat menjadi negara makmur. Prabowo menilai fakta harus ditempatkan di atas narasi optimistis yang tidak didukung data. Jika pola yang sama terus berlanjut, ia meyakini target kemakmuran akan sulit tercapai. Karena itu, ia meminta seluruh pihak melihat tantangan ini secara terbuka dan jujur.
Menurut Prabowo, jika sistem yang ada terus dipertahankan selama beberapa tahun ke depan, Indonesia berisiko sulit mencapai kemakmuran yang diharapkan. Ia menilai koreksi kebijakan harus dilakukan sejak sekarang agar hasil pembangunan lebih adil. Dengan evaluasi yang tepat, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kelas menengah dan menekan kemiskinan. Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa arah ekonomi nasional harus diperbaiki secara sistemik.
