Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambannya proses perizinan usaha di Indonesia saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Ia menilai birokrasi yang berbelit membuat dunia usaha terbebani dan iklim investasi tidak berkembang optimal. Prabowo membandingkan kondisi tersebut dengan Malaysia, yang disebutnya mampu menyelesaikan izin usaha jauh lebih cepat. Menurut dia, pembenahan institusi menjadi kunci agar pengusaha tidak terus-menerus dirugikan.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah harus memperbaiki seluruh institusi agar iklim usaha menjadi lebih sehat. Ia meminta agar pelaku usaha tidak dipersulit, diperas, atau diganggu oleh proses administrasi yang panjang. Prabowo juga menyoroti adanya aturan tambahan di level birokrasi yang memperlambat kebijakan pusat. Ia menyebut kondisi itu sebagai hambatan serius bagi percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Birokrasi Disorot
Prabowo menilai akar persoalan perizinan terletak pada birokrasi yang kerap menambah aturan di luar ketentuan awal. Ia mengatakan instruksi dari pemerintah pusat sering kembali diolah menjadi peraturan teknis baru di tingkat bawah. Proses itu, menurut dia, justru memperpanjang waktu dan menambah beban bagi pengusaha. Akibatnya, izin yang semestinya dapat selesai cepat berubah menjadi proses yang sangat panjang.
Ia mencontohkan, jika Malaysia bisa mengeluarkan izin dalam dua minggu, Indonesia seharusnya mampu bergerak lebih cepat. Prabowo menganggap situasi perizinan yang bisa memakan waktu hingga dua tahun sebagai hal yang memalukan. Ia menilai perbedaan tersebut menunjukkan masih adanya masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia meminta birokrasi tidak lagi menjadi penghambat dunia usaha.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung kebiasaan birokrat yang menambahkan rekomendasi atau aturan teknis baru. Menurut dia, praktik itu muncul karena adanya keinginan memperpanjang proses administrasi. Ia menilai setiap kebijakan dari pusat semestinya dijalankan secara sederhana dan langsung. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian yang lebih cepat.
Prabowo menekankan bahwa pembenahan birokrasi tidak boleh ditunda karena berdampak langsung pada iklim usaha nasional. Ia menilai ketidakefisienan dalam perizinan dapat menurunkan daya saing Indonesia di mata investor. Jika proses administrasi tetap berbelit, maka peluang pertumbuhan ekonomi bisa ikut terhambat. Karena itu, reformasi birokrasi dipandang menjadi agenda mendesak.
Pesan Untuk Menteri
Kepala negara kemudian mengingatkan para menteri agar menertibkan birokrasi di kementerian masing-masing. Ia menilai pengawasan dari pimpinan kementerian sangat penting untuk mencegah munculnya hambatan baru dalam pelayanan. Menurut Prabowo, birokrat memiliki pengalaman panjang dan sering kali lebih lama bertugas dibandingkan pejabat politik. Kondisi itu membuat pengendalian internal harus dilakukan secara ketat.
Prabowo menyebut masa jabatan menteri umumnya hanya lima tahun, sedangkan birokrat bisa bertahan jauh lebih lama. Ia menilai perbedaan durasi itu membuat para menteri harus waspada terhadap pola kerja aparatur di bawahnya. Jika tidak diawasi, birokrasi dapat berjalan dengan logika sendiri dan mengabaikan arahan pimpinan. Oleh karena itu, disiplin administratif dinilai sangat diperlukan.
Dalam pandangannya, birokrasi yang tidak tertib dapat memunculkan kebiasaan meminta tanda tangan pada saat yang tidak efisien. Ia menyebut praktik seperti itu sering membuat pihak lain semakin lelah dan proses semakin lambat. Prabowo menilai hal semacam ini mencerminkan budaya kerja yang perlu diubah. Reformasi pelayanan, menurut dia, harus menyentuh perilaku aparatur, bukan hanya aturan tertulis.
Ia berharap para menteri benar-benar mengawasi unit kerja di bawahnya agar tidak ada penambahan prosedur yang tidak perlu. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan dari presiden dan menteri harus dijalankan sesuai tujuan awal. Dengan pengawasan yang kuat, proses perizinan diharapkan menjadi lebih cepat, sederhana, dan pasti. Hal itu diyakini dapat memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah.
Dampak Bagi Usaha
Persoalan perizinan yang lambat kerap menjadi keluhan pelaku usaha karena meningkatkan biaya waktu dan operasional. Ketika proses administrasi tidak pasti, keputusan investasi pun bisa tertunda. Situasi ini membuat pelaku usaha kesulitan menyusun rencana ekspansi secara efektif. Pada akhirnya, daya saing ekonomi nasional ikut terpengaruh.
Prabowo menegaskan bahwa negara harus memberikan kepastian kepada investor dan pengusaha lokal. Ia menilai iklim usaha yang sehat hanya bisa terwujud jika pelayanan publik berjalan efisien. Dengan prosedur yang lebih sederhana, pelaku usaha diharapkan dapat fokus pada produksi dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu juga dapat mendorong pertumbuhan sektor riil secara lebih merata.
Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa percepatan perizinan menjadi faktor penting dalam menarik minat investasi. Prabowo menganggap Indonesia memiliki potensi besar, tetapi potensi itu tidak akan maksimal tanpa reformasi tata kelola. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan tidak ada lagi aturan tambahan yang memperlambat proses. Kepastian hukum dan administrasi menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan usaha.
Pernyataan Prabowo dalam forum RAPBN 2027 menegaskan arah kebijakan pemerintah pada perbaikan layanan dan reformasi birokrasi. Pesan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa sektor usaha membutuhkan kepastian yang lebih kuat dari negara. Jika pembenahan dilakukan konsisten, iklim investasi dapat menjadi lebih kompetitif. Pada akhirnya, manfaatnya diharapkan dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat luas.
Arah Reformasi Ekonomi
Pidato Prabowo di sidang paripurna DPR RI memperlihatkan perhatian pemerintah pada efisiensi birokrasi sebagai bagian dari agenda ekonomi nasional. Isu perizinan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kecepatan pelayanan dan kualitas kebijakan. Dalam konteks RAPBN 2027, penataan birokrasi menjadi salah satu syarat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat. Karena itu, reformasi institusi disebut sebagai kebutuhan mendesak.
Prabowo menempatkan pembenahan birokrasi sebagai langkah penting untuk memperbaiki hubungan negara dengan pelaku usaha. Ia menilai pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan penghambat kegiatan ekonomi. Ketika aturan terlalu rumit, maka biaya ekonomi akan meningkat dan iklim usaha menjadi kurang kompetitif. Sebaliknya, pelayanan yang cepat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pesan kepada para menteri menunjukkan bahwa pengawasan internal akan menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan. Pemerintah pusat, menurut Prabowo, tidak boleh membiarkan arahan berubah menjadi hambatan baru di lapangan. Setiap level birokrasi diminta bekerja lebih disiplin agar tujuan kebijakan benar-benar tercapai. Langkah itu diharapkan mampu memangkas praktik yang tidak efisien dalam pelayanan perizinan.
Dengan sorotan terhadap perizinan usaha, pemerintah kembali dihadapkan pada tuntutan mempercepat reformasi struktural. Dunia usaha membutuhkan kepastian yang jelas agar dapat bergerak lebih agresif dalam investasi dan ekspansi. Jika birokrasi berhasil dibenahi, Indonesia berpeluang meningkatkan daya saing di kawasan. Perubahan tersebut pada akhirnya menjadi salah satu fondasi penting bagi ekonomi yang lebih sehat.
