Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan family office di sekitar Pusat Keuangan Internasional di Bali. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat daya tarik Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus membuka ruang masuknya modal asing dalam skala besar.
Luhut mengatakan aturan pembentukan fasilitas tersebut sedang disusun di DPR dan ditargetkan rampung pada 4 Juni 2026. Pemerintah juga menyiapkan dukungan operasional, termasuk rencana insentif khusus dan keterlibatan tokoh senior asal Inggris sebagai penasihat.
Family Office Bali
Luhut menegaskan Presiden Prabowo sudah menyetujui gagasan pendirian pusat keuangan internasional dan family office di Bali. Pernyataan itu disampaikan dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta Pusat, Senin, 25 Mei 2026.
Menurut Luhut, pembahasan regulasi kini berada di DPR dan diarahkan agar segera selesai. Ia menyebut target penyelesaian undang-undang tersebut jatuh pada 4 Juni 2026.
Ia menilai momentum saat ini tepat untuk mendorong terbentuknya ekosistem keuangan baru di Indonesia. Dalam pandangannya, dunia sedang mencari lokasi aman untuk menempatkan aset di tengah gejolak global.
Insentif Investor Global
Rencana tersebut juga diiringi penyusunan skema insentif khusus untuk menarik investor global ke KEK Pusat Keuangan Internasional di Bali. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pembahasan insentif masih berlangsung dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Pihak yang terlibat dalam pembahasan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia. Pemerintah disebut sedang mencermati bentuk insentif yang paling efektif untuk memperkuat daya saing kawasan.
Rosan menyampaikan pemerintah juga tengah mempelajari model yang digunakan berbagai pusat keuangan dunia. Studi perbandingan itu diharapkan menghasilkan rancangan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Family Office Regulasi
Luhut mengatakan operasional family office nantinya akan dibantu oleh tokoh senior dari Inggris. Sosok tersebut direkomendasikan oleh Rosan Roeslani untuk menjadi penasihat dalam pengembangan ekosistem itu.
Menurut Luhut, dukungan dari figur berpengalaman dibutuhkan agar proses persiapan berjalan lebih terarah. Ia menilai kolaborasi dengan pihak internasional dapat memperkuat kredibilitas proyek tersebut.
Dari sisi kebijakan, pemerintah disebut tidak hanya membahas insentif, tetapi juga regulasi dan aspek hukum. Seluruh elemen itu dipandang penting agar pusat keuangan baru dapat beroperasi dengan kepastian yang memadai.
Family Office Ekonomi Nasional
Luhut menilai Indonesia tidak perlu menargetkan arus dana besar secara instan dari proyek ini. Menurut dia, yang lebih penting adalah membangun kepercayaan investor agar modal jangka panjang masuk secara bertahap.
Ia menyebut masih ada dana sekitar triliunan dolar Amerika Serikat yang sedang mencari tempat aman, terutama dari kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi tersebut, Indonesia dinilai punya peluang untuk tampil sebagai tujuan investasi yang kompetitif.
Rencana family office di Bali pun diposisikan sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di peta keuangan global. Jika berjalan sesuai rencana, kebijakan ini dapat membuka sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi nasional.
