Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan rencana mengenakan pajak 100 persen terhadap pembayaran dari dana hampir US$ 1,8 miliar yang terkait dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Dana itu disebut ditujukan bagi para korban dugaan persenjataan politik, namun langkah tersebut segera memicu kontroversi baru di tengah perdebatan hukum dan politik di Amerika Serikat.
Dalam unggahan di media sosial, kantor pers gubernur menyebut dana senilai US$ 1,776 miliar itu sebagai dana gelap. Newsom mengatakan California dapat mengambil tindakan fiskal untuk memungut seluruh pembayaran yang diterima warga negara bagian tersebut, meski belum menjelaskan kapan kebijakan itu akan diterapkan.
Pajak California atas dana Trump
Newsom menyatakan bahwa salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengenakan pajak 100 persen atas dana tersebut. Ia menegaskan, bila warga California menerima pembayaran itu, maka negara bagian dapat menarik seluruh nilainya melalui mekanisme pajak.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks kritik terhadap kesepakatan hukum yang melibatkan Trump dan Internal Revenue Service atau IRS. Namun, hingga kini belum ada jadwal resmi kapan kebijakan tersebut mulai diberlakukan.
Gedung Putih dan Departemen Kehakiman juga belum memberikan tanggapan atas rencana yang diumumkan Newsom. Sikap diam kedua lembaga ini membuat wacana tersebut masih terbuka untuk berkembang dalam beberapa hari mendatang.
Latar dana penyelesaian hukum
Dana yang dipersoalkan diumumkan pekan lalu sebagai bagian dari penyelesaian hukum antara Trump dan IRS. Gugatan itu sebelumnya berkaitan dengan kebocoran laporan pajak Trump kepada media.
Kesepakatan tersebut menimbulkan perhatian luas karena menyangkut penggunaan dana publik dan aspek pengawasan pajak. Di sisi lain, langkah itu juga dibaca sebagai bagian dari pertarungan politik yang lebih besar di tingkat federal.
Trump sendiri telah memberikan pengampunan kepada lebih dari 1.500 terdakwa kasus 6 Januari. Sejumlah penerima pengampunan itu kini disebut menghitung biaya penuntutan, hukuman penjara, dan kerugian bisnis mereka untuk mencari kompensasi.
Kontroversi dan gugatan hukum
Rencana pendanaan itu langsung menghadapi tantangan hukum dari dua petugas polisi yang membela Gedung Capitol AS saat perusuhan 6 Januari 2021. Gugatan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan soal kompensasi masih jauh dari selesai.
Partai Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik turut mempertanyakan legalitas dana itu. Mereka juga menyoroti klausul yang melarang IRS mengaudit klaim pajak masa lalu milik Trump, keluarga, dan bisnisnya secara permanen.
Sejumlah kritikus menilai skema tersebut berpotensi memberi keuntungan kepada pihak yang sebelumnya terlibat dalam penyerangan terhadap aparat. Senator Partai Republik Thom Tillis bahkan menyebut ide itu tidak masuk akal jika negara harus membayar orang yang telah dihukum lalu diampuni.
Dampak politik di Amerika
Pernyataan Newsom memperlihatkan bahwa isu fiskal kini kembali menjadi senjata politik dalam rivalitas antara California dan lingkaran Trump. Dengan menargetkan pajak penuh, Newsom berusaha mengirim sinyal keras terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial.
Meski begitu, tanpa kepastian waktu dan dasar implementasi yang jelas, rencana itu masih bersifat wacana. Proses hukum dan respons politik dari Washington akan sangat menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar bisa dijalankan.
Di tengah polemik itu, publik kini menanti apakah California akan melangkah lebih jauh atau hanya menggunakan ancaman pajak sebagai tekanan politik. Yang jelas, kasus ini menambah panjang daftar perseteruan hukum dan fiskal yang melibatkan Trump di Amerika Serikat.
