Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu dengan penjual dan perwakilan platform marketplace pada Selasa (26/5/2026) untuk membahas berbagai persoalan di ekosistem e-commerce. Dalam pertemuan itu, para seller mengeluhkan kendala yang mereka hadapi saat berjualan di platform digital, mulai dari transparansi biaya hingga visibilitas produk. Pemerintah menyerap masukan tersebut sebagai bahan untuk mencari solusi bersama yang berkeadilan bagi penjual, platform, dan pembeli. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan produk lokal di tengah persaingan niaga elektronik yang semakin ketat.
Budi menegaskan bahwa pemerintah belum bisa menyelesaikan seluruh masalah dalam satu pertemuan, tetapi seluruh aspirasi telah dicatat untuk ditindaklanjuti. Ia menyebut revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 akan menjadi landasan penting dalam pembenahan ekosistem tersebut. Revisi itu disebut telah memasuki tahap penyelesaian harmonisasi peraturan. Menurut Budi, kolaborasi antara pemerintah, platform, dan pelaku usaha menjadi kunci agar perdagangan digital tumbuh secara sehat.
E-commerce Berkeadilan
Budi mengatakan pemerintah ingin membangun ekosistem e-commerce yang berkeadilan bagi semua pihak. Menurut dia, platform, penjual, dan konsumen harus sama-sama mendapatkan manfaat dari pertumbuhan perdagangan digital. Karena itu, setiap masukan dari pelaku usaha dipandang penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat. Pemerintah juga ingin memastikan ruang usaha tetap terbuka bagi pelaku lokal agar mampu bersaing di pasar digital.
Dalam keterangannya pada Rabu (27/5/2026), Budi menegaskan bahwa masalah yang disampaikan para seller tidak bisa diselesaikan secara instan. Namun, ia menilai pertemuan tersebut memberi gambaran yang lebih jelas mengenai hambatan nyata di lapangan. Pemerintah, kata dia, akan menampung seluruh masukan sebagai dasar penyusunan langkah lanjutan. Komitmen bersama dinilai dibutuhkan agar ekosistem niaga elektronik tetap tumbuh secara sehat dan adil.
Budi juga mendorong adanya rencana aksi bersama untuk mengimplementasikan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Ia meminta para pemangku kepentingan ikut merancang langkah teknis agar aturan baru nanti dapat berjalan efektif. Menurut dia, sinergi antarpihak akan menentukan keberhasilan implementasi di lapangan. Dengan begitu, kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar memberi dampak bagi pelaku usaha.
Keluhan Seller Marketplace
Dalam forum itu, para penjual diberi ruang untuk menyampaikan kendala yang mereka alami selama menjalankan usaha di marketplace. Setiap seller yang hadir memaparkan pengalaman masing-masing, termasuk soal biaya layanan, promosi, dan akses terhadap pembeli. Fasilitas dialog langsung ini disambut positif karena memberi kesempatan untuk berbicara tanpa perantara. Para penjual berharap aspirasi mereka benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan baru.
CEO Hody.id, Mira Hody, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi Kementerian Perdagangan dalam pertemuan tersebut. Ia menilai kesempatan untuk berbicara langsung dengan pemerintah dan platform sangat penting bagi pelaku usaha. Menurut dia, seller selama ini membutuhkan ruang agar keluhan mereka dapat didengar dengan utuh. Kehadiran Mendag sebagai fasilitator juga dianggap memberi nilai tambah dalam mencari jalan keluar bersama.
Pendiri Imago Raw Honey, Henry Hidayat, mengatakan pertemuan ini membuka ruang diskusi antara seller, platform, dan pemerintah. Ia menilai pemerintah memiliki peran penting sebagai penengah melalui regulasi yang lebih jelas. Henry berharap forum tersebut dapat melahirkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Ia juga menekankan pentingnya strategi agar merek lokal dapat lebih kuat di pasar domestik.
Revisi Permendag Marketplace
Budi menjelaskan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 sudah memasuki tahap penyelesaian harmonisasi peraturan. Proses penyusunan aturan itu disebut melibatkan perwakilan platform dan penjual agar kebijakan yang lahir lebih aplikatif. Beberapa poin penting yang diatur berkaitan dengan perlindungan produk lokal dan transparansi dalam platform digital. Pemerintah ingin memastikan regulasi baru mampu menata perdagangan elektronik tanpa menghambat pertumbuhan usaha.
Menurut Budi, sistem perdagangan digital harus mendukung produk-produk lokal agar bisa berkembang lebih cepat. Ia menegaskan bahwa produk lokal yang kuat akan membantu mengendalikan arus impor secara lebih baik. Dalam pandangannya, kualitas produk dalam negeri perlu mendapat ruang yang layak di marketplace. Karena itu, regulasi yang disusun harus memberi insentif bagi pelaku usaha lokal untuk naik kelas.
Budi juga menyebut rencana aksi implementasi revisi aturan perlu disiapkan sejak awal. Langkah itu dinilai penting agar seluruh pihak memahami perubahan kebijakan dan kewajiban masing-masing. Dengan koordinasi yang baik, transisi aturan dapat berlangsung lebih mulus. Pemerintah berharap pembaruan regulasi tidak menimbulkan kebingungan bagi penjual maupun platform.
Respons Marketplace
Perwakilan platform Shopee dan Tokopedia turut hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendengar langsung keluhan para penjual. Mereka merespons sejumlah masukan yang disampaikan terkait biaya, visibilitas merek lokal, dan sosialisasi kebijakan. Dialog ini menjadi ajang evaluasi bagi platform untuk menata ulang kebijakan internal mereka. Kehadiran platform dinilai penting agar keluhan seller tidak berhenti pada forum diskusi.
Kepala Kebijakan Publik TikTok, Hilmi Adrianto, mengatakan ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan visibilitas merek lokal. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi terhadap biaya yang dikenakan kepada penjual. Menurut dia, sosialisasi dan simulasi pengenaan biaya perlu dilakukan lebih terbuka. Pihaknya berjanji akan mengevaluasi masukan yang diterima pada pertemuan itu.
Sementara itu, Deputy Director of Government Relations Shopee, Balques Manisang, menyatakan pihaknya sudah mencatat seluruh masukan yang disampaikan seller. Ia mengatakan catatan tersebut telah diteruskan kepada tim internal untuk segera dievaluasi. Menurut dia, evaluasi langsung diperlukan agar perbaikan dapat dilakukan lebih cepat. Platform, kata dia, ingin menjaga komunikasi agar ekosistem e-commerce tetap kondusif bagi semua pihak.
