Menteri Perdagangan, Budi Santoso, merespons keluhan pelaku usaha mengenai tingginya biaya logistik yang menggerus daya saing produk dalam negeri. Ia menegaskan pemerintah akan memanggil asosiasi pengusaha logistik untuk mencari solusi bersama. Acara Ngobrol Produk Indonesia di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, sore ini, 13 Mei 2026, menjadi konteks pernyataan tersebut.
Keluhan itu disampaikan oleh Fera Umbara, Ketua Umum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia, dalam acara tersebut. Fera menyoroti bahwa Harga Pokok Penjualan (HPP) pengusaha lokal sering kalah saing akibat tingginya ongkos kirim antar-pulau. Hal ini menegaskan perlunya solusi logistik untuk menjaga harga produk tetap kompetitif di pasar domestik.
Faktor negara kepulauan menambah tantangan biaya logistik, sementara kondisi global turut mempengaruhi harga bahan baku. Menurut Fera, situasi ini memperkuat kebutuhan langkah kebijakan yang menyentuh rantai pasok. Para pelaku usaha berharap kebijakan yang lebih pro pasar dapat menciptakan kompetisi yang sehat.
Solusi Logistik
Budi Santoso menegaskan pemerintah akan memanggil pelaku usaha logistik untuk berdiskusi lebih mendalam. Tujuannya adalah menggali kendala teknis di lapangan yang membuat distribusi barang tidak efisien. Diskusi direncanakan melibatkan pelaku industri untuk memperoleh masukan konkret.
Menurut Mendag, logistik tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Faktor negara kepulauan, krisis global, kenaikan minyak, dan biaya logistik yang melonjak menjadi penyebab utama. Solusi yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara operasional untuk mendorong daya saing.
Pertemuan awal direncanakan di kantor kementerian agar pembahasan berjalan fokus. Para pelaku usaha diharapkan menyampaikan kendala teknis secara rinci. Hasil diskusi itu akan menjadi landasan kebijakan logistik selanjutnya.
Diskusi Mendalam
Kondisi logistik nasional juga dipengaruhi faktor global seperti krisis minyak dan ketidakpastian pasar. Budi menekankan bahwa harga bahan baku impor turut menyentuh biaya logistik domestik. Kondisi tersebut memperkuat argumen perlunya reformasi yang terkoordinasi.
Pemerintah menyatakan tidak bisa berjalan sendiri tanpa masukan teknis dari lapangan. Kolaborasi dengan pelaku industri dinilai penting untuk merumuskan solusi yang tepat. Diskusi lanjutan akan digelar untuk menyisir opsi yang bisa diimplementasikan.
Rencana pertemuan berikutnya direncanakan di kantor kementerian dengan jadwal yang disepakati semua pihak. Fokus utama adalah mengidentifikasi hambatan distribusi serta langkah operasionalnya. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi kebijakan logistik nasional.
