Kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Indonesia tidak sama antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. Peneliti Ahli Muda BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan perbedaan itu dipengaruhi oleh kebutuhan cakupan layanan, kontur wilayah, dan karakter masyarakat setempat.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi dengan tema Kajian Kebutuhan Energi Jaringan Telekomunikasi Selular di Indonesia, Rabu (20/5/2026). Menurut Dr Mardi, perencanaan BTS harus menyesuaikan target pasar dan kondisi lapangan agar konsumsi energi tidak membengkak.
Kebutuhan Energi BTS
Dr Mardi menegaskan bahwa konsumsi energi BTS tergolong tinggi karena perangkat ini harus menjangkau wilayah layanan secara luas. Setiap tipe BTS juga tidak selalu dipasang dengan pola yang sama, sebab operator menyesuaikannya dengan kebutuhan cakupan di masing-masing daerah.
Ia mencontohkan kebutuhan energi operasional Telkomsel pada 2023 yang hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan seluler menjadi salah satu pos energi terbesar dalam operasional telekomunikasi.
Menurutnya, tren itu berpotensi terus meningkat karena implementasi jaringan seluler di Indonesia masih didominasi 4G. Sementara itu, penerapan 5G masih terbatas dan belum menggantikan kebutuhan infrastruktur lama secara luas.
Karena itu, operator perlu memperhitungkan efisiensi energi sejak tahap perencanaan jaringan. Tanpa strategi yang tepat, beban konsumsi listrik BTS akan semakin besar dan menekan biaya operasional.
Variasi BTS Daerah
Dr Mardi menjelaskan bahwa karakter wilayah sangat menentukan jenis BTS yang digunakan operator. Daerah padat penduduk, wilayah pegunungan, hingga kawasan dengan sebaran pengguna yang renggang membutuhkan konfigurasi jaringan yang berbeda.
Ia menilai kebutuhan BTS di Pulau Jawa tidak dapat disamakan dengan wilayah seperti Kalimantan atau Papua. Perbedaan kontur, kepadatan penduduk, serta pola aktivitas masyarakat membuat rancangan jaringan harus lebih spesifik.
Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa kesalahan penyesuaian jenis BTS dapat membuat perhitungan energi menjadi tidak akurat. Akibatnya, model jaringan yang disusun tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Penyesuaian proporsi site BTS juga menjadi kunci agar layanan tetap optimal tanpa pemborosan energi. Dengan pendekatan tersebut, operator dapat menjaga kualitas jaringan sekaligus mengendalikan biaya operasional.
Data Penelitian BRIN
Penelitian yang dilakukan Dr Mardi menggunakan data dari salah satu operator telekomunikasi di Indonesia. Data tersebut mencakup sekitar 8.500 BTS sites yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap titik sampel memuat informasi tipe site, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari total data tersebut, hampir 78 persen di antaranya merupakan site makro.
Temuan itu menunjukkan bahwa jaringan di wilayah sampel masih sangat bergantung pada site berkapasitas besar. Komposisi tersebut penting dalam analisis karena tiap tipe BTS memiliki kebutuhan energi yang berbeda.
Dr Mardi menyebut data semacam ini dibutuhkan agar pemodelan energi jaringan lebih mendekati kondisi aktual. Dengan begitu, hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar perencanaan yang lebih efisien bagi operator.
Faktor Sosial Ekonomi BTS
Selain faktor teknis, penelitian tersebut juga memasukkan variabel sosial ekonomi dalam validasi model. Tiga indikator yang digunakan adalah population density, development index, dan digital society index.
Menurut Dr Mardi, ketiga faktor itu membantu menggambarkan kebutuhan jaringan secara lebih realistis. Sebab, pola konsumsi layanan digital di masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepadatan dan perkembangan wilayah.
Ia menekankan bahwa profil masyarakat di berbagai daerah Indonesia tidak seragam. Karena itu, pendekatan satu model untuk semua wilayah tidak akan mampu menjelaskan kebutuhan BTS secara akurat.
Dengan mempertimbangkan aspek teknis dan sosial ekonomi, perencanaan jaringan dapat dibuat lebih tepat sasaran. Pendekatan ini dinilai penting agar pembangunan telekomunikasi di Indonesia berjalan efisien dan sesuai kebutuhan tiap daerah.
