Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Negara tetap berjalan sesuai jadwal. Ketentuan itu akan dimulai dalam masa transisi pada 1 Juni 2026 dan diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.
Airlangga menegaskan tidak ada penundaan dalam implementasi kebijakan tersebut. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan tahapan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri tanpa mengganggu aktivitas ekspor yang sudah berjalan.
Ekspor SDA via BUMN
Airlangga menyebut kebijakan ekspor sumber daya alam akan dijalankan bertahap melalui BUMN yang ditunjuk. Skema itu dirancang agar transisi berlangsung tertib dan tetap memberi kepastian bagi dunia usaha.
Ia menjelaskan, tahap awal dimulai pada 1 Juni 2026 sebagai masa penyesuaian. Pada periode ini, proses bisnis belum berubah sepenuhnya, tetapi pelaporan sudah mulai diterapkan.
Menurut Airlangga, tiga bulan pertama akan difokuskan pada penyesuaian prosedur. Setelah itu, pemerintah akan masuk ke tahap lanjutan sebelum implementasi penuh berlaku.
Pemerintah menilai mekanisme bertahap ini penting untuk menjaga kelancaran ekspor. Dengan begitu, pelaku usaha memiliki ruang untuk menyesuaikan sistem administrasi dan operasional.
Kontrak Lama Tetap Berlaku
Airlangga memastikan kontrak kerja sama ekspor yang sudah ada tetap dihormati. Perusahaan yang telah memiliki perjanjian dengan pembeli masih dapat menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.
Meski demikian, ada kewajiban baru yang mulai diberlakukan pada Juni 2026. Seluruh aktivitas ekspor harus dilaporkan kepada DSI sebagai bagian dari dokumentasi resmi.
Ia menegaskan pelaporan menjadi elemen penting dalam pengawasan kebijakan baru. Selama ini, proses pencatatan tersebut belum berjalan secara terstruktur.
Pemerintah berharap kewajiban pelaporan dapat meningkatkan transparansi ekspor SDA. Di sisi lain, aturan ini juga memberi data yang lebih akurat bagi pengambilan kebijakan.
Transisi Menuju Implementasi Penuh
Pada paruh kedua 2026, transaksi ekspor produk SDA masih dapat dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pembeli. Namun, dokumentasi ekspor sudah harus melalui BUMN ekspor sesuai ketentuan yang disiapkan pemerintah.
Airlangga menyebut tahapan itu akan berlangsung hingga akhir Desember 2026. Setelah masa transisi selesai, skema baru akan masuk ke penerapan penuh.
Tahap berikutnya mencakup seluruh proses transaksi, mulai dari kontrak hingga pembayaran. Pada fase ini, BUMN ekspor akan mengambil peran utama dalam rantai transaksi.
Pemerintah menetapkan batas paling lambat pada 1 Januari 2027 untuk implementasi penuh. Dengan demikian, seluruh proses ekspor SDA strategis akan berada dalam mekanisme yang lebih terpusat.
Dampak Bagi Pelaku Usaha
Kebijakan ini dinilai akan mengubah tata kelola ekspor sumber daya alam secara signifikan. Pelaku usaha perlu menyesuaikan prosedur bisnis, terutama pada aspek administrasi dan pelaporan.
Di sisi lain, kepastian jadwal implementasi memberi ruang bagi perusahaan untuk melakukan persiapan. Kepastian ini penting agar proses transisi tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu.
Pemerintah juga menekankan bahwa seluruh kontrak yang telah berjalan tetap dihargai. Prinsip tersebut diharapkan menjaga kepercayaan mitra dagang selama masa penyesuaian berlangsung.
Dengan skema bertahap, pemerintah ingin memastikan kebijakan baru berjalan tanpa mengganggu aktivitas ekspor. Jika terlaksana sesuai rencana, aturan ini akan menjadi bagian penting dari pengelolaan ekspor SDA nasional.
