Industri satelit Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh, seiring kebutuhan konektivitas di wilayah kepulauan yang luas dan pasar Asia Pasifik yang terus berkembang. Namun, peluang tersebut dibayangi persaingan ketat dari pemain global dengan teknologi lebih maju, termasuk layanan satelit orbit rendah atau LEO.
Kondisi itu memunculkan kembali pembahasan soal kedaulatan langit Nusantara, terutama terkait penguasaan data, frekuensi, dan infrastruktur yang melintasi wilayah Indonesia. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) meminta pemerintah menyiapkan strategi yang mampu menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan industri yang sangat cepat.
Industri Satelit dan Kedaulatan
Masuknya pemain global seperti Starlink mengubah lanskap industri satelit nasional. Layanan LEO menawarkan konektivitas cepat, latensi rendah, dan instalasi yang lebih mudah bagi pengguna akhir.
Model bisnis tersebut berpotensi menggeser peran operator domestik yang selama ini mengandalkan satelit orbit geostasioner atau GEO. Perubahan itu tidak hanya berdampak pada persaingan layanan, tetapi juga pada struktur kendali infrastruktur telekomunikasi.
Di Indonesia, isu kedaulatan menjadi semakin penting karena layanan satelit tidak sekadar menyangkut akses internet. Penguasaan atas data dan jaringan yang melintas di atas wilayah nasional juga menjadi bagian dari kepentingan strategis.
Ketua Umum ASSI, Rusdianto Yuli Hermansyah, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi penyedia asing. Menurut dia, kontrol atas data dan infrastruktur harus tetap berada dalam pengawasan nasional.
Risiko Data dan Spektrum
Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan data mengalir keluar dari yurisdiksi Indonesia. Risiko tersebut muncul ketika layanan satelit global beroperasi tanpa ketentuan yang kuat mengenai lokasi pengolahan dan penyimpanan data.
Kondisi itu dapat menimbulkan persoalan baru bagi keamanan data strategis. Karena itu, ASSI mendorong agar seluruh data dari layanan satelit, termasuk yang terintegrasi dengan jaringan seluler, tetap landing di Indonesia.
Selain persoalan data, perebutan spektrum frekuensi dan slot orbit juga menjadi tantangan besar. Operator atau negara yang lebih dulu mengamankan sumber daya tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif yang sulit dikejar.
Tanpa pengaturan yang jelas, benturan kepentingan antaroperator dapat terjadi di kemudian hari. Situasi ini berpotensi merugikan industri dalam negeri yang masih berupaya memperkuat posisi di pasar nasional.
Strategi Nasional Satelit
ASSI menilai Indonesia membutuhkan orkestrasi nasional dalam pengembangan konstelasi satelit. Koordinasi yang baik diperlukan agar pemanfaatan orbit dan frekuensi dapat berjalan efisien dan tidak saling bertabrakan.
Di sisi lain, penguatan kapasitas nasional menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemain global. Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi awal melalui riset Badan Riset dan Inovasi Nasional serta operasi satelit oleh operator domestik.
Meski demikian, kemampuan end-to-end dari pembangunan hingga peluncuran satelit masih perlu ditingkatkan. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah pengembangan fasilitas peluncuran di dalam negeri.
Dengan kapasitas yang lebih kuat, Indonesia dapat memperbesar peran dalam rantai nilai industri satelit. Langkah ini juga akan memperkuat posisi nasional ketika bersaing di pasar regional yang makin terbuka.
Menuju Ekosistem Kuat
ASSI juga meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang adil atau level playing field bagi operator lokal dan global. Keseimbangan itu dinilai penting, terutama dalam hal biaya spektrum dan kewajiban operasional.
Tanpa perlakuan yang setara, operator domestik akan menghadapi beban persaingan yang jauh lebih berat. Akibatnya, peluang untuk membangun industri satelit yang mandiri bisa semakin mengecil.
Di tengah tren integrasi jaringan terestrial dan non-terestrial atau NTN menuju era 6G, satelit diperkirakan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem telekomunikasi nasional. Perkembangan ini membuat isu kedaulatan tidak lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis.
Rusdianto menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem nasional. Ia mengingatkan bahwa tanpa langkah tegas, Indonesia berisiko tertinggal di rumah sendiri.
