Transformasi digital yang kian masif di Indonesia ikut memperbesar risiko keamanan siber bagi perusahaan. Indosat Ooredoo Hutchison melalui Indosat Business menilai ancaman kini berkembang lebih kompleks, mulai dari AI fraud, deepfake, hingga ransomware yang menyasar sektor strategis.
Temuan itu disampaikan lewat whitepaper bertajuk A Business-Centric Framework for Enterprise Cyber-Resilience. Indosat Business menegaskan masih banyak perusahaan menghadapi resilience gap, yakni kondisi ketika digitalisasi melaju lebih cepat dibanding kesiapan organisasi membangun ketahanan siber.
Ancaman Kian Kompleks
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Danny Buldansyah, menyebut ketahanan siber kini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan bisnis. Menurut dia, keamanan siber tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan teknologi semata.
Ia menilai perusahaan membutuhkan sistem yang adaptif dan terintegrasi untuk menghadapi ancaman modern. Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring percepatan ekonomi digital di Indonesia.
Whitepaper itu disusun bersama pakar keamanan siber Charles Lim. Keduanya melihat bahwa pola serangan saat ini bergerak lebih cepat dan semakin sulit dideteksi.
Charles menjelaskan, munculnya AI-enabled fraud dan teknologi deepfake membuat organisasi harus mengubah pendekatan pertahanan. Ia menekankan pentingnya beralih dari respons reaktif menuju cyber resilience yang lebih berkelanjutan.
Lonjakan Penipuan Digital
Indosat Business mencatat peningkatan AI-related fraud hingga 1.550 persen di sektor fintech Indonesia. Angka itu menunjukkan ancaman penipuan berbasis teknologi semakin agresif dan terarah.
Modus yang digunakan antara lain deepfake dan AI voice impersonation untuk menyamar sebagai identitas tertentu. Pola ini membuat serangan semakin sulit dibedakan dari komunikasi yang sah.
Ancaman tersebut tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan pengguna. Dalam sektor keuangan digital, kepercayaan menjadi aset yang sangat krusial.
Karena itu, penguatan verifikasi identitas dan pemantauan transaksi dinilai perlu dilakukan lebih ketat. Perusahaan juga dituntut memperbarui sistem deteksi agar mampu mengimbangi evolusi serangan berbasis AI.
Risiko Bagi Layanan Publik
Selain penipuan digital, ancaman ransomware juga terus meningkat di berbagai sektor. Serangan terhadap pusat data nasional pada 2024 menjadi contoh nyata gangguan yang bisa meluas ke layanan publik.
Insiden tersebut sempat memengaruhi lebih dari 200 layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa serangan siber tidak hanya berdampak pada bisnis, tetapi juga pada aktivitas masyarakat luas.
Laporan Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025 menyebut hanya 11 persen organisasi di Indonesia yang dinilai siap menghadapi ancaman keamanan siber modern. Temuan itu menggambarkan masih besarnya pekerjaan rumah di level korporasi.
Di sisi lain, rata-rata kerugian akibat kebocoran data di Indonesia diperkirakan mencapai Rp15 miliar. Besarnya potensi kerugian membuat keamanan siber menjadi isu strategis, bukan sekadar biaya operasional tambahan.
Tekanan Regulasi Baru
Indosat Business juga menyoroti implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Aturan tersebut mendorong perusahaan memperkuat sistem pemantauan dan respons keamanan siber secara real-time.
Perusahaan juga memiliki kewajiban melaporkan insiden dalam waktu 72 jam. Batas waktu ini menuntut kesiapan proses internal yang lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.
Dalam whitepaper itu, Indosat Business membahas strategi penguatan seperti Zero Trust Architecture dan Human Firewall. Keduanya dinilai relevan untuk membangun pertahanan berlapis di tengah meningkatnya ancaman digital.
Pendekatan tersebut penting bagi sektor finansial, manufaktur, pemerintahan, hingga pendidikan. Melalui inisiatif ini, Indosat Business ingin mendorong perusahaan menempatkan ketahanan siber sebagai bagian dari strategi transformasi digital jangka panjang.
