Indonesia dinilai perlu segera membangun ekosistem industri antariksa yang utuh agar tidak terus menjadi pengguna teknologi luar negeri. Dorongan itu menguat setelah peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, ketika sejumlah pihak menegaskan pentingnya kemandirian ruang angkasa bagi masa depan ekonomi nasional.
Adi menuturkan, selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di dunia satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran sejumlah satelit riset. Ia menilai akses mandiri ke luar angkasa harus segera diwujudkan, salah satunya melalui pembangunan bandar antariksa nasional di wilayah strategis seperti Pulau Biak.
Ekosistem Antariksa Nasional
Adi menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh berhenti sebagai konsumen teknologi antariksa. Menurut dia, negara ini harus naik kelas menjadi pemain aktif dalam rantai industri ruang angkasa. Pernyataan itu disampaikan usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta. Ia menilai momentum tersebut harus diikuti dengan langkah konkret untuk membangun kemandirian nasional.
Ia menyoroti peran satelit sebagai benang digital yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, termasuk Miangas dan Pulau Rote, satelit dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas. Kondisi geografis Indonesia membuat layanan antariksa bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Karena itu, pembangunan ekosistem yang utuh dinilai menjadi keharusan.
Adi menilai selama lima dekade terakhir, Indonesia belum memiliki kapasitas antariksa yang lengkap. Kemampuan yang ada masih berkutat pada pengoperasian satelit dan misi riset terbatas. Padahal, kebutuhan nasional terus berkembang seiring pesatnya digitalisasi layanan publik dan ekonomi. Tanpa lompatan kebijakan, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain.
Ia juga menyebut kemandirian antariksa tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan satu lembaga. Pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional harus bergerak bersama. Kolaborasi itu dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen nilai tambah.
Biak Jadi Lokasi Strategis
Menurut Adi, Pulau Biak memiliki keunggulan geografis yang sangat besar untuk peluncuran satelit. Lokasinya berada di garis khatulistiwa, sehingga ideal untuk orbit ekuatorial dan geostasioner. Keunggulan ini membuat Biak dinilai layak menjadi bandar antariksa nasional. Posisi tersebut juga memberi efisiensi teknis yang sulit ditandingi lokasi lain.
Ia menyebut Biak dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen dibandingkan Cape Canaveral. Selain itu, kapasitas muatan satelit bisa meningkat sampai 25 persen. Efisiensi tersebut memberi daya tarik ekonomi dan operasional yang signifikan. Karena itu, Biak dipandang sebagai lokasi strategis bagi industri antariksa regional.
Adi menambahkan, Indonesia memiliki posisi yang sangat menguntungkan sebagai lahan parkir satelit geostasioner di kawasan ekuator. Keunggulan ini tidak hanya bernilai teknis, tetapi juga geopolitik. Negara dengan akses peluncuran yang kuat akan memiliki posisi tawar lebih baik dalam ekonomi antariksa. Hal itu membuat rencana spaceport di Biak semakin relevan.
Rencana pembangunan spaceport nasional disebut terus dipersiapkan pemerintah bersama BRIN dan sejumlah negara mitra. Rusia, India, dan Turki masuk dalam daftar pihak yang dapat terlibat dalam kerja sama. Skema tersebut menunjukkan bahwa proyek ini membutuhkan jejaring internasional yang kuat. Namun, kendali utama tetap harus berada di tangan Indonesia.
Kolaborasi dan Kebijakan
Adi menilai akses ke luar angkasa mustahil dibangun sendiri oleh pihak swasta. Infrastruktur peluncuran membutuhkan dukungan negara karena menyangkut kepentingan strategis nasional. Menurut dia, akses antariksa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama. Tanpa dukungan kebijakan, ekosistem sulit tumbuh secara menyeluruh.
Ia menekankan perlunya sovereign capability atau kemampuan mandiri yang berkelanjutan di sektor antariksa. Kemampuan itu tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga kebijakan yang konsisten. Dukungan politik menjadi faktor penting agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan. Selain itu, pengembangan talenta muda juga harus disiapkan sejak dini.
Di sisi lain, BRIN mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat manufaktur satelit belum berkembang utuh. Padahal, kebutuhan domestik sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas produksi.
Pemerintah disebut telah menyiapkan landasan regulasi untuk memperkuat sektor ini. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa dan rancangan aturan pengelolaan spaceport. KBLI 2025 juga mulai memasukkan manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi. Regulasi tersebut diharapkan memberi kepastian bagi investor dan pelaku industri.
Visi Ekonomi Antariksa
Kepala BRIN Arif Satria menilai seluruh langkah yang disiapkan pemerintah mengarah pada visi Indonesia 2045. Visi itu menempatkan ekonomi antariksa sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru. Sektor ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi. Selain itu, penguasaan teknologi antariksa akan memperkuat kedaulatan nasional.
Arif menilai Indonesia harus memanfaatkan momentum saat ini untuk membangun industri yang lebih mandiri. Pembangunan spaceport di Pulau Biak menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya melayani kebutuhan dalam negeri, tetapi juga pasar regional. Peluang itu dapat mendorong pertumbuhan industri turunan yang lebih luas.
Ia menekankan bahwa pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan sangat menentukan arah masa depan. Negara ini bisa tetap menjadi peserta dalam ekonomi antariksa, atau ikut mendefinisikan arah industrinya. Menurut Arif, keputusan strategis hari ini akan memengaruhi daya saing jangka panjang. Karena itu, konsistensi kebijakan menjadi kunci utama.
Dengan kebutuhan konektivitas yang terus meningkat, penguatan sektor antariksa menjadi semakin mendesak. Indonesia memiliki modal geografis, kebutuhan pasar, dan dukungan kebijakan yang mulai terbentuk. Tantangan berikutnya adalah mengubah semua modal itu menjadi ekosistem yang nyata. Jika hal itu tercapai, Indonesia berpeluang menjadi pemain penting dalam ekonomi antariksa kawasan.
