Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG kembali tertekan setelah pemerintah mengumumkan pembentukan badan usaha milik negara khusus ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Pandu Sjahrir, menilai pelemahan itu muncul karena pelaku pasar masih menunggu kepastian soal implementasi kebijakan tersebut.
Menurut Pandu, investor membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme kerja BUMN ekspor yang baru diumumkan pemerintah. Pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026, IHSG sempat anjlok lebih dari 2 persen di sesi awal, seiring respons pasar terhadap rencana pengelolaan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu.
IHSG Tertekan Sentimen Kebijakan
Pandu menjelaskan bahwa pasar saham pada dasarnya sangat sensitif terhadap kepastian kebijakan. Karena itu, pengumuman BUMN ekspor baru memicu reaksi hati-hati dari investor. Mereka ingin mengetahui bagaimana skema tersebut akan dijalankan dan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya.
Ia menyampaikan pandangan itu saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Menurut dia, investor cenderung menunggu hasil konkret sebelum mengambil keputusan baru. Sikap tersebut tercermin pada pergerakan IHSG yang melemah pada perdagangan hari ini.
Berdasarkan data RTI, IHSG berada di level 6.144 atau turun 174 poin setara 2,76 persen. Pelemahan ini terjadi setelah pasar menerima informasi mengenai kebijakan ekspor satu pintu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sentimen investor masih dibayangi ketidakpastian.
Danantara Fokus Tata Kelola
Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia disebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pemerintah juga ingin menutup celah praktik kurang bayar pajak yang selama ini berpotensi merugikan negara. Dengan skema baru ini, ekspor komoditas diharapkan menjadi lebih tertib dan transparan.
Adapun komoditas yang akan masuk dalam pengelolaan satu pintu mencakup kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi ferro alloy. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan itu dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Menurut dia, penjualan hasil sumber daya alam wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kontrol negara atas arus ekspor. Di sisi lain, pasar masih menghitung dampaknya terhadap pelaku usaha dan arus perdagangan. Karena itu, respons investor belum sepenuhnya positif terhadap pengumuman tersebut.
Investor Menunggu Kepastian
Pandu menegaskan bahwa pasar akan bergerak lebih baik apabila pelaku investasi sudah memahami manfaat dari BUMN ekspor baru. Ia menilai kepastian menjadi kunci utama agar investor kembali percaya diri. Jika penjelasan pemerintah dianggap cukup jelas, sentimen pasar berpeluang membaik.
Ia juga meminta investor tetap optimistis terhadap prospek pasar saham. Menurutnya, pergerakan negatif saat ini tidak selalu mencerminkan arah jangka panjang IHSG. Pasar, kata dia, akan menilai kebijakan berdasarkan hasil implementasi di lapangan.
Pandangan optimistis itu disampaikan dengan keyakinan bahwa pasar akan segera memahami arah kebijakan tersebut. Ia menilai dampak positif bisa muncul setelah mekanisme kerja BUMN ekspor berjalan lebih jelas. Dalam pandangannya, pasar hanya memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri.
Pasar Pantau Dampak Komoditas
Penguatan tata kelola ekspor berpotensi memberi dampak luas bagi pasar komoditas dan saham emiten terkait. Pelaku pasar akan mencermati apakah kebijakan ini mampu meningkatkan penerimaan negara. Mereka juga menunggu kejelasan soal efisiensi distribusi dan kepastian aturan ekspor.
Sejumlah investor menilai kebijakan satu pintu dapat membawa manfaat bila dijalankan secara konsisten. Namun, kebijakan baru juga berisiko memunculkan penyesuaian pada rantai bisnis yang sudah berjalan. Oleh karena itu, pasar memilih bersikap wait and see sambil memantau langkah pemerintah berikutnya.
Di tengah tekanan yang terjadi, arah IHSG masih sangat dipengaruhi persepsi terhadap kepastian kebijakan. Jika komunikasi pemerintah dan implementasi di lapangan berjalan baik, tekanan pasar dapat mereda. Sebaliknya, ketidakjelasan berkelanjutan berpotensi membuat volatilitas tetap tinggi.
