Herawati, mantan asisten rumah tangga yang melaporkan dugaan penganiayaan oleh majikannya, Rien Wartia Trigina alias Erin, menyatakan siap berdamai dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR RI. Sikap itu disampaikan di hadapan para anggota dewan pada Senin, 18 Mei 2026, di Jakarta Pusat. Herawati menegaskan, jalan damai masih terbuka jika ada itikad baik dari pihak terlapor. Ia juga meminta barang-barang pribadinya dikembalikan sebagai bagian dari penyelesaian yang adil.
Dalam kesempatan itu, Herawati mengaku tidak menutup pintu maaf meski dirinya mengaku menjadi korban kekerasan fisik dan verbal. Pernyataan tersebut memantik perhatian para legislator yang hadir dalam forum tersebut. Sejumlah anggota DPR menilai sikap Herawati menunjukkan keteguhan hati di tengah posisinya yang lemah secara hukum. Di sisi lain, kasus ini tetap menjadi sorotan karena memuat dugaan penganiayaan dan persoalan hak-hak pekerja rumah tangga.
Sikap Pemaaf Herawati
Herawati menyampaikan kesediaannya untuk berdamai dengan suara bergetar di ruang rapat Senayan. Ia menegaskan, perdamaian hanya mungkin terjadi jika Erin mengakui kesalahan yang dilakukan. Selain itu, ia meminta barang-barang miliknya, seperti handphone dan pakaian, dikembalikan. Menurut Herawati, permintaan itu merupakan bagian dari penyelesaian yang manusiawi.
Pernyataan tersebut membuat suasana rapat menjadi haru. Sejumlah anggota Komisi III DPR RI terlihat memberikan perhatian penuh saat Herawati berbicara. Bagi mereka, keberanian Herawati untuk memaafkan bukanlah hal kecil. Sikap itu dinilai menunjukkan kedewasaan emosional di tengah tekanan yang ia alami.
Widya Pratiwi menjadi salah satu anggota dewan yang menyampaikan apresiasi secara terbuka. Ia mengaku tersentuh oleh ketulusan Herawati saat menawarkan jalan damai. Menurut Widya, seseorang yang berada dalam posisi sulit tetap dapat menunjukkan martabat yang tinggi. Ia juga menegaskan bahwa memaafkan tidak selalu berarti kalah.
Widya menilai, hati yang besar adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Ia menyebut Herawati telah memberi contoh baik tentang keteguhan dan kemuliaan hati. Dalam pandangannya, proses hukum tetap berjalan tanpa harus menutup ruang rekonsiliasi. Karena itu, ia mendorong semua pihak untuk menyikapi perkara ini secara arif.
Dorongan Penyelesaian Kekeluargaan
Pimpinan sidang Habiburokhman turut mengemukakan pandangannya mengenai penyelesaian perkara tersebut. Ia mendorong pendekatan restoratif jika kedua belah pihak sama-sama bersedia. Menurutnya, hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga semestinya dilandasi semangat kekeluargaan. Karena itu, penyelesaian secara damai dinilai lebih baik bila memungkinkan.
Habiburokhman menyebut, orang yang tinggal dan berinteraksi dalam satu rumah seharusnya saling menghormati. Ia menilai pekerja rumah tangga merupakan bagian dari kehidupan keluarga sehari-hari. Dengan pendekatan seperti itu, konflik diharapkan tidak semakin meluas. Ia juga menekankan pentingnya musyawarah dalam mencari titik temu.
Dalam forum tersebut, ia meminta semua pihak menahan diri agar proses hukum tidak berubah menjadi pertikaian yang lebih panjang. Penyelesaian kekeluargaan, menurutnya, bisa menjadi jalan yang menenangkan jika dilakukan dengan iktikad baik. Ia juga mengingatkan bahwa pemulihan hak korban tetap harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, perdamaian tidak menghapus tanggung jawab moral dari pihak yang diduga bersalah.
Sejumlah anggota dewan lain juga mengamati bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran penting bagi publik. Hubungan kerja di rumah tangga kerap berlangsung tanpa pengawasan ketat, sehingga perlindungan pekerja menjadi isu yang sensitif. Karena itu, forum DPR dipandang sebagai ruang penting untuk mempertemukan keadilan dan kemanusiaan. Langkah damai dinilai hanya layak ditempuh bila hak korban benar-benar dipenuhi.
Awal Mula Laporan
Dugaan penganiayaan ini mencuat setelah Herawati melaporkan Erin ke Polres Metro Jakarta Selatan. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 28 April 2026. Herawati mengaku dipukul di bagian kepala menggunakan sapu lidi dan ditendang di bagian kepala. Ia menyebut kekerasan itu dipicu oleh ketidakpuasan majikan terhadap hasil pekerjaannya.
Dalam pengakuannya, Herawati mengatakan dirinya saat itu berusaha menjalankan tugas rumah tangga seperti biasa. Namun, situasi berubah ketika terjadi kemarahan dari pihak majikan. Insiden tersebut kemudian membuatnya memilih meninggalkan rumah. Ia mengaku pergi tanpa sempat membawa barang-barang pribadinya.
Barang yang tertinggal antara lain handphone, pakaian, dan dokumen identitas berupa KTP. Hingga kini, Herawati menyebut barang-barang tersebut masih dikuasai oleh pihak terlapor. Kondisi itu menambah berat beban yang ia tanggung setelah kejadian. Karena itu, permintaan pengembalian barang menjadi salah satu syarat penting bagi kemungkinan damai.
Laporan yang diajukannya juga berujung pada laporan balik dari pihak majikan. Herawati disebut dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Situasi ini membuat perkara berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks. Meski demikian, Herawati tetap berharap ada penyelesaian yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan martabatnya.
Potret Pekerja Rumah Tangga
Kasus Herawati kembali membuka perhatian publik terhadap posisi pekerja rumah tangga di Indonesia. Dalam banyak kasus, pekerja rumah tangga berada pada relasi yang rentan karena bekerja di ruang privat. Mereka juga kerap tidak memiliki akses perlindungan yang memadai saat menghadapi konflik. Kondisi itu membuat penyelesaian adil menjadi tantangan tersendiri.
Forum di Komisi III DPR RI memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bukan semata urusan individu. Ada dimensi relasi kerja, perlindungan hukum, dan etika kemanusiaan yang saling bertaut. Karena itu, penyelesaian kasus semacam ini membutuhkan kehati-hatian. Semua pihak perlu memastikan bahwa korban memperoleh haknya secara utuh.
Respons para anggota dewan juga menunjukkan bahwa empati masih menjadi unsur penting dalam proses hukum. Sikap pemaaf Herawati dinilai patut dihargai, namun tidak boleh mengaburkan substansi persoalan. Dugaan kekerasan tetap harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, ruang dialog tetap perlu dijaga agar solusi terbaik dapat dicapai.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa hubungan kerja di rumah tangga harus dilandasi penghormatan dan tanggung jawab. Ketika terjadi dugaan kekerasan, penyelesaian tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Pemulihan hak korban, pengakuan atas kesalahan, dan perlindungan hukum harus berjalan beriringan. Dengan begitu, keadilan tidak berhenti pada kata damai semata.
