Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Dalam momentum itu, aliansi menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan perlu bergerak lebih cepat dan terukur.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menilai kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memperkuat peran ekonomi perempuan. Menurut dia, komitmen bersama harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata. G20 EMPOWER sendiri merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Tantangan Perempuan di Ekonomi
Rinawati menyebut kesenjangan pembiayaan masih menjadi hambatan utama bagi perempuan, terutama mereka yang bergerak di sektor UMKM. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga dinilai masih rendah di berbagai level. Akses terhadap ekonomi digital pun belum merata, sehingga banyak pelaku usaha perempuan tertinggal dalam transformasi pasar. Kondisi ini membuat peluang pertumbuhan ekonomi perempuan belum sepenuhnya optimal.
Ia menegaskan bahwa Komunike 2025 kembali menyoroti masalah yang sama, mulai dari pembiayaan hingga representasi perempuan. Menurut dia, percepatan akses digital harus menjadi bagian penting dari agenda pemberdayaan. Tanpa akses yang setara, perempuan sulit bersaing dalam ekosistem usaha yang makin digital dan kompetitif. Karena itu, isu perempuan dalam ekonomi global tidak lagi bisa dipandang sebagai agenda tambahan.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengangkat tema UHURU, Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut menempatkan kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan, dan pengadaan inklusif sebagai tiga fokus utama. Selain itu, perluasan inklusi digital dan STEAM juga masuk dalam prioritas. Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa perempuan harus diposisikan sebagai bagian dari penggerak ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat.
Rinawati menilai agenda tersebut sejalan dengan kebutuhan perempuan di banyak negara, termasuk Indonesia. Ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi perempuan bersifat struktural dan memerlukan respons lintas sektor. Dukungan yang hanya bersifat simbolik dinilai tidak cukup untuk mengubah kondisi di lapangan. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang membuka akses secara adil dan berkelanjutan.
Kolaborasi untuk Perempuan UMKM
G20 EMPOWER mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan jejaring Advocates global untuk memperluas dampak program. Menurut Rinawati, kolaborasi itu penting agar pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berjalan sendiri-sendiri. Keterhubungan antaraktor diyakini dapat mempercepat penyusunan kebijakan dan implementasi di lapangan. Dengan begitu, program yang lahir bisa lebih relevan dengan kebutuhan pelaku usaha perempuan.
Di Indonesia, momentum International Women's Day 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Kolaborasi lintas kementerian dan sektor disebut penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti di tataran wacana. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi perempuan untuk naik kelas.
Rinawati menyebut sejumlah inisiatif yang dapat menjadi pengungkit, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, dan pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. G20 EMPOWER juga membuka peluang kolaborasi dengan IWAPI untuk memperkuat jejaring pelaku usaha perempuan. Program-program itu diarahkan untuk membangun rantai dukungan yang lebih utuh dari pendidikan hingga dunia usaha. Dengan pendekatan tersebut, perempuan dapat memiliki jalur pengembangan yang lebih jelas.
Menurut dia, penguatan UMKM perempuan tidak hanya soal modal, tetapi juga soal pendampingan dan akses pasar. Literasi digital, pembinaan talenta, hingga pengelolaan usaha menjadi bagian penting dari ekosistem yang harus dibangun. Jika seluruh unsur ini berjalan selaras, daya saing perempuan akan meningkat secara signifikan. Pada akhirnya, kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin terlihat.
Agenda Digital Perempuan
Salah satu fokus utama G20 EMPOWER adalah memperluas inklusi digital bagi perempuan agar tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi. Langkah ini mencakup pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal sebagai pusat pembelajaran dan berbagi praktik baik. Selain itu, perluasan implementasi WE-Finance Code juga menjadi agenda penting untuk mendukung akses pembiayaan. Seluruh inisiatif itu diarahkan agar perempuan lebih siap bersaing di pasar digital.
Kelompok kerja yang dibentuk aliansi juga menunjukkan bahwa isu perempuan ditangani secara tematik dan terukur. Lima kelompok kerja utama mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Setiap kelompok memiliki peran berbeda, tetapi saling mendukung dalam satu tujuan besar. Yakni memastikan pemberdayaan perempuan dapat diukur, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan.
Rinawati menilai penguatan sistem menjadi syarat agar program tidak berhenti pada seremonial tahunan. Sistem itu mencakup data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta perempuan. Dengan basis data yang baik, pemerintah dan mitra dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Tanpa sistem yang kuat, dampak program berisiko tidak bertahan lama.
Selain digital, G20 EMPOWER juga menyoroti pentingnya transisi energi yang inklusif bagi perempuan. Isu ini dinilai relevan karena masa depan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh perubahan sektor energi dan teknologi. Pelibatan perempuan sejak awal akan memperkecil kesenjangan baru dalam ekonomi hijau. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tetap selaras dengan arah pembangunan global.
Komitmen Berkelanjutan bagi Perempuan
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan agar aliansi dapat terus berjalan hingga 2030. Usulan itu disertai penyempurnaan Terms of Reference untuk memperjelas arah kerja dan keberlanjutan kelembagaan. Langkah ini disebut sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Dengan kerangka itu, komitmen diharapkan tidak mudah berubah mengikuti dinamika politik.
Rinawati mengatakan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan tersebut dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menilai seluruh unsur itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena itu, pendekatan kebijakan harus dirancang secara terpadu dan jangka panjang.
Menurut dia, perempuan tidak hanya perlu diberi ruang untuk berpartisipasi, tetapi juga didorong menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan publik-swasta yang kuat akan membantu membuka akses yang lebih luas ke kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Jika ekosistemnya konsisten, manfaatnya akan terasa tidak hanya hari ini, tetapi juga di masa depan. Itulah sebabnya keberlanjutan menjadi unsur yang sangat ditekankan.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D Yosetya, turut menegaskan bahwa IWD 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian membangun ekosistem yang benar-benar terbuka. Dengan langkah itu, perempuan dapat menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
