Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku UMKM. Kesenjangan akses pembiayaan, keterbatasan keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya akses ke ekonomi digital dan pasar menjadi sorotan utama. Isu ini mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dibutuhkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurutnya, komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Kolaborasi Lintas Sektor
Rinawati mengatakan G20 EMPOWER berperan sebagai aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Ia menjelaskan, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif turut diperkuat, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Langkah itu menjadi dasar perluasan agenda pemberdayaan perempuan di level berikutnya.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut mencakup kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus ini dinilai penting agar perempuan memiliki ruang lebih besar dalam rantai nilai ekonomi global.
Rinawati menilai kemitraan publik dan swasta harus bergerak lebih sistematis agar dampaknya benar-benar terasa. Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan jejaring advokasi global, serta pelibatan pelaku usaha. Dengan pendekatan itu, pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada pernyataan, melainkan masuk ke implementasi nyata.
Hambatan Yang Masih Ada
Rinawati menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ekonomi global. Komunike 2025 menegaskan masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga masih rendah.
Hambatan lain adalah akses terhadap ekonomi digital yang belum merata. Kondisi ini membuat banyak perempuan, khususnya pelaku UMKM, belum optimal memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Akibatnya, daya saing usaha perempuan masih tertinggal dibandingkan kelompok yang memiliki akses lebih baik.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan program sesaat. Diperlukan data yang kuat, pemantauan berkelanjutan, serta kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Tanpa itu, kesenjangan yang sama berisiko terus berulang.
G20 EMPOWER kemudian mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code dan memperkuat Global Advocates Network. Di sisi lain, pengembangan lima kelompok kerja utama menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat hasil yang lebih konkret.
Agenda Di Indonesia
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama tersebut mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Dengan sinergi ini, peluang partisipasi perempuan di ekonomi formal diharapkan semakin besar.
Rinawati juga menyebut berbagai inisiatif lanjutan yang dapat dikembangkan di dalam negeri. Inisiatif itu antara lain #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. G20 EMPOWER juga membuka ruang kolaborasi dengan IWAPI agar ekosistem usaha perempuan semakin kuat.
Penguatan talenta perempuan disebut menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Langkah tersebut tidak hanya mendorong perempuan terlibat sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai pemimpin dan inovator. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan dapat menjangkau lebih banyak sektor dan generasi baru.
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperluas kerja sama lintas sektor. Ruang kolaborasi itu mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Menurutnya, agenda tersebut akan lebih efektif jika dijalankan secara terpadu.
Komitmen Hingga Dua Ribu Tiga Puluh
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Penyempurnaan Terms of Reference juga didorong agar arah kerja organisasi lebih jelas dan berkesinambungan. Usulan ini diselaraskan dengan G20 Leader's Declaration 2025.
Dokumen tersebut menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Bagi G20 EMPOWER, prinsip itu harus menjadi dasar kebijakan yang dapat dijalankan secara nyata. Dengan begitu, kesetaraan tidak berhenti pada komitmen normatif semata.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menegaskan bahwa peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia menilai pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur.
Yessie menambahkan, ekosistem yang dibangun harus benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Ia menilai perempuan tidak cukup hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Perempuan harus didorong menjadi penggerak utama dalam proses tersebut.
