Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menyebut komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, perempuan tidak boleh hanya menjadi bagian dari pertumbuhan, tetapi juga penggerak utamanya.
Ekonomi Perempuan
Rinawati menjelaskan bahwa G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai negara anggota. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai ditempatkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif kemudian diperkuat melalui Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Langkah ini menjadi dasar untuk memperluas partisipasi perempuan dalam rantai nilai ekonomi.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut menekankan tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus itu dinilai penting untuk menjawab tantangan akses dan representasi yang masih timpang.
Rinawati menilai momentum International Women's Day 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kolaborasi itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Ia menilai sinergi tersebut perlu berjalan konsisten agar dampaknya terasa luas.
Akses Pembiayaan
Rinawati menyoroti bahwa Komunike 2025 kembali menggarisbawahi lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah, sementara akses terhadap ekonomi digital juga belum merata. Kondisi tersebut dinilai menghambat percepatan pertumbuhan usaha yang dipimpin perempuan.
Untuk menjawab tantangan itu, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code dan memperkuat Global Advocates Network. Langkah tersebut ditujukan agar dukungan terhadap perempuan pelaku usaha lebih terstruktur dan berbasis data.
Selain itu, G20 EMPOWER mengembangkan lima kelompok kerja utama yang berfokus pada Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Pembentukan kelompok kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas isu. Dengan demikian, agenda pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada deklarasi.
Rinawati menegaskan bahwa penguatan sistem, mulai dari data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta, diperlukan agar program berjalan berkelanjutan. Menurutnya, dampak kebijakan harus tidak hanya terasa dalam jangka pendek. Tujuan akhirnya adalah menciptakan manfaat yang bertahan lama bagi perempuan dan UMKM.
Inklusi Digital
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa isu kesetaraan masih menjadi agenda strategis dunia.
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan. Ruang kerja sama itu mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia melihat kerja sama tersebut penting untuk menghadapi perubahan ekonomi yang semakin cepat.
Sejumlah inisiatif lanjutan juga didorong, antara lain #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. G20 EMPOWER juga membuka ruang kolaborasi dengan IWAPI untuk memperluas jejaring kewirausahaan perempuan. Seluruh program itu diarahkan agar perempuan lebih siap bersaing di ekonomi digital.
Rinawati menekankan bahwa kolaborasi publik-swasta yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, dan kemitraan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Ia menilai perempuan harus memperoleh akses yang setara untuk memimpin, berinovasi, dan memasuki pasar. Dengan pendekatan itu, pemberdayaan ekonomi perempuan dapat menjadi motor pertumbuhan yang lebih inklusif.
Kolaborasi Lintas Sektor
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menyampaikan bahwa peringatan IWD 2026 harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurutnya, pemberdayaan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata. Ia menilai momentum tersebut penting untuk mendorong perubahan yang lebih cepat.
Yessie menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur. Ekosistem yang dibangun juga harus benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Dengan begitu, perempuan dapat terlibat lebih aktif dalam rantai pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai penguatan kerja sama lintas sektor akan membantu memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas. Dunia usaha, pemerintah, dan jaringan advokasi global perlu bergerak dalam arah yang sama. Konsistensi itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pemberdayaan perempuan.
G20 EMPOWER menegaskan bahwa agenda pemberdayaan ekonomi perempuan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas. Melalui kolaborasi yang sistematis, program yang berbasis data, dan dukungan lintas lembaga, hambatan yang selama ini membatasi perempuan diharapkan semakin menyempit. Aliansi tersebut berharap perempuan dapat berperan lebih besar sebagai pelaku utama pertumbuhan ekonomi.
