Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret, saat aliansi itu menekankan pentingnya akses yang setara terhadap pembiayaan, pasar, dan pengambilan keputusan.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan jejaring Advocates global dibutuhkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut dia, komitmen yang dibangun sejak 2019 harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, inklusif, dan berdampak langsung bagi perempuan pelaku usaha.
G20 EMPOWER Dorong Akses Perempuan
G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Aliansi ini dibentuk untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Rinawati menyebut, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER turut diperkuat untuk mendukung agenda itu.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, aliansi ini mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut menekankan kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Dalam Komunike 2025, G20 EMPOWER kembali menyoroti kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi dalam pengambilan keputusan, dan lambatnya akses ke ekonomi digital. Kondisi itu dinilai masih menjadi penghambat utama bagi perempuan untuk tumbuh lebih cepat di sektor ekonomi.
Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta
Rinawati menilai momentum International Women's Day 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu diarahkan pada pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan.
Ia menekankan pentingnya pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal sebagai sarana berbagi praktik terbaik. Selain itu, perluasan implementasi WE-Finance Code dan penguatan Global Advocates Network juga menjadi bagian dari tindak lanjut yang didorong aliansi ini.
G20 EMPOWER juga menyiapkan lima kelompok kerja utama, yakni Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Menurut Rinawati, seluruh langkah tersebut harus didukung sistem data dan pemantauan yang kuat agar hasilnya benar-benar terukur.
Ia menilai kemitraan publik-swasta yang konsisten akan menjadi kunci agar perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangannya, perempuan juga harus tampil sebagai penggerak utama di berbagai lini pembangunan ekonomi.
Fokus UMKM Dan Ekonomi Digital
Di Indonesia, G20 EMPOWER melihat peluang besar untuk memperkuat dukungan bagi UMKM perempuan melalui literasi digital dan pembukaan akses pasar. Inisiatif seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, dan pembangunan pipeline dari siswi hingga startup disebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Kolaborasi dengan IWAPI juga didorong untuk memperluas jejaring usaha perempuan di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing, terutama di tengah percepatan transformasi digital.
Selain penguatan usaha, G20 EMPOWER mendorong transisi energi yang inklusif dan pembinaan talenta perempuan masa depan. Agenda tersebut dinilai penting agar perempuan ikut terlibat dalam sektor-sektor strategis yang sedang berkembang.
Rinawati menyebut, penguatan sistem mulai dari data, pembiayaan, hingga pengembangan talenta diperlukan agar program pemberdayaan perempuan berkelanjutan. Dengan begitu, dampaknya tidak hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Menuju Komitmen Hingga Dua Ribu Tiga Puluh
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menegaskan bahwa peringatan International Women's Day 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan lewat langkah yang konkret.
Ia menyatakan dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian membangun ekosistem yang membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Dengan arah kebijakan yang konsisten, perempuan diyakini dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Rinawati menutup dengan ajakan agar berbagai pihak terlibat aktif dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut dia, dukungan kebijakan yang konsisten dan kemitraan lintas sektor akan menentukan keberhasilan upaya tersebut dalam jangka panjang.
