Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu itu mencakup kesenjangan pembiayaan, minimnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke pasar digital, yang menjadi perhatian pada peringatan International Women's Day 2026.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menilai agenda tersebut harus diterjemahkan menjadi implementasi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemberdayaan perempuan dan UMKM
Rinawati menjelaskan, G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini fokus pada kepemimpinan perempuan, kewirausahaan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai ditempatkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER, turut diperkuat. Menurut Rinawati, langkah itu menjadi fondasi penting untuk memperluas dampak program.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema itu mencakup kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan kini bergerak ke arah yang lebih sistematis.
Hambatan akses dan keputusan
Rinawati menyoroti bahwa perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam ekonomi global. Komunike 2025 menegaskan masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga dinilai masih rendah.
Ia menambahkan, akses terhadap ekonomi digital perlu dipercepat agar perempuan tidak tertinggal dalam perubahan pasar. Keterbatasan literasi dan jaringan menjadi salah satu penghalang utama. Karena itu, dukungan kebijakan dan pendampingan dianggap sangat penting.
G20 EMPOWER mendorong sejumlah langkah tindak lanjut untuk menjawab persoalan tersebut. Upaya itu meliputi pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, dan penguatan Global Advocates Network. Selain itu, aliansi ini juga mengembangkan lima kelompok kerja utama.
Kolaborasi lintas sektor
Lima kelompok kerja yang dimaksud mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Rinawati menilai penguatan struktur kerja itu penting agar program tidak berhenti pada seremoni. Dengan pendekatan berbasis data, dampak kebijakan dapat dipantau lebih jelas.
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama tersebut mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Sinergi lintas lembaga dipandang menjadi kunci agar hasilnya lebih nyata.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, dan pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. Kolaborasi dengan IWAPI turut didorong untuk memperkuat ekosistem usaha perempuan. Menurutnya, penguatan talenta sejak dini akan membantu menciptakan pemimpin ekonomi perempuan di masa depan.
Agenda menuju 2030
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan serta penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Langkah itu sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Bagi aliansi tersebut, keberlanjutan menjadi syarat penting agar program tidak terputus.
Rinawati menegaskan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, dan pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menilai kebutuhan perempuan harus dijawab melalui kebijakan yang saling terhubung.
Ia menambahkan, sistem yang kuat dibutuhkan mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Tujuannya agar program pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak sesaat. Dengan komitmen publik dan swasta yang konsisten, perempuan diharapkan bukan hanya ikut tumbuh, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
