Teknologi direct to device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena memungkinkan ponsel dan perangkat sensor terhubung langsung ke satelit. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski regulasi dan kedaulatan data masih menjadi tantangan utama.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menyebut D2D terbagi dalam dua kategori, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Ia menegaskan, arah pemanfaatan teknologi ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan aturan, spektrum frekuensi, dan model bisnis di Indonesia.
D2D Satelit Makin Menarik
Rusdianto menjelaskan, direct to device memungkinkan ponsel terkoneksi langsung ke jaringan satelit tanpa perlu infrastruktur tambahan seperti BTS. Skema ini dinilai relevan untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan seluler.
Selain ponsel, perangkat sensor di sektor maritim, industri, hingga logistik juga dapat mengirim data secara langsung ke satelit. Dengan begitu, proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat dan real-time.
Ia menuturkan, selama ini sensor IoT umumnya mengirim data melalui pengumpul terlebih dahulu sebelum diteruskan ke satelit. Dalam model baru, sensor dapat mengirim data langsung ke satelit tanpa perantara.
Perubahan tersebut dinilai dapat membuka pasar baru bagi layanan berbasis satelit di Indonesia. Namun, adopsinya tetap bergantung pada kesiapan ekosistem teknologi dan dukungan kebijakan.
PNT Jadi Kebutuhan Strategis
Selain D2D, kebutuhan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga meningkat di tengah tensi geopolitik global. Banyak negara kini mendorong kemandirian sistem navigasi agar tidak sepenuhnya bergantung pada GPS.
Rusdianto menyebut, persaingan di sektor ini sudah menyerupai perang satelit modern. Setiap negara berupaya memiliki sistem navigasinya sendiri untuk menjaga kepentingan strategis nasional.
Ia menilai PNT akan menjadi komponen penting dalam banyak sektor, termasuk transportasi, pertahanan, dan layanan berbasis lokasi. Karena itu, penguasaan teknologi navigasi dinilai tidak bisa diabaikan.
Bagi Indonesia, pengembangan PNT dapat menjadi bagian dari penguatan kedaulatan digital. Langkah ini juga dapat memperluas manfaat satelit bagi kebutuhan publik dan industri.
Regulasi Masih Menunggu
Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah mengkaji model operasional serta penggunaan spektrum frekuensi.
Saat ini, layanan D2D dapat menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk mendukung layanan dalam skala luas.
Di tingkat global, International Telecommunication Union masih membahas penambahan alokasi frekuensi untuk teknologi ini. Proses tersebut diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028.
Menurut Rusdianto, kepastian regulasi menjadi faktor penting agar industri dapat menyiapkan investasi secara tepat. Tanpa aturan yang jelas, adopsi teknologi berisiko berjalan lambat.
Kedaulatan Data Jadi Fokus
ASSI menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dalam penerapan direct to device di Indonesia. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar manfaat ekonominya lebih luas.
Namun, pengembangan infrastruktur tersebut membutuhkan waktu dan investasi besar. Karena itu, ASSI melihat perlu ada tahapan awal yang realistis dan dapat segera dijalankan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah memastikan data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia. Skema ini dinilai penting meski infrastruktur satelitnya melibatkan pihak asing.
Rusdianto menegaskan, data konsumen harus tetap berada dalam pengawasan nasional karena menyangkut kedaulatan digital. Dengan begitu, Indonesia tetap memiliki kendali atas informasi yang dihasilkan dari layanan tersebut.
Persaingan global yang melibatkan Starlink, Amazon, hingga perusahaan asal China juga membuat dinamika industri satelit semakin ketat. Situasi ini menuntut Indonesia bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam adopsi teknologi baru.
ASSI menilai masa depan industri satelit nasional akan sangat dipengaruhi oleh kecepatan adaptasi terhadap direct to device. Pemerintah, pada akhirnya, dituntut sigap membaca peluang sekaligus menjaga kepentingan strategis negara.
