Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu itu mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret, ketika dorongan untuk kesetaraan ekonomi kembali menjadi perhatian global.
Hambatan yang disorot mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. G20 EMPOWER menilai persoalan tersebut hanya dapat dijawab melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan jejaring advokat global yang berjalan konsisten.
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Menurut dia, aliansi G20 EMPOWER terus mendorong kolaborasi yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Rinawati menjelaskan bahwa G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.
Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM juga mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi.
Penguatan itu dilakukan melalui sejumlah inisiatif, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Menurut Rinawati, langkah tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan program tidak berhenti pada deklarasi semata.
Tantangan Akses Dan Kepemimpinan
Rinawati menyoroti tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ekonomi global, terutama di sektor pembiayaan. Komunike 2025 disebut menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan bagi usaha perempuan masih lebar.
Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai masih rendah. Kondisi tersebut membuat banyak kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan perempuan, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
Hambatan lain muncul pada akses terhadap ekonomi digital dan partisipasi dalam sektor masa depan. Karena itu, G20 EMPOWER menilai percepatan inklusi digital menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan ekonomi perempuan.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengangkat tema UHURU, yakni Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini mencakup kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Langkah Lanjutan G20 EMPOWER
Untuk menindaklanjuti tantangan tersebut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code agar akses pembiayaan bagi usaha perempuan semakin terbuka.
Penguatan Global Advocates Network menjadi bagian lain dari agenda yang didorong. Selain itu, G20 EMPOWER mengembangkan lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.
Rinawati menilai seluruh agenda itu harus diterjemahkan menjadi implementasi yang lebih sistematis dan berbasis data. Menurut dia, program yang kuat perlu memiliki ukuran capaian yang jelas agar dampaknya nyata bagi perempuan.
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama tersebut mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan.
Kolaborasi Publik Dan Swasta
G20 EMPOWER juga mendorong berbagai inisiatif lanjutan, seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat literasi digital, kepemimpinan perempuan, serta pipeline dari siswi hingga startup.
Di tingkat global, aliansi ini mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu disebut sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan.
Sementara itu, Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya mengatakan peringatan IWD 2026 harus menjadi momentum penguatan komitmen bersama. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat dan ekosistem yang membuka akses nyata.
