Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia, atau DSI, sebagai langkah baru untuk memperkuat tata kelola perdagangan komoditas. Kehadiran badan ini diproyeksikan mampu menambah cadangan devisa negara hingga US$44 miliar, setara sekitar Rp778 triliun, sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia, Fithra Faisal, menjelaskan bahwa DSI akan fokus menertibkan pencatatan ekspor komoditas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengamankan devisa negara, mengurangi praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memperbaiki kualitas data perdagangan nasional.
Ekspor Komoditas dan Devisa
Fithra mengatakan pembentukan DSI merupakan solusi jangka panjang untuk mengonsolidasikan data ekspor. Menurut dia, pembenahan ini dibutuhkan agar kebocoran potensi penerimaan negara dapat ditekan secara lebih sistematis.
Ia menilai pencatatan yang tertib akan membantu pemerintah memetakan arus komoditas secara lebih akurat. Dengan begitu, negara memiliki basis data yang lebih kuat untuk menjaga cadangan devisa.
Dalam keterangannya, Fithra menyebut konsolidasi ekspor lewat satu pintu bukanlah konsep baru. Sejumlah negara, seperti Qatar, Arab Saudi, Malaysia, dan India, disebut telah menerapkan pendekatan serupa.
Ia menambahkan bahwa mekanisme tersebut dapat menjadi alat untuk memulihkan potensi kekayaan negara yang selama ini hilang. Karena itu, DSI diposisikan sebagai instrumen penguatan tata kelola ekspor, bukan sekadar badan administrasi.
Rupiah dan Stabilitas Makro
Menurut Fithra, pembentukan DSI juga berpotensi memperkuat nilai tukar rupiah ke level Rp16.900 per dolar AS. Proyeksi itu muncul karena pencatatan ekspor yang lebih baik diyakini akan meningkatkan arus devisa masuk ke dalam negeri.
Ia menyebut kebijakan ini dapat memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi dasar hingga 0,8 persen. Angka tersebut dinilai lahir dari perbaikan administrasi perdagangan yang berdampak langsung pada penerimaan negara.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen menciptakan tata kelola komoditas dari hulu hingga hilir yang transparan dan akuntabel. Sistem yang bisa ditelusuri diharapkan memberi kepastian bisnis bagi pelaku usaha.
Fithra menegaskan upaya ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi nasional secara berkelanjutan. Dengan fondasi data yang lebih rapi, kebijakan fiskal dan moneter juga dinilai akan lebih presisi.
Kerugian Negara dan Reformasi
Fithra mengungkap perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik under-invoicing sudah berlangsung sejak satu setengah tahun terakhir. Kajian internal kabinet menemukan indikasi hilangnya kekayaan negara sebesar Rp15.400 triliun sepanjang 1991 hingga 2024.
Nilai itu setara dengan 64 persen dari total produk domestik bruto Indonesia saat ini, yang mencapai sekitar Rp24.000 triliun. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencatatan transaksi sudah berlangsung lama dan berdampak luas.
Ia menilai kelemahan sistem pencatatan selama 34 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab utama kerugian itu. Karena itu, langkah konsolidatif yang berjalan selama enam bulan terakhir dinilai harus diteruskan dengan disiplin.
DSI diharapkan dapat beroperasi secara profesional saat mulai berjalan penuh. Fithra menekankan bahwa profesionalisme menjadi syarat penting agar badan baru ini benar-benar efektif.
Tata Kelola dan Transparansi
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai pembentukan badan ekspor khusus dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Ia mencontohkan Ghana yang berhasil membentuk lembaga khusus untuk komoditas kakao.
Menurut Toto, manfaat besar hanya akan muncul jika pengelola mengedepankan integritas. Karena itu, jajaran pimpinan perlu diaudit secara berkala agar lembaga tetap berada dalam koridor yang sehat.
Ia juga menilai keterbukaan informasi harus dijalankan secara konsisten untuk meminimalisir manipulasi dokumen ekspor. Transparansi menjadi kunci agar setiap transaksi dapat dipantau dengan lebih mudah.
Toto menambahkan tata kelola yang baik sebenarnya bisa diimplementasikan langsung di lapangan. Jika mekanismenya rapi, manfaat bagi negara dan pemangku kepentingan lain dapat diperoleh secara optimal.
