Istilah ultra-processed food atau UPF kembali ramai dibahas di media sosial, terutama setelah sarden kalengan yang sempat dianggap UPF justru disebut bukan termasuk kategori tersebut. Perdebatan ini memunculkan anggapan seolah-olah UPF pasti tidak sehat, sedangkan non-UPF otomatis lebih baik. Padahal, menurut pakar teknologi pangan, penilaian seperti itu terlalu sederhana. Isu ini menjadi penting karena berpengaruh pada cara masyarakat memahami makanan olahan sehari-hari.
Pakar teknologi pangan IPB University, Prof Dr Ir Purwiyatno Hariyadi, menilai konsep UPF masih menyisakan perdebatan di kalangan ilmiah. Ia menegaskan, istilah tersebut belum sepenuhnya konsisten sehingga sering menimbulkan bias dan multitafsir dalam penerapannya. Karena itu, status sebuah pangan tidak seharusnya dinilai hanya dari label UPF. Penilaian perlu melihat kualitas pangan secara lebih menyeluruh.
UPF dan salah paham publik
Konten kesehatan di media sosial belakangan gencar mengajak masyarakat menghindari makanan yang dianggap terlalu diproses. Mi instan, nugget, sosis, hingga produk kemasan lain kerap masuk daftar yang dicurigai sebagai UPF. Akibatnya, sebagian orang langsung menganggap semua makanan berlabel UPF tidak sehat. Padahal, kesimpulan tersebut belum tentu tepat untuk setiap produk.
Prof Purwiyatno menjelaskan bahwa istilah UPF sering memunculkan salah paham karena definisinya belum terdeskripsi dengan baik. Dalam praktiknya, penerapan kategori ini dapat menjadi bias, multitafsir, dan tidak konsisten. Kondisi itu membuat masyarakat mudah menarik kesimpulan yang terlalu jauh. Ia menilai, masalah utama justru terletak pada cara istilah tersebut dipahami.
Menurutnya, pangan olahan memiliki karakteristik yang sangat beragam, baik dari sisi proses, kandungan gizi, maupun fungsinya. Ketika sebuah produk langsung dicap UPF, produk itu sering dipersepsikan tidak menyehatkan tanpa kajian lebih lanjut. Padahal, ada produk yang tetap menyumbang zat gizi penting bagi tubuh. Karena itu, penilaian sebaiknya tidak berhenti pada label semata.
Kandungan gizi tetap penting
Prof Purwiyatno menegaskan bahwa sebuah pangan tidak bisa dinilai sehat atau tidak sehat hanya berdasarkan tingkat pengolahannya. Kandungan gizi, keamanan pangan, porsi, dan frekuensi konsumsi harus ikut diperhitungkan. Dengan pendekatan tersebut, penilaian menjadi lebih adil dan akurat. Hal ini penting agar masyarakat tidak salah memahami informasi gizi.
Ia menyebut, ada produk olahan yang justru memberi manfaat bagi asupan gizi masyarakat. Produk tersebut bisa mengandung vitamin, mineral, protein, atau zat gizi lain yang dibutuhkan tubuh. Jika hanya dilihat dari label UPF, manfaat itu berisiko terabaikan. Karena itu, konteks konsumsi perlu menjadi bagian dari pertimbangan.
Penilaian yang terlalu sederhana juga berpotensi membuat masyarakat menjauhi pangan tertentu tanpa alasan yang kuat. Dalam kondisi tertentu, produk olahan justru menjadi pilihan praktis, aman, dan terjangkau. Selama kandungan gizinya jelas dan porsinya sesuai, produk tersebut masih dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang. Pandangan ini dinilai lebih relevan dibanding sekadar memberi cap UPF.
Produk olahan tak selalu buruk
Purwiyatno mencontohkan bahwa susu UHT, pangan fortifikasi, serta sejumlah produk olahan lokal dari IMK atau UMKM ikut terseret stigma negatif. Produk-produk tersebut kerap dianggap kurang baik hanya karena masuk kategori UPF. Padahal, sebagian di antaranya aman, bergizi, dan telah memenuhi standar yang berlaku. Stigma semacam itu dinilai merugikan konsumen maupun produsen.
Ia menilai, masyarakat perlu membedakan antara produk yang benar-benar bermasalah dan produk yang hanya menjalani proses pengolahan modern. Tidak semua pangan kemasan identik dengan makanan yang buruk bagi kesehatan. Bahkan, beberapa produk olahan dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi tertentu. Karena itu, informasi yang diterima publik perlu lebih berimbang.
Di sisi lain, edukasi soal pangan harus menekankan bahwa proses pengolahan bukan satu-satunya indikator mutu. Komposisi bahan, kadar gula, garam, dan lemak, serta standar keamanan tetap menjadi faktor penting. Jika unsur-unsur itu dikendalikan dengan baik, produk olahan masih dapat dikonsumsi secara wajar. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip gizi seimbang.
Panduan memilih makanan sehat
Prof Purwiyatno mengingatkan bahwa masyarakat sebaiknya tidak terpaku pada label UPF semata saat memilih makanan. Ia mendorong publik membaca informasi gizi, memeriksa komposisi, dan memperhatikan ukuran saji. Dengan cara itu, keputusan konsumsi dapat dibuat lebih rasional. Langkah ini juga membantu menghindari kesalahpahaman yang berulang.
Selain itu, pola makan sehat tetap ditentukan oleh keseimbangan asupan secara keseluruhan. Makanan olahan masih dapat dikonsumsi selama tidak berlebihan dan tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Frekuensi konsumsi menjadi penentu penting dalam menjaga kualitas diet harian. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis pangan, baik segar maupun olahan.
Isu UPF menunjukkan bahwa literasi pangan di masyarakat masih perlu diperkuat. Informasi yang viral di media sosial tidak selalu mencerminkan penjelasan ilmiah yang utuh. Karena itu, masyarakat disarankan lebih kritis sebelum menerima klaim bahwa suatu makanan pasti sehat atau sebaliknya. Dengan pemahaman yang tepat, pilihan makan dapat menjadi lebih aman dan bijak.
