Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memperketat aturan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ingin berpindah menjadi konsultan pajak. Kebijakan ini diterapkan untuk menekan potensi konflik kepentingan serta mencegah penyalahgunaan data wajib pajak. Bimo menyampaikan aturan masa tunggu selama lima tahun atau grace period bagi pegawai yang hendak masuk ke industri konsultan pajak. Langkah itu diumumkan dalam acara yang digelar Pusdiklat Pajak, dikutip pada Jumat, 22 Mei 2026.
Bimo menilai, para pegawai pajak memiliki akses terhadap beragam informasi perpajakan yang bersifat sensitif. Karena itu, perpindahan langsung ke dunia konsultasi dinilai berisiko membuka celah kebocoran data. Ia juga menyinggung bahwa sebagian informasi masih dapat tersimpan di perangkat pribadi, seperti laptop, ponsel, dan tablet. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditutup dengan pengawasan yang lebih ketat.
Aturan Baru Konsultan Pajak
Bimo menjelaskan bahwa masa tunggu lima tahun dipilih karena data perpajakan memiliki masa kedaluwarsa yang sama. Dengan demikian, akses pengetahuan internal yang pernah dimiliki pegawai tidak lagi relevan ketika ia memasuki profesi konsultan. Ia menilai kebijakan ini penting untuk menjaga jarak antara pengalaman di DJP dan kepentingan komersial di luar institusi. Aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan informasi wajib pajak.
Dalam pemaparannya, Bimo menyebut masih ada pegawai yang diiming-imingi tawaran gaji besar untuk pindah ke sektor konsultan. Menurut dia, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas. Ia menegaskan bahwa peluang kerja di luar DJP tetap terbuka, tetapi harus mengikuti ketentuan yang melindungi integritas lembaga. Dengan begitu, perpindahan karier tidak menimbulkan persoalan etik di kemudian hari.
Bimo juga menyoroti adanya anggapan bahwa persoalan konflik kepentingan dalam hubungan pegawai pajak dan konsultan sudah menjadi rahasia umum. Ia menilai hal tersebut tidak boleh lagi dibiarkan terjadi. Pemerintah, menurutnya, harus membangun sistem yang mampu mencegah kebocoran sejak awal. Penguatan aturan menjadi salah satu cara untuk menutup celah yang selama ini masih terbuka.
Risiko Bocornya Data Wajib Pajak
Bimo mengungkapkan bahwa dokumen dan informasi wajib pajak masih dapat tersimpan di perangkat pribadi pegawai. Kondisi itu membuat data berpotensi diakses di luar kepentingan dinas. Ia menyebut celah tersebut harus diantisipasi secara serius karena menyangkut kerahasiaan negara dan kepercayaan publik. Tanpa pengawasan memadai, data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
Ia menambahkan, keberadaan data pada laptop, telepon genggam, atau tablet dapat memudahkan perpindahan informasi tanpa jejak yang jelas. Risiko itu menjadi semakin besar jika pegawai kemudian bergabung dengan pihak swasta yang bergerak di bidang konsultasi. Dalam situasi seperti itu, konflik kepentingan dapat muncul dan sulit dideteksi. Karena itu, pengaturan masa tunggu dianggap sebagai langkah pencegahan yang logis.
Menurut Bimo, masalah kebocoran data bukan sekadar isu teknis, melainkan juga persoalan tata kelola. Ia menilai institusi harus membangun budaya kepatuhan yang kuat agar seluruh pegawai memahami batasan akses informasi. Penguatan sistem pengawasan juga perlu diiringi dengan sanksi yang tegas. Dengan demikian, perlindungan terhadap data wajib pajak dapat berjalan lebih efektif.
Pengawasan Pajak Berbasis Digital
Untuk menutup celah penyalahgunaan, DJP kini membangun sistem pengawasan berbasis digital melalui electronic working papers. Sistem ini dirancang agar seluruh proses pemeriksaan, pengawasan, hingga penegakan hukum perpajakan dapat tercatat secara sistematis. Setiap langkah kerja akan lebih mudah ditelusuri oleh pengawas internal. Teknologi ini juga diharapkan memperkuat akuntabilitas dalam layanan perpajakan.
Melalui sistem tersebut, DJP dapat mengetahui siapa yang mengakses data, melakukan analisis, hingga mereview hasil pemeriksaan. Jejak digital itu membuat proses kerja menjadi lebih transparan dan dapat diaudit kapan saja. Bimo menilai mekanisme ini penting untuk memastikan tidak ada ruang abu-abu dalam pengelolaan informasi. Sistem digital juga membantu mempersempit peluang manipulasi data.
Ia menegaskan bahwa pengawasan berbasis teknologi akan menjadi instrumen penting dalam reformasi administrasi pajak. Dengan data yang terlacak secara lebih rapi, integritas pegawai dapat diawasi dengan lebih baik. Bimo berharap sistem baru itu mampu menghapus praktik yang selama ini dianggap sebagai rahasia umum. Pada akhirnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi tujuan utama kebijakan tersebut.
Reformasi Integritas DJP
Kebijakan masa tunggu lima tahun menunjukkan bahwa DJP sedang memperkuat aspek integritas kelembagaan. Aturan itu bukan hanya menyasar perpindahan pegawai, tetapi juga upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak. Pemerintah ingin memastikan bahwa akses informasi tidak berubah menjadi keuntungan pribadi. Karena itu, setiap transisi karier perlu ditempatkan dalam koridor etika yang jelas.
Langkah penguatan ini juga menjadi bagian dari pembenahan jangka panjang di sektor perpajakan. DJP tidak hanya mengandalkan sumber daya manusia, tetapi juga sistem digital untuk memperkecil risiko pelanggaran. Kombinasi keduanya diharapkan mampu menciptakan pengawasan yang lebih ketat dan modern. Dengan pengawasan yang lebih baik, kualitas layanan kepada wajib pajak juga diharapkan meningkat.
Bimo menegaskan bahwa pembenahan internal harus berjalan seiring dengan perlindungan data masyarakat. Ia menilai kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika lembaga mampu menunjukkan konsistensi dalam menegakkan aturan. Karena itu, kebijakan baru ini diposisikan sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas. DJP pun dituntut menjaga transparansi, integritas, dan akuntabilitas secara berkelanjutan.
