Jakarta, 12 Mei 2026 - Indonesia melanjutkan upaya memperbaiki iklim investasi melalui program Debottlenecking yang dikelola Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).
Purbaya menjelaskan kanal aduan ini menjadi jurus untuk menjaga kepercayaan investor dalam berbisnis di Indonesia.
Dengan menampung masukan langsung dari pelaku usaha, regulasi akan diperbaiki sesuai kebutuhan nyata.
| Layanan Debottlenecking dibuka | 16 Des 2025 |
| Pengaduan diterima | 142 |
| Pengaduan dibahas | 83 |
| Pengaduan diselesaikan | 45 |
Debottlenecking untuk iklim investasi
Program Debottlenecking berjalan sebagai upaya mempercepat penyelesaian hambatan investasi di Indonesia.
Purbaya menegaskan kanal aduan ini bertujuan menjaga kepercayaan investor dalam berbisnis di Tanah Air.
Dengan menampung masukan pelaku usaha, regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata pasar.
Satgas menggelar sidang tiap pekan untuk menyelesaikan 1–2 kasus yang dihadapi pengusaha.
Jumlah kasus yang ditangani menunjukkan komitmen untuk respons cepat terhadap masalah operasional.
Keberlanjutan praktik ini diharapkan mempercepat pembenahan regulasi secara progresif.
Sejak layanan dibuka pada 16 Desember 2025, Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan.
Sejumlah 83 pengaduan dibahas secara terbuka dan 45 di antaranya telah diselesaikan.
Purbaya menegaskan mekanisme ini efektif dalam memfasilitasi kekhawatiran investor mengenai perizinan dan kelancaran proses berbisnis.
Kinerja layanan dan data
Pemerintah menekankan bahwa mekanisme ini menjaga kepercayaan investor dengan meminimalkan hambatan perizinan dan memperlancar proses.
Investasi global didorong untuk memanfaatkan saluran ini dalam menilai peluang di Indonesia.
Komitmen untuk menghilangkan hambatan segera disampaikan sebagai bagian dari strategi peningkatan iklim bisnis.
Ia menambahkan bahwa duta besar serta pengusaha dari berbagai negara hadir untuk melihat kemungkinannya.
Melalui sistem ini, hambatan diidentifikasi dengan jelas dan langkah perbaikannya dirancang agar tepat sasaran.
Penegakan komitmen ini diharapkan menarik aliran modal yang lebih besar ke ekonomi domestik.
Iklim investasi yang membaik diperkirakan akan meningkatkan partisipasi swasta yang selama ini menjadi pemandu pertumbuhan.
Belanja pemerintah hanya memberi kontribusi sekitar 10 persen terhadap perekonomian, sedangkan swasta menyumbang sekitar 90 persen.
Tanpa keterlibatan swasta yang signifikan, target pertumbuhan 6 persen sulit tercapai, dan 8 persen pada 2029 tetap menjadi tujuan utama.
Ajakan investasi dan kebijakan
Purbaya mengundang investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi dengan keyakinan di Indonesia.
Saluran Debottlenecking diharapkan mempercepat realisasi proyek dengan menghilangkan hambatan operasional.
Investasi yang lancar dianggap sebagai pendorong utama peningkatan output ekonomi.
Ia menekankan perlunya kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, dan kepastian penegakan hukum.
Langkah-langkah ini menjadi kunci menarik partisipasi sektor swasta dan memastikan iklim bisnis yang lebih stabil.
Regulasi yang konsisten diharapkan memperkuat kepercayaan investor jangka panjang.
Duta besar dan pengusaha yang hadir didorong untuk melaporkan hambatan yang mereka hadapi agar segera dihapus.
Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus hambatan tersebut secepat mungkin, meski memerlukan beberapa proses.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan arus investasi swasta meningkat dan berkontribusi pada target ekonomi nasional.
