Teknologi direct-to-device (D2D) mulai menjadi sorotan global karena dinilai mampu menghubungkan ponsel dan perangkat sensor langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) melihat perkembangan ini sebagai peluang besar bagi industri nasional, terutama di sektor komunikasi dan data. Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menyebut Indonesia perlu bersiap menghadapi perubahan besar tersebut. Di sisi lain, implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi, spektrum frekuensi, dan kedaulatan data.
Menurut Rusdianto, D2D terbagi dalam dua model utama, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Teknologi ini memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit, sementara sensor di sektor maritim, industri, hingga logistik dapat mengirim data secara real-time. Kebutuhan layanan berbasis Positioning, Navigation, and Timing juga meningkat seiring tensi geopolitik global. Kondisi itu membuat banyak negara berupaya membangun sistem navigasi sendiri sebagai alternatif GPS.
D2D Satelit dan Peluang
D2D dipandang sebagai lompatan besar dalam layanan konektivitas berbasis satelit. Teknologi ini berpotensi menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan terestrial. Bagi Indonesia, peluangnya terbuka lebar karena karakter geografis kepulauan membutuhkan solusi komunikasi yang lebih fleksibel. ASSI menilai sektor ini dapat mendorong efisiensi layanan dan memperluas akses data.
Dalam skema direct-to-cell, pengguna ponsel dapat terhubung langsung ke satelit tanpa BTS tambahan. Sementara itu, direct IoT memungkinkan sensor di lapangan mengirim data langsung ke orbit. Model ini dapat dimanfaatkan untuk pemantauan pelayaran, pertambangan, pertanian, dan industri energi. Jika diterapkan dengan tepat, D2D dapat mempercepat transformasi digital di banyak sektor.
Rusdianto menjelaskan bahwa daya tarik utama D2D terletak pada kemampuannya menghadirkan koneksi yang lebih merata. Layanan ini dapat menjadi solusi saat jaringan seluler tidak tersedia atau terganggu. Kondisi tersebut menjadikannya relevan untuk daerah terpencil, perairan, dan wilayah bencana. Karena itu, Indonesia dinilai perlu menyiapkan ekosistem yang mendukung perkembangan teknologi tersebut.
Meski prospeknya besar, manfaat D2D tetap bergantung pada kesiapan industri dan kebijakan. Tanpa dukungan regulasi yang jelas, teknologi ini sulit masuk ke tahap implementasi penuh. ASSI menilai kolaborasi antara pemerintah, operator, dan pelaku satelit menjadi kunci. Dengan kerja sama yang tepat, D2D dapat menjadi instrumen penting bagi konektivitas nasional.
Regulasi Masih Jadi Kendala
Implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan aturan dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah mengkaji model operasional, skema bisnis, dan penggunaan spektrum frekuensi. Kajian itu penting karena D2D tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga tata kelola jaringan. Tanpa kepastian regulasi, pelaku industri akan kesulitan menyiapkan investasi.
Saat ini, layanan D2D memungkinkan penggunaan spektrum Mobile Satellite Service. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk kebutuhan skala besar. Di tingkat global, International Telecommunication Union juga membahas penambahan alokasi frekuensi. Proses tersebut diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028.
Selain frekuensi, pemerintah juga perlu menentukan pendekatan operasional yang paling sesuai. Ada dua model yang sedang dibahas, yakni transparan dan regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sedangkan model regeneratif menjadikan satelit seperti operator seluler dengan jaringan inti sendiri. Pilihan itu akan menentukan arah bisnis dan pengendalian teknologi di Indonesia.
Rusdianto mengatakan skema yang paling mungkin diterapkan di Indonesia adalah model transparan. Dalam pendekatan itu, satelit berfungsi sebagai perpanjangan dari BTS yang sudah ada. Opsi tersebut dinilai lebih realistis karena dapat memanfaatkan ekosistem yang telah berjalan. Meski begitu, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil kajian pemerintah.
Kedaulatan Data Harus Dijaga
ASSI menekankan bahwa peluang D2D harus diiringi dengan perlindungan kedaulatan digital. Salah satu perhatian utama adalah agar data pengguna tetap berada di wilayah Indonesia. Hal itu dinilai penting karena layanan ini akan memproses data konsumen dalam jumlah besar. Jika pengaturan data longgar, risiko ketergantungan pada pihak asing akan semakin tinggi.
Rusdianto menegaskan idealnya seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri. Namun, ia juga mengakui bahwa kebutuhan investasi untuk membangun sistem seperti itu tidak kecil. Pengembangan konstelasi satelit dan jaringan pendukung memerlukan waktu yang panjang. Karena itu, pendekatan bertahap dianggap lebih memungkinkan untuk saat ini.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia. Dengan begitu, data konsumen dan informasi strategis tetap berada dalam kendali nasional. Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan digital. Dalam konteks persaingan global, pengelolaan data menjadi isu yang sama pentingnya dengan kepemilikan infrastruktur.
Menurut ASSI, kedaulatan data tidak boleh diabaikan meskipun kerja sama dengan pihak asing tetap dibutuhkan. Kolaborasi internasional bisa menjadi jalan masuk teknologi baru, tetapi pengawasan tetap harus kuat. Pemerintah diminta menyiapkan kerangka hukum yang tegas agar kepentingan nasional terlindungi. Dengan demikian, manfaat teknologi dapat diperoleh tanpa mengorbankan kontrol atas data.
Persaingan Global Makin Ketat
Perkembangan D2D tidak lepas dari persaingan global yang semakin intens. Selain Starlink, sejumlah perusahaan besar seperti Amazon dan pemain asal China juga sedang mengembangkan konstelasi satelit LEO. Persaingan ini menunjukkan bahwa ruang orbit menjadi arena strategis baru bagi banyak negara dan korporasi. Kecepatan adaptasi akan sangat menentukan posisi setiap negara di pasar tersebut.
Rusdianto menyebut perang satelit kini bukan lagi sekadar soal layanan internet. Lebih jauh, ini adalah persaingan penguasaan infrastruktur komunikasi dan navigasi masa depan. Negara yang lebih dulu membangun ekosistem akan memiliki keunggulan strategis. Karena itu, Indonesia dinilai tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi asing.
Industri satelit nasional juga akan dipengaruhi oleh kemampuan mengikuti standar dan perkembangan global. Jika regulasi, spektrum, dan investasi tidak disiapkan sejak awal, Indonesia berisiko tertinggal. Sebaliknya, kesiapan yang matang dapat membuka ruang bagi lahirnya layanan satelit yang lebih kompetitif. Momentum D2D bisa menjadi pintu masuk untuk memperkuat industri dirgantara dan digital nasional.
ASSI mendorong pemerintah agar bergerak cepat merespons perkembangan direct to device. Teknologi ini dinilai bukan sekadar tren, melainkan bagian dari perubahan struktural di sektor komunikasi. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang sekaligus menjaga kepentingan nasional. Keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan sangat menentukan arah industri satelit di Tanah Air.
