Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi perhatian global, dan Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai tren itu membuka peluang besar bagi industri nasional. Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menyebut pengembangan D2D berpotensi memperluas layanan konektivitas langsung ke ponsel dan perangkat sensor tanpa bergantung pada infrastruktur darat.
Di saat yang sama, implementasi teknologi ini di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek regulasi, spektrum frekuensi, dan kedaulatan data. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital masih mengkaji model operasional yang paling sesuai, sementara dinamika persaingan global di sektor satelit terus bergerak cepat.
Peluang D2D di Indonesia
Rusdianto menjelaskan bahwa teknologi D2D pada dasarnya terbagi dalam dua kategori utama. Pertama adalah direct-to-cell, yakni koneksi langsung ke perangkat genggam. Kedua adalah direct IoT, yaitu koneksi langsung dari sensor ke satelit.
Menurut dia, perkembangan itu akan mengubah pola pengiriman data dari berbagai sektor. Saat ini, sensor Internet of Things umumnya masih membutuhkan pengumpul data sebelum dikirim ke satelit. Ke depan, data dapat dikirim langsung dari sensor ke satelit secara lebih cepat.
Skema tersebut dinilai bermanfaat bagi sektor maritim, industri, hingga wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan seluler. Ponsel juga berpotensi terhubung langsung ke satelit tanpa perlu tambahan BTS. Kondisi ini membuka peluang layanan komunikasi yang lebih luas dan fleksibel.
ASSI menilai Indonesia perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara lain. Teknologi D2D dapat menjadi bagian penting dari penguatan ekosistem satelit nasional. Namun, manfaat tersebut hanya dapat optimal jika dukungan kebijakan berjalan seiring dengan kesiapan industri.
Regulasi D2D Masih Dikaji
Meski peluangnya besar, penerapan D2D di Indonesia belum dapat dilakukan secara bebas. Pemerintah masih mengkaji berbagai aspek teknis dan tata kelola. Salah satu fokus utamanya adalah model operasional layanan.
Komdigi juga menelaah penggunaan spektrum frekuensi yang tepat untuk mendukung layanan tersebut. Saat ini, D2D memungkinkan beroperasi melalui spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas.
Di tingkat global, International Telecommunication Union atau ITU masih membahas penambahan alokasi frekuensi. Pembahasan itu diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, ekosistem regulasi untuk D2D masih berada dalam fase transisi.
Rusdianto menegaskan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Ia menyebut keputusan soal model layanan harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur nasional. Dalam kajian awal, satelit kemungkinan besar akan berperan sebagai perpanjangan dari BTS melalui model transparan.
Kedaulatan Data Jadi Sorotan
ASSI menilai aspek kedaulatan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan dalam pengembangan D2D. Teknologi baru ini berpotensi melibatkan infrastruktur asing dalam rantai layanannya. Karena itu, pengendalian data harus tetap menjadi perhatian utama.
Rusdianto menyampaikan bahwa idealnya seluruh infrastruktur satelit dikuasai entitas dalam negeri. Namun, ia mengakui pembangunan ekosistem seperti itu membutuhkan waktu panjang dan investasi besar. Dalam kondisi saat ini, pendekatan bertahap dinilai lebih realistis.
Salah satu langkah awal yang didorong ASSI adalah memastikan data layanan D2D tetap berada di Indonesia. Skema ini dinilai penting untuk menjaga data konsumen dan memperkuat kedaulatan digital. Dengan begitu, pemanfaatan teknologi asing tidak mengorbankan kepentingan nasional.
Menurut ASSI, pemerintah perlu menetapkan kerangka pengelolaan data sejak awal. Kepastian tersebut akan memberi ruang bagi industri untuk berinvestasi dengan lebih percaya diri. Di sisi lain, publik juga akan memperoleh jaminan atas keamanan informasi yang dihasilkan dari layanan satelit.
Persaingan Global D2D Memanas
Perkembangan D2D juga tidak terlepas dari persaingan global yang semakin ketat. Selain Starlink, sejumlah perusahaan besar lain seperti Amazon dan pemain asal China juga tengah membangun konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Persaingan ini memperlihatkan betapa strategisnya sektor satelit di masa depan.
Rusdianto mengatakan bahwa setiap negara kini berlomba memiliki sistem navigasi dan komunikasi sendiri. Selain kebutuhan konektivitas, layanan berbasis Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga semakin penting. Situasi geopolitik global membuat ketergantungan terhadap sistem asing mulai dipertimbangkan ulang.
Ia menilai perang satelit saat ini berlangsung pada banyak lapisan, mulai dari teknologi hingga kemandirian sistem. Negara-negara besar berupaya membangun infrastruktur yang dapat menopang kepentingan masing-masing. Indonesia, menurut dia, perlu membaca arah perubahan itu secara cermat.
ASSI mendorong pemerintah untuk lebih sigap dalam menyikapi perkembangan direct to device. Kecepatan adaptasi akan menentukan posisi Indonesia dalam industri satelit yang terus berubah. Jika terlambat, peluang besar dari teknologi ini bisa diambil oleh negara lain terlebih dahulu.
