Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena memungkinkan ponsel dan sensor terhubung langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski masih dibayangi persoalan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan D2D memiliki dua model utama, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Di Indonesia, pemerintah masih mengkaji skema operasional, penggunaan spektrum, serta arah pengelolaan layanan tersebut.
D2D Satelit dan Peluangnya
Teknologi D2D memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu BTS sebagai penghubung utama. Skema ini dinilai relevan untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan terestrial, terutama daerah terpencil dan perairan.
Selain perangkat genggam, sensor IoT di sektor maritim, industri, hingga logistik juga dapat mengirimkan data secara langsung ke satelit. Model ini membuat pengiriman data menjadi lebih cepat, lebih luas, dan berpotensi berlangsung secara real time.
Rusdianto menyebut perubahan ini sebagai lompatan penting dalam ekosistem konektivitas nasional. Menurut dia, D2D tidak hanya menambah pilihan layanan, tetapi juga membuka pasar baru bagi industri satelit.
Meski demikian, manfaat tersebut baru dapat dirasakan penuh jika ekosistem pendukungnya siap. Tanpa kesiapan regulasi dan investasi, peluang besar itu berisiko tertahan di tahap uji coba.
Regulasi Masih Dalam Kajian
Implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan dari pemerintah, terutama melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Saat ini, berbagai aspek operasional masih dikaji, termasuk model layanan dan penggunaan frekuensi.
Layanan D2D saat ini dimungkinkan memanfaatkan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk kebutuhan skala besar.
Di tingkat global, International Telecommunication Union tengah membahas penambahan alokasi frekuensi untuk mendukung pertumbuhan teknologi ini. Menurut perkiraan, keputusan tersebut baru akan berdampak nyata pada akhir 2027 atau awal 2028.
Karena itu, pelaku industri menilai Indonesia perlu menyiapkan posisi sejak dini. Langkah tersebut penting agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga bagian dari rantai nilai teknologi satelit.
Model Transparan dan Regeneratif
Dalam penerapannya, D2D dikenal memiliki dua pendekatan, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, lalu satelit berperan sebagai perpanjangan konektivitas.
Sementara itu, model regeneratif menjadikan satelit berfungsi seperti operator seluler dengan jaringan inti sendiri. Skema ini dinilai lebih kompleks karena membutuhkan infrastruktur, pengelolaan, dan investasi yang lebih besar.
Rusdianto menyebut Indonesia masih mengkaji model yang paling sesuai untuk kebutuhan nasional. Ia menilai kemungkinan terbesar adalah penggunaan model transparan karena lebih mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah berjalan.
Meski demikian, pilihan akhir tetap harus mempertimbangkan efisiensi, skala layanan, dan kesiapan industri. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menyusun peta jalan yang realistis agar implementasi tidak tertinggal dari negara lain.
Kedaulatan Data Jadi Prioritas
ASSI menekankan bahwa peluang teknologi D2D harus diiringi perlindungan kedaulatan digital. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit berada dalam kendali entitas dalam negeri, meski hal itu membutuhkan waktu dan modal besar.
Menurut Rusdianto, langkah awal yang paling realistis adalah memastikan data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia. Hal ini penting karena menyangkut data konsumen, keamanan informasi, dan kendali atas aliran data nasional.
Persaingan global di sektor satelit juga semakin ketat dengan kehadiran pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China. Mereka tengah mengembangkan konstelasi satelit orbit rendah dalam jumlah besar untuk memperluas jangkauan layanan.
Dalam situasi itu, Indonesia didorong untuk bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam adopsi teknologi baru. Kecepatan adaptasi akan menentukan posisi industri satelit nasional di tengah perubahan pasar global yang semakin agresif.
