Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menyambut pembentukan BUMN khusus ekspor di bawah koordinasi BPI Danantara. Ia menilai kebijakan itu dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, Indonesia membutuhkan instrumen perdagangan nasional yang lebih terintegrasi agar ekspor tidak berjalan parsial. Dengan sistem yang lebih tertata, risiko kebocoran penerimaan negara juga diharapkan dapat ditekan.
Labib menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan tertulis pada Kamis, 21 Mei 2026. Ia menilai kehadiran BUMN ekspor dapat membantu negara mengoptimalkan keuntungan dari komoditas strategis. Selama ini, tata niaga ekspor masih menghadapi sejumlah persoalan struktural. Kondisi itu membuat nilai tambah dari kekayaan alam nasional belum sepenuhnya masuk ke kas negara.
Penguatan Tata Niaga Nasional
Labib menilai pembentukan BUMN ekspor dapat memperkuat sistem perdagangan nasional. Skema tersebut dinilai lebih mampu menyatukan rantai pasok, data, dan kontrol transaksi. Dengan begitu, proses ekspor sumber daya alam tidak lagi tersebar di banyak pintu. Pemerintah juga berpeluang memiliki pengawasan yang lebih jelas terhadap arus komoditas strategis.
Menurut dia, tata kelola yang terintegrasi akan memperkecil celah praktik perdagangan yang merugikan negara. Selama ini, ekspor komoditas strategis kerap menghadapi masalah koordinasi antar pelaku dan otoritas. Situasi itu membuat kontrol terhadap alur perdagangan internasional menjadi lemah. Dalam jangka panjang, kelemahan tersebut dapat menurunkan efektivitas kebijakan perdagangan nasional.
Labib menekankan bahwa keberadaan aggregator negara dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tata niaga yang lebih rapi. Fungsi agregasi dinilai penting untuk memastikan data ekspor lebih akurat dan mudah diawasi. Selain itu, instrumen ini dapat membantu menyelaraskan kepentingan perdagangan dengan tujuan penerimaan negara. Dengan demikian, perdagangan SDA dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi ekonomi nasional.
Risiko Kebocoran Penerimaan
Labib menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini membayangi ekspor komoditas strategis. Di antaranya adalah praktik underpricing yang berpotensi menekan nilai transaksi. Ia juga menyebut lemahnya kontrol rantai perdagangan internasional sebagai masalah serius. Kedua hal itu dinilai dapat berdampak pada kebocoran devisa hasil ekspor.
Selain itu, posisi tawar Indonesia di pasar global juga masih dianggap belum optimal. Akibatnya, negara kerap tidak memperoleh nilai terbaik dari kekayaan alam yang dimiliki. Menurut Labib, kondisi tersebut perlu segera dibenahi melalui kebijakan yang lebih terarah. Negara harus hadir lebih kuat dalam mengatur alur perdagangan komoditas unggulan.
Ia menilai pembentukan BUMN ekspor dapat menjadi salah satu alat untuk menutup celah tersebut. Dengan pengelolaan yang lebih terkonsolidasi, harga dan volume ekspor dapat dipantau lebih baik. Pemerintah juga dinilai lebih mudah memastikan penerimaan negara tercatat secara utuh. Langkah itu penting agar manfaat ekspor tidak bocor di tengah rantai perdagangan.
Peran Danantara
Di bawah koordinasi BPI Danantara, BUMN ekspor dipandang dapat memiliki posisi yang lebih strategis. Danantara dinilai bisa menjadi simpul pengendali agar kebijakan ekspor berjalan searah dengan kepentingan nasional. Dalam pandangan Labib, koordinasi yang baik akan membantu memperkuat disiplin tata kelola. Hal itu juga dapat meminimalkan fragmentasi kebijakan antarlembaga.
Keberadaan payung koordinasi yang kuat dinilai penting untuk mengelola komoditas strategis. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang membutuhkan pendekatan perdagangan yang terukur. Tanpa struktur yang solid, potensi keuntungan ekspor rawan tidak maksimal. Karena itu, integrasi kelembagaan menjadi bagian penting dari kebijakan baru tersebut.
Labib menilai fungsi perusahaan negara bukan hanya mencari laba, tetapi juga menjaga kepentingan publik. Dalam konteks ekspor SDA, negara perlu memastikan hasil perdagangan memberi dampak langsung bagi pendapatan nasional. BUMN ekspor disebut dapat menjalankan peran sebagai penghubung antara produksi dan pasar global. Dengan model itu, negara memiliki kendali yang lebih kuat atas aset strategisnya.
Dorongan Nilai Tambah
Labib menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Selama ini, nilai tambah tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan yang masuk. Hal itu terjadi karena rantai perdagangan masih menyisakan banyak kebocoran. Pembentukan BUMN ekspor dipandang dapat memperbaiki kondisi tersebut secara bertahap.
Ia menyebut perusahaan negara yang berfungsi sebagai aggregator dapat membantu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global. Dengan sistem yang lebih terpusat, Indonesia bisa memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat. Negara juga berpeluang memperoleh data yang lebih presisi terkait volume dan harga ekspor. Pada akhirnya, kebijakan itu diharapkan memperkuat pendapatan negara dari sektor komoditas strategis.
Menurut Labib, penguatan tata niaga ekspor harus dipahami sebagai agenda ekonomi jangka panjang. Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar efisiensi perdagangan, tetapi juga kedaulatan ekonomi nasional. Jika dikelola secara tepat, BUMN ekspor dapat menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola SDA. Langkah itu sekaligus membuka jalan bagi manfaat ekonomi yang lebih merata bagi negara.
